(Kompas) Jokowi-JK, Matahari-Bulan yang berbagi

12/12/2018

Saat memimpin pemerintahan periode 2004-2009, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Jusuf Kalla pernah dituduh ibarat "matahari" kembar karena bersaing dan saling mendahului. Apakah tuduhan yang sama bakal dialamatkan kembali pada era Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla pada periode 2014-2019?

Ah, tidaklah itu. Saya bekerja cepat dan Pak Jokowi juga bekerja cepat, tetapi tak bersaing dan mendahului. Kami berbagi dan koordinasi meskipun sedikit-sedikit masih ada (masalah). Maklumlah itu," tutur Jusuf Kalla saat dihubungi, Jumat (17/4).

Tahapan konsolidasi kelembagaan hingga kini masih menjadi persoalan. Catatan Kompas adalah banyaknya lembaga dan juga orang di sekitar Presiden sehingga dinilai akan mempersulit koordinasi di lembaga kepresidenan, termasuk dengan Wapres. Terbukti peraturan presiden soal kenaikan uang muka mobil pejabat negara terpaksa harus direvisi setelah Presiden Jokowi merasa tidak mengetahui secara detail.

Salah satunya Kantor Staf Presiden yang dipimpin Luhut B Pandjaitan. Apalagi, kini, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, selain juga Sekretariat Negara dan Sekretaris Kabinet, memperkuat lembaga kepresidenan.

Meskipun dianggap masih menjadi persoalan, JK diplomatis menjawabnya. "Enam bulan masa pemerintahan Pak Jokowi dan saya, memang baru tahapan untuk menstabilkan lembaga lebih dahulu, termasuk kondisinya. Tetapi, kita semuanya mencoba berperan secara optimal dulu," jelas JK.

Menurut JK, kalau ada salah-salah sedikit, harus dimaklumi, tetapi harus ada upaya memperbaikinya. "Jangan terus-terusan salah," ucapnya.

Dulu, bisa saja ada tuduhan "matahari" kembar meskipun tak sepenuhnya benar. "Pak SBY dan saya sebenarnya sama-sama bekerja cepat. Hanya saja, saya mungkin merasa lebih cepat sedikit saja, meskipun bisa saja Pak SBY juga merasa bisa lebih cepat dari saya," lanjutnya tertawa.

Sejauh ini, Jokowi tenang-tenang saja dan tak menunjukkan masalah meskipun ada yang menilainya sebagai ganjalan. Terbukti, Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2015 tentang Kantor Staf Presiden diajukan untuk diuji materi di Mahkamah Agung.

Sikap Jokowi ini sama dengan saat ia ditanya Kompas beberapa hari sebelum pelantikannya sebagai orang ke-7 yang menjadi Presiden RI pada 20 Oktober 2014. Ia menjamin tidak akan ada "matahari" kembar dalam pemerintahannya bersama JK.

"Wong saya juga bisa bekerja lebih cepat dan lebih baik daripada Pak Kalla, ha-ha-ha. Apalagi saya dengan Pak JK nantinya bukan pembagian tugas, tetapi pemberian tugas-tugas khusus," ujarnya (Kompas, 21 Oktober 2014).

Menurut Jokowi, sejumlah tugas bisa didelegasikan kepada Wapres. "Pemberian tugas itu bisa sebanyak-banyaknya kepada Wapres. Kenapa tidak? Wong masalahnya banyak. Kerja sama Presiden dengan Wapres nanti lebih kurang sama seperti saat saya memimpin di Solo atau di DKI Jakarta," ungkap Jokowi di ruang kerjanya di Gedung Balai Kota DKI Jakarta.

Kini, Jokowi, yang pada 21 Juni mendatang baru berusia 54 tahun, memang terkesan lebih cepat bergerak. Kalau JK lebih banyak di kantor, Jokowi tak terhitung sudah berapa titik yang dikunjunginya tiap kali blusukan ke luar kota dan luar negeri. Catatan Kompas, sejak melantik Kabinet Kerja, 27 Oktober 2014, lebih dari 150 titik lokasi dikunjungi Jokowi. Sementara JK baru mengunjungi puluhan titik saja di dalam dan luar negeri.

Jika Jokowi mengutamakan blusukan ke pelosok-pelosok di daerah untuk melihat sentra pertanian, industri, dan infrastruktur, sebaliknya JK lebih memilih ke infrastruktur. Meskipun sudah ditunggu di acara resmi jika berkunjung ke daerah, Jokowi masih bisa berhenti di sembarang tempat untuk sekadar menyalami warga di pinggir jalan, untuk mengajak ngobrol, berfoto ria, atau membagi-bagikan kaus dan buku. JK justru tidak sama sekali dan adakalanya hanya melambaikan tangan dari kejauhan.

Dalam beberapa isu, meskipun banyak dicegat wartawan saat pulang dari Kantor Wapres atau di sela-sela kerjanya, JK tidak langsung masuk ke inti persoalan yang tengah disorot publik. Bahkan, peran JK adakalanya tak terlihat di publik. Misalnya, dalam soal perseteruan Partai Golkar yang pernah dipimpinnya. JK kerap diplomatis menjawab sejumlah pertanyaan pers dan mengalihkan pertanyaan dengan jawaban yang lain.

Begitu juga saat terjadi konflik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan Kepolisian Negara RI menyusul pencalonan Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai Kepala Polri dan penangkapan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto beberapa waktu lalu.

Tak perlu kelihatan

Enam tahun setelah mengakhiri tugas mendampingi SBY, penampilan dan kemampuan JK jelas berbeda. Banyak yang menduga karena semakin bertambahnya usia JK menjadi 73 tahun pada 15 Mei mendatang dibandingkan dengan enam tahun silam. Tak heran Kalla dituduh menjadi kurang cepat bereaksi serta merespons sejumlah persoalan kenegaraan dan pemerintahan meski tetap energik jika tengah melakukan kunjungan kerja di pelosok.

Itulah yang kemudian ditanyakan Ikatan Alumni Universitas Hasanuddin (Unhas), Makassar, saat pertemuan di Istana Wapres, Jakarta, Jumat (10/4). Meskipun suasana pertemuan dengan sesama alumnus Unhas terasa hangat dan akrab, muncul pertanyaan-pertanyaan kritis karena kegalauan mereka terhadap sosok JK yang dianggap berbeda dengan dulu.

Selain dinilai tidak banyak muncul di publik mengatasi beragam persoalan, JK juga dianggap berubah. "Ada kegalauan akan Bapak (JK) yang tidak kelihatan. Sekarang banyak berdiam diri, yang tidak biasanya seperti selama ini selalu responsif dan bergerak lebih cepat lebih baik, mengatasi masalah yang timbul di masyarakat," kata Ketua IKA Unhas Jabodetabek Andi Razak Wawo Andi saat menyampaikan unek-unek.

"Betul-betul tidak kelihatan sebagai diri Bapak (JK) dan kami bertanya-tanya, apa yang terjadi dengan Bapak," lanjut Andi seraya menyatakan komitmennya mengawal dan menjaga pasangan JKW-JK. Meskipun menjawab pertanyaan-pertanyaan lain, JK sama sekali tak menjawab kegalauan alumni Unhas tentang perubahan sikap dan kemampuannya. Ia malah memberikan wejangan, seperti soal fungsi IKA Unhas yang bertujuan mengikat sinergi antar-alumni serta pengembangan keilmuan yang diperoleh selama menuntut pendidikan di universitas.

JK justru baru menjawab saat keterangan pers setelah acara. "Saya kira setiap hari kalian ketemu saya di kantor, kan? Jadi, sejauh saya menjalankan tugas membantu Presiden menjalankan pemerintahan, di situlah tugas Wapres. Bahwa tidak perlu kelihatan atau kelihatan itu tergantung keadaan," ujarnya tersenyum.

Hal senada disampaikan Juru Bicara Wapres Husain Abdullah. "Wapres memang lebih banyak selesaikan ke dalam (birokrasi pemerintah) sehingga tak harus selalu muncul. Karena Pak JK bukan 'matahari' kembar, tetapi 'matahari-bulan' yang berbagi peran," katanya.

Husain pun memberi contoh, jika JK saat ke Jepang membuka jalan meraup investasi, Jokowi yang menyusul kemudian mengambil keputusan.

http://print.kompas.com/baca/2015/04/18/%E2%80%9DMatahari-Bulan%E2%80%9D-yang-Berbagi

JejakParlemen

Berita Terkait

Kategori Berita

(Kompas) Jokowi-JK, Matahari-Bulan yang berbagi