(Kompas) Koalisi Merah Putih Dorong Perombakan Kabinet

12/12/2018

JAKARTA, KOMPAS — Sejumlah partai politik yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih mendorong Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla segera merombak kabinet. Selain untuk meningkatkan kinerja ekonomi, perombakan juga diperlukan untuk meningkatkan kepercayaan rakyat kepada pemerintah yang dinilai mulai menurun.

"Presiden Jokowi sebaiknya segera mengevaluasi kinerja kabinetnya. Ganti menteri-menteri yang tidak mumpuni dalam bekerja," kata Ketua Dewan Pimpinan Pusat PAN Yandri Susanto, di Jakarta, Minggu (3/5).

Evaluasi, tambah Yandri, terutama dilakukan untuk menteri-menteri perekonomian. PAN menilai, kinerja perekonomian pemerintahan Jokowi-Kalla relatif kurang baik. Salah satu buktinya, pemerintah dinilai tak bisa mengendalikan kenaikan harga bahan pokok pangan. "Presiden Jokowi harus memilih orang- orang yang punya kompetensi untuk ditempatkan di kementerian bidang perekonomian," ujarnya.

Dorongan perombakan kabinet (reshuffle) juga muncul dari Bendahara Umum DPP Partai Golkar hasil Musyawarah Nasional Bali Bambang Soesatyo. Bahkan, Bambang menyarankan Presiden segera mempercepat penggantian.

Golkar, tambah Bambang, menilai, tim ekonomi Kabinet Kerja tak sensitif. Hal itu terbukti dengan terus naiknya harga-harga bahan kebutuhan pokok. Selain itu, menteri-menteri ekonomi juga dianggap tak mampu menyesuaikan ritme kerja setelah perubahan subsidi energi.

"Menteri-menteri bidang ekonomi membiarkan harga bahan bakar minyak diserahkan ke mekanisme pasar. Akibatnya, harga BBM bisa turun naik kapan saja tanpa perlu disosialisasikan terlebih dulu," kata Bambang.

Perubahan harga BBM yang fluktuatif itu berdampak pada harga kebutuhan pokok dan tarif angkutan umum. Kondisi itu membuat popularitas pemerintah turun. Bahkan, survei sebuah lembaga menunjukkan lebih dari 66 persen rakyat tak puas dengan kinerja di bidang ekonomi.

"Karena itulah saatnya Presiden membentuk tim ekonomi yang kuat. Ganti menteri-menteri ekonomi yang tak sensitif dengan orang baru yang mumpuni," ujar Bambang.

Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) juga menilai hal sama. Kompetensi menteri sering kali dinilai tidak sebanding dengan kebutuhan kementerian. Hal itu kemungkinan karena pembentukan kabinet hanya didasarkan atas balas budi.

Partai Gerindra berpendapat, sudah saatnya Presiden Jokowi memikirkan evaluasi kabinet. "Termasuk mengganti menteri-menteri yang tak kompeten," kata Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani.

Tunggu setelah Lebaran

Kelemahan di tim ekonomi pemerintahan Jokowi-Kalla juga diakui Ketua DPP PDI-P Bidang Ekonomi Hendrawan Supratikno. Salah satu kelemahan karena minimnya pengalaman. Kelemahan itu menjadi semakin parah karena tim ekonomi lambat beradaptasi.

Hendrawan meyakini, kelemahan itu sudah diketahui. Buktinya, Presiden Jokowi mempertimbangkan untuk merombak kabinet untuk menutup kelemahan pemerintahannya.

Menyikapi desakan percepatan perombakan kabinet, Wapres Kalla menyatakan, pemerintahannya bersama Presiden Jokowi memang akan merombak kabinet. "Namun, dua atau tiga bulan lagi atau setidaknya setelah Lebaran. Biar mereka bekerja dengan tenang dan optimal," ujarnya saat dihubungi baru-baru ini.

Dulu, tambah Wapres, saat berpasangan dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, pemerintahannya mengganti kabinet setelah setahun bekerja, yaitu 5 Desember 2005. (NTA/HAR)

JejakParlemen

Berita Terkait

Kategori Berita

(Kompas) Koalisi Merah Putih Dorong Perombakan Kabinet