Berita Terkait
- Anggaran DPR RI Tahun 2016-2018
- Kehadiran Anggota DPR Pada Masa Sidang Ke-2 Tahun 2017-2018
- Review Kinerja DPR-RI Masa Sidang ke-2 Tahun 2017-2018
- Fokus DPR Masa Sidang ke-3 Thn 2017-2018
- Konsentrasi DPR Terhadap Fungsinya Pada Masa Sidang ke - 3 Tahun 2017 – 2018
- Kehadiran Anggota DPR RI Masa Sidang ke-3 Tahun 2017-2018
- Review Kinerja Masa Sidang Ke-3 Tahun 2017-2018
- Konsentrasi DPR Terhadap Fungsinya Pada Masa Sidang ke - 4 Tahun 2017– 2018
- Peristiwa Menarik Masa Sidang ke-4 Tahun 2017-2018 (Bidang Legislasi)
- Peristiwa Menarik Masa Sidang ke-4 Tahun 2017-2018 (Bidang Pengawasan)
- Peristiwa Menarik Masa Sidang ke-4 Tahun 2017-2018 (Bidang Keuangan, Lainnya)
- Review Kinerja DPR-RI Masa Sidang ke-4 Tahun 2017-2018
- (Tempo.co) Kasus Patrialis Akbar, KPPU: UU Peternakan Sarat Kepentingan
- (Tempo.co) Ini Proyek-proyek yang Disepakati Jokowi-PM Shinzo Abe
- (Tempo.co) RUU Pemilu, Ambang Batas Capres Dinilai Inkonstitusional
- (Media Indonesia) Peniadaan Ambang Batas Paling Adil
- (DetikNews) Besok Dirjen Pajak Panggil Google
- (Tempo.co) Aturan Komite Sekolah, Menteri Pendidikan: Bukan Mewajibkan Pungutan
- (Rakyat Merdeka) DPR BOLEH INTERVENSI KASUS HUKUM
- (Aktual.com) Sodorkan 4.000 Pulau ke Asing, Kenapa Pemerintah Tidak Menjaga Kedaulatan NKRI?
- (RimaNews) Pimpinan MPR dan DPR akan bertambah dua orang
- (Warta Ekonomi) Jonan Usulkan Kepada Kemenkeu Bea Ekspor Konsentrat 10 Persen
- (Tempo.co) Eko Patrio Dipanggil Polisi, Sebut Bom Panci Pengalihan Isu?
- (TigaPilarNews) DPR Harap Pemerintah Ajukan Banyak Obyek Baru untuk Cukai
- (Tempo.co) Menteri Nasir: Jumlah Jurnal Ilmiah Internasional Kita Meningkat
Kategori Berita
- News
- RUU Pilkada 2014
- MPR
- FollowDPR
- AirAsia QZ8501
- BBM & ESDM
- Polri-KPK
- APBN
- Freeport
- Prolegnas
- Konflik Golkar Kubu Ical-Agung Laksono
- ISIS
- Rangkuman
- TVRI-RRI
- RUU Tembakau
- PSSI
- Luar Negeri
- Olah Raga
- Keuangan & Perbankan
- Sosial
- Teknologi
- Desa
- Otonomi Daerah
- Paripurna
- Kode Etik & Kehormatan
- Budaya Film Seni
- BUMN
- Pendidikan
- Hukum
- Kesehatan
- RUU Larangan Minuman Beralkohol
- Pilkada Serentak
- Lingkungan Hidup
- Pangan
- Infrastruktur
- Kehutanan
- Pemerintah
- Ekonomi
- Pertanian & Perkebunan
- Transportasi & Perhubungan
- Pariwisata
- Agraria & Tata Ruang
- Reformasi Birokrasi
- RUU Prolegnas Prioritas 2015
- Tenaga Kerja
- Perikanan & Kelautan
- Investasi
- Pertahanan & Ketahanan
- Intelijen
- Komunikasi & Informatika
- Kepemiluan
- Kepolisian & Keamanan
- Kejaksaan & Pengadilan
- Pekerjaan Umum
- Perumahan Rakyat
- Meteorologi
- Perdagangan
- Perindustrian & Standarisasi Nasional
- Koperasi & UKM
- Agama
- Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak
- Kependudukan & Demografi
- Ekonomi Kreatif
- Perpustakaan
- Kinerja DPR
- Infografis
(Kompas) Jokowi Minta Parpol Tak Main Jegal Kalaupun Tak Satu Suara di Parlemen
Presiden Joko Widodo mengakui suara partai politik di parlemen tak mesti harus sama untuk mengawasi pemerintah. Namun, juga jangan berniat menjegal setiap program pemerintah.
"Yang dibutuhkan pemerintah adalah pengawasan, check and balance, saling mengawasi dan mengimbangi. Itu yang benar. Bukan menjegal," harap Presiden, dalam arahan sebelum membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan Regional Wilayah Kalimantan, di Tarakan, Kalimantan Utara, Senin (15/12/2014) malam.
Acara ini dihadiri sejumlah menteri seperti Menko Kemaritiman Indroyono Soesilo, Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Andrinof Chaniago, Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry Mursyidan Baldan, Pejabat Gubernur Kalimantan Utara Irianto Lambrie, serta para gubernur, bupati, dan wali kota se-Kalimantan.
Jokowi lalu mengutip cerita dari Presiden China Xi Jin Ping saat dia berkunjung ke sana. Menurut Xi, tutur Jokowi, ada tiga syarat bagi sebuah pemerintahan untuk dinilai baik. "Pertama, partai politiknya harus bersatu. Kedua, punya visi dan rencana besar untuk sejahterahkan rakyatnya. Ketiga, bangun secepatnya infrastruktur dan jangan ditunda-tunda," paparnya.
Di Indonesia, lanjut Presiden, untuk syarat nomor dua dan tiga yang disebutkan Xi, yakni soal visi dan rencana besar serta percepatan pembangunan infrastruktur, masih bisa diupayakan. "Hanya yang pertama memang tidak mudah," tutur dia sembari tertawa.
"Menyatukan parpol memang tidak mudah di Indonesia. Namun, hemat saya, tidak mesti harus disatukan. Biar saja mengimbangi. Ada yang melaksanakan pembangunan, tetapi ada yang mengontrol. Sepanjang seperti itu tidak apa meski tak sesuai dengan pengalaman di Tiongkok, asal jangan menjegal saja," pintanya lagi.
Sejauh ini, kekuatan partai politik di parlemen memang terpolarisasi, antara partai-partai politik yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih dan Koalisi Indonesia Hebat.