Berita Terkait
- Anggaran DPR RI Tahun 2016-2018
- Kehadiran Anggota DPR Pada Masa Sidang Ke-2 Tahun 2017-2018
- Review Kinerja DPR-RI Masa Sidang ke-2 Tahun 2017-2018
- Fokus DPR Masa Sidang ke-3 Thn 2017-2018
- Konsentrasi DPR Terhadap Fungsinya Pada Masa Sidang ke - 3 Tahun 2017 – 2018
- Kehadiran Anggota DPR RI Masa Sidang ke-3 Tahun 2017-2018
- Review Kinerja Masa Sidang Ke-3 Tahun 2017-2018
- Konsentrasi DPR Terhadap Fungsinya Pada Masa Sidang ke - 4 Tahun 2017– 2018
- Peristiwa Menarik Masa Sidang ke-4 Tahun 2017-2018 (Bidang Legislasi)
- Peristiwa Menarik Masa Sidang ke-4 Tahun 2017-2018 (Bidang Pengawasan)
- Peristiwa Menarik Masa Sidang ke-4 Tahun 2017-2018 (Bidang Keuangan, Lainnya)
- Review Kinerja DPR-RI Masa Sidang ke-4 Tahun 2017-2018
- (Tempo.co) Kasus Patrialis Akbar, KPPU: UU Peternakan Sarat Kepentingan
- (Tempo.co) Ini Proyek-proyek yang Disepakati Jokowi-PM Shinzo Abe
- (Tempo.co) RUU Pemilu, Ambang Batas Capres Dinilai Inkonstitusional
- (Media Indonesia) Peniadaan Ambang Batas Paling Adil
- (DetikNews) Besok Dirjen Pajak Panggil Google
- (Tempo.co) Aturan Komite Sekolah, Menteri Pendidikan: Bukan Mewajibkan Pungutan
- (Rakyat Merdeka) DPR BOLEH INTERVENSI KASUS HUKUM
- (Aktual.com) Sodorkan 4.000 Pulau ke Asing, Kenapa Pemerintah Tidak Menjaga Kedaulatan NKRI?
- (RimaNews) Pimpinan MPR dan DPR akan bertambah dua orang
- (Warta Ekonomi) Jonan Usulkan Kepada Kemenkeu Bea Ekspor Konsentrat 10 Persen
- (Tempo.co) Eko Patrio Dipanggil Polisi, Sebut Bom Panci Pengalihan Isu?
- (TigaPilarNews) DPR Harap Pemerintah Ajukan Banyak Obyek Baru untuk Cukai
- (Tempo.co) Menteri Nasir: Jumlah Jurnal Ilmiah Internasional Kita Meningkat
Kategori Berita
- News
- RUU Pilkada 2014
- MPR
- FollowDPR
- AirAsia QZ8501
- BBM & ESDM
- Polri-KPK
- APBN
- Freeport
- Prolegnas
- Konflik Golkar Kubu Ical-Agung Laksono
- ISIS
- Rangkuman
- TVRI-RRI
- RUU Tembakau
- PSSI
- Luar Negeri
- Olah Raga
- Keuangan & Perbankan
- Sosial
- Teknologi
- Desa
- Otonomi Daerah
- Paripurna
- Kode Etik & Kehormatan
- Budaya Film Seni
- BUMN
- Pendidikan
- Hukum
- Kesehatan
- RUU Larangan Minuman Beralkohol
- Pilkada Serentak
- Lingkungan Hidup
- Pangan
- Infrastruktur
- Kehutanan
- Pemerintah
- Ekonomi
- Pertanian & Perkebunan
- Transportasi & Perhubungan
- Pariwisata
- Agraria & Tata Ruang
- Reformasi Birokrasi
- RUU Prolegnas Prioritas 2015
- Tenaga Kerja
- Perikanan & Kelautan
- Investasi
- Pertahanan & Ketahanan
- Intelijen
- Komunikasi & Informatika
- Kepemiluan
- Kepolisian & Keamanan
- Kejaksaan & Pengadilan
- Pekerjaan Umum
- Perumahan Rakyat
- Meteorologi
- Perdagangan
- Perindustrian & Standarisasi Nasional
- Koperasi & UKM
- Agama
- Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak
- Kependudukan & Demografi
- Ekonomi Kreatif
- Perpustakaan
- Kinerja DPR
- Infografis
(Kompas) Mensesneg Akui Presiden Jokowi Setuju Pembangunan Gedung Baru DPR
JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sekretaris Negara Pratikno membenarkan bahwa Presiden Joko Widodo telah menyetujui rencana pembangunan gedung baru DPR. Menurut Pratikno, persetujuan itu diberikan karena menilai perlunya penambahan infrastruktur untuk menunjang kinerja Dewan dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat.
"Usulan DPR terkait pembangunan itu, Presiden tidak keberatan untuk pembangunan perpustakaan dan museum," kata Pratikno, di Kompleks Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (28/4/2015).
Meski demikian, persetujuan Presiden terkait rencana pembangunan gedung baru DPR tidak dituangkan dalam surat resmi. Persetujuan itu diberikan Jokowi hanya secara lisan.
Secara pribadi, Pratikno menilai bahwa rencana pembangunan gedung baru DPR akan menunjang peningkatan kinerja dewan. Ia yakin fasilitas museum dan perpustakaan juga akan membantu masyarakat memeroleh informasi sebagai bahan wawasan atau untuk keperluan tertentu yang berkaitan dengan fungsi pengawasan kinerja dewan dan pemerintah.
"Itu kan bagian dari semangat DPR memberikan layanan pada masyarakat. Ini bukan prioritas untuk kepentingan DPR sendiri, tapi untuk melayani masyarakat," ujarnya.
Secara terpisah, Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto mengatakan, persetujuan dari Presiden terkait pembangunan gedung baru DPR akan dibahas lebih detil di tingkat kementerian. Ia mengatakan, dalam APBN-P 2015 hanya tersedia data perencanaan dan belum masuk pada proses pembangunan.
"Setahu saya baru prinsip besarnya saja, soal detilnya apakah akan menjadi gedung apa sampai hari ini blm ada aturan untuk melaksanakan," kata Andi.
Rencana pembangunan gedung baru DPR disampaikan oleh Ketua DPR Setya Novanto dalam pidato penutupan masa sidang III tahun sidang 2014-2015, akhir pekan lalu. Pembangunan gedung baru diharapkan akan menjadi ikon nasional. Selain itu, pembangunan gedung baru bertujuan memperkuat peran representasi DPR RI serta mendekatkan wakil rakyat dengan konstituennya.
Pembangunan gedung baru diawali dengan pembentukan tim kerja pembangunan perpustakaan, museum, pusat penelitian, dan ruang kerja anggota serta tenaga ahli DPR RI. Proses pembangunannya akan dimulai pada 16 Agustus 2015 dan Presiden Jokowi akan meletakkan batu pertama pembangunan gedung itu.
Menurut Setya, DPR RI berpandangan bahwa pembangunan ikon nasional ini akan menjadi warisan bangsa, karena setelah 70 tahun Indonesia merdeka dan 17 tahun reformasi, lembaga legislatif belum pernah dibangun secara mandiri.
"Untuk itu, masyarakat Indonesia perlu mengetahui dan memberi dukungan terhadap rencana besar ini," kata dia.