(Kompas) Nusakambangan masuk daftar 100 pulau ditawarkan investasi, DPR menolak

12/12/2018

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti belum mengetahui rencana penawaran 100 pulau kecil di Indonesia untuk keperluan investasi. Investasi pulau kecil oleh investor perlu ditelaah. Regulasi terkait investasi pulau-pulau kecil pun harus disiapkan.

"Terlalu dini kita bilang mau sewakan pulau. Masih banyak regulasi yang harus disiapkan," kata Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti di Jakarta, akhir pekan lalu. Ia menambahkan masih banyak hal yang harus dibenahi dan ditelaah terkait investasi pulau-pulau kecil. Misalnya, pemanfaatan pulau-pulau kecil harus menjamin keberlanjutan sumber daya ikan dan kemakmuran masyarakat.

Sebelumnya, Direktur Pendayagunaan Pulau-pulau Kecil Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Rido Batubara mengatakan bahwa pendataan 100 pulau kecil yang akan ditawarkan untuk investasi paling lambat akhir 2015. Investasi pulau-pulau kecil dan sekitarnya diharapkan mendorong penerimaan negara, meningkatkan pembangunan ekonomi wilayah, dan penyerapan tenaga kerja (Kompas, 17/4).

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2014-2019, pemerintah menargetkan investasi pulau kecil minimal Rp 2 triliun per tahun dengan kontribusi penerimaan negara bukan pajak minimal Rp 2 miliar per tahun.

Menurut Susi, pulau kecil terbuka untuk investasi, tetapi aturannya harus jelas. Model investasi sebaiknya dibatasi pada wisata dan perikanan yang ramah lingkungan. Investasi oleh penanam modal asing tidak boleh mengarah ke usaha perikanan tangkap. Pengelolaan pulau oleh asing hanya bersifat sewa.

"Investasi pulau perlu dilakukan dengan hati-hati dan untuk kesejahteraan masyarakat. Kita harus pastikan kepentingan nasional diutamakan," katanya.

Belum mengetahui

Terkait investasi pulau-pulau kecil itu, pemerintah Nusa Tenggara Barat (NTB) belum mengetahui secara rinci pulau- pulau yang ditawarkan KKP untuk dikelola oleh investor. KKP perlu berkoordinasi dengan pemerintah daerah.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan NTB Aminollah dan Kepala Kantor Badan Penanaman Modal Daerah NTB Ridwansyah mengatakan, investor harus mengantongi syarat legalitas formal dan proposal kegiatan usaha. Yang terpenting kegiatan usaha tidak mengganggu ekologi, ekosistem, dan sumber daya hayati. Investor juga perlu berkomitmen terhadap pemberdayaan masyarakat sekitar agar mereka tidak menjadi penonton.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Anambas, Kepulauan Riau, Yunizar mengatakan, Anambas cocok untuk investasi wisata bahari. "Kami senang investor mau masuk Anambas dan mengembangkan potensi," katanya. Saat ini, pemodal sudah menggarap kawasan wisata di Pulau Bawah dan Pulau Viubus. Untuk Pulau Penjaul, Penjalin, dan Sawak, izin awal masih diproses. Untuk Pulau Bawah, belum semua izin selesai.

DPR Menolak Investasi

Dalam rapat dengan Menkumham (6 April 2015), dengan tegas komisi 3 meminta Menteri Yasona membatalkan investasi apapun yang terjadi di sekitar Nusakambangan. DPR komisi 3 bersikeras agar tak ada PT Holcim disana, agar Nusakambangan steril dari apapun dan makin berlapis secara pengamanan.

http://print.kompas.com/baca/2015/04/20/Investasi-Pulau-Terlalu-Dini

JejakParlemen

Berita Terkait

Kategori Berita

(Kompas) Nusakambangan masuk daftar 100 pulau ditawarkan investasi, DPR menolak