(Kompas) Jokowi: Kemajuan Negara Tak Ditentukan Kekayaan Alam

12/12/2018

Presiden Joko Widodo menegaskan, kemajuan sebuah negara ditentukan oleh kebijakan publik yang tepat. Hal yang sama berlaku di tingkat pemerintah kabupaten dan kota. Jika tidak ada kebijakan yang tepat, banyak potensi alam yang dimiliki bangsa Indonesia tidak akan dapat dinikmati manfaatnya oleh rakyat.

Penegasan itu disampaikan Presiden saat membuka Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Nasional di Jakarta, Kamis (18/12). Musrenbang Nasional membicarakan agenda program pemerintah selama lima tahun ke depan. Presiden berharap dukungan dari pemerintah kabupaten, kota, dan provinsi untuk mengawal program nasional.

”Kita sering mengagung- agungkan bahwa kita punya gas, minyak, dan kekayaan alam lain. Tetapi tidak dapat dirasakan manfaatnya oleh rakyat. Begitu pun kata orang, kita ini gemah ripah loh jinawi, negara yang kaya dengan sumber daya alam. Namun, kenyataannya, kita impor seperti kedelai, gula, beras, jagung, dan lainnnya,” tutur Joko Widodo.

Presiden mengawali pidatonya dengan mengutarakan keheranannya bahwa Indonesia negara yang kaya sumber daya alam, tetapi belum bisa memanfaatkannya secara maksimal. Padahal, potensi kekuatan untuk menjadi negara yang mandiri sangat besar. Sementara negara-negara dengan sumber daya alam minim dapat melompat menjadi negara maju.

”Negara yang maju, provinsi yang maju, kota yang maju, dan kabupaten yang maju tidak tergantung dengan sumber daya alam,” kata Presiden.

Joko Widodo menyampaikan target pemerintah tiga tahun ke depan adalah swasembada pangan. Paling tidak, Indonesia tidak lagi mengimpor beras. Tahun-tahun berikutnya diharapkan tidak mengimpor bahan pangan lain.

Untuk mendukung rencana itu, pemerintah berencana membangun 49 waduk dalam lima tahun ke depan. Tahun depan, pemerintah memulai pembangunan 13 waduk. Sejalan program itu, pemerintah menargetkan pembangunan irigasi yang mampu mengaliri lahan sawah seluas 1 juta hektar. Presiden yakin, setelah target-target ini tercapai, Indonesia dapat meraih kedaulatan pangan.

”Saya minta bupati dan gubernur ikut mengawal ini. Ini sebuah mimpi besar dan ambisi besar. Sebab, menyangkut anggaran yang besar,” kata Jokowi.

Pemerintah juga akan membenahi persoalan di bidang energi. Hal ini dilakukan untuk mengatasi krisis listrik di banyak daerah. Persoalan yang ingin diselesaikan bersama adalah mempermudah perizinan pembangunan pembangkit listrik.

Jangka menengah

Musrenbang dihadiri sejumlah menteri, gubernur, bupati, dan wali kota se-Indonesia. Beberapa kepala daerah menyampaikan persoalan yang dihadapi di wilayahnya. Salah satunya Wakil Wali Kota Malang Sutiaji. Ia mengeluhkan soal layanan satu pintu yang masih terkendala masalah pelimpahan kewenangan. Menurut Sutiaji, ada sejumlah kewenangan yang masih berada di tingkat provinsi.

Persoalan ini membuat layanan menjadi terganggu. ”Saya mohon hal ini dibenahi, Pak Presiden,” kata Sutiaji.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Andrinof Chaniago menjelaskan, musrenbang merupakan bagian dari tahap penyusunan rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Negara (RPJMN) 2015-2019. Hal ini merupakan terjemahan dari tujuh misi dan sembilan cita-cita pemerintah yang disebut sebagai nawa cita.

Rancangan awal RPJMN ini dimusyawarahkan pada musrenbang regional, 6-16 Desember, di sejumlah daerah. Tempat musyawarah yang dimaksud ada di Palu untuk wilayah Sulawesi, Ambon untuk Maluku dan Papua; Mataram untuk wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara; Belitung untuk wilayah Sumatera, dan Tarakan untuk wilayah Kalimantan.

JejakParlemen

Berita Terkait

Kategori Berita

(Kompas) Jokowi: Kemajuan Negara Tak Ditentukan Kekayaan Alam