(Kompas) Menaker Cari Masukan untuk Penghentian Pengiriman TKI

12/12/2018

Kementerian Ketenagakerjaan tengah mencari masukan dari sejumlah kepala daerah untuk menyempurnakan penyusunan peta jalan penghentian pengiriman tenaga kerja Indonesia di sektor informal. Tujuannya, kebijakan yang dihasilkan nanti tepat sasaran dan tidak memunculkan persoalan baru.

Hal itu disampaikan Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Hanif Dhakiri dalam kunjungan ke Surabaya, Jawa Timur (Jatim), Jumat (10/4). Selain bertemu dan berdiskusi dengan Gubernur Jatim Soekarwo dan Kepala Dinas Tenaga Kerja Edi Purwinarto, Menaker juga meninjau tempat pelatihan kerja di Surabaya.

”Konsep penyusunan peta jalan penghentian pengiriman TKI informal sudah selesai, tinggal dimatangkan. Targetnya, tahun ini. Pematangan konsep ini penting agar implementasi kebijakan mudah dilakukan,” ujar Hanif.

Peta jalan pemberhentian penempatan TKI di sektor informal itu merupakan perintah Presiden Joko Widodo kepada Kementerian Ketenagakerjaan. Pemerintah ingin memastikan penempatan TKI berlangsung lebih cepat, murah, aman, dan berkualitas. Oleh karena itu, semua pihak pemangku kepentingan harus diajak bicara.

Hanif mengaku pihaknya juga sudah meminta masukan dari seluruh duta besar, dan mereka sudah mengirimkan pendapatnya. Selain itu, kementerian sudah mengadakan konsultasi publik yang melibatkan pekerja dan perusahaan pengerah jasa TKI.

Dari data Kementerian Ketenagakerjaan, jumlah TKI hingga saat ini mencapai 6,2 juta orang yang bekerja di sejumlah negara tujuan, seperti Malaysia, Hongkong, Arab Saudi, Singapura, dan Jepang. Sebanyak 1,2 juta TKI merupakan tenaga kerja di sektor informal.

Dengan jumlah TKI informal yang besar, perlu disiapkan kebijakan secara komprehensif, termasuk antisipasi dampak dari penghentian pengiriman dan kebutuhan lapangan kerja yang meningkat. Apalagi, rata-rata TKI informal memiliki latar belakang pendidikan yang rendah.

Gubernur Soekarwo mengatakan, Jatim merupakan salah satu daerah penghasil TKI terbesar di Indonesia. Oleh karena itu, pihaknya mulai menyiapkan perluasan kesempatan kerja untuk menampung orang-orang yang gagal menjadi TKI informal. Salah satunya melalui sistem antarkerja antardaerah.

Tenaga kerja perempuan

Dari Bandung, Jawa Barat (Jabar), dilaporkan, Jabar diproyeksikan menjadi daerah percontohan penerapan program pencegahan kekerasan pada tenaga kerja perempuan Indonesia. Bersama Jatim dan Jawa Tengah, perempuan di Jabar masih rentan menjadi korban kekerasan.

”Jabar memiliki contoh baik perlindungan perempuan lewat Peraturan Daerah tentang Ketahanan Keluarga. Kami mengajak Jabar menyusun program perlindungan perempuan yang rentan menjadi korban kekerasan, baik dari sisi pemberdayaan ekonomi maupun perlindungan hukumnya,” kata Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Susana Yembise di Bandung, Jumat.

Di Lamongan, Jatim, Yayasan Paramitra bekerja sama dengan Organisasi Buruh Internasional (ILO) dan Pemerintah Kabupaten Lamongan melaksanakan pelatihan kerja untuk warga Solokuro, salah satu kantong TKI. Sedikitnya 40 orang mendapatkan pelatihan keterampilan. Upaya itu diharapkan bisa mengurangi pekerja anak dan pengiriman tenaga kerja di luar negeri.

http://print.kompas.com/baca/2015/04/11/Menaker-Cari-Masukanuntuk-Penghentian-TKI

JejakParlemen

Berita Terkait

Kategori Berita

(Kompas) Menaker Cari Masukan untuk Penghentian Pengiriman TKI