(Kompas) Parpol Bisa manfaatkan Pengunduran Pilkada Serentak ke 2016

12/12/2018

Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) hasil Muktamar VIII Jakarta, Akhmad Gojali Harahap, di Jakarta, Sabtu (27/12), mengatakan, konflik internal di partainya akan memengaruhi persiapan pilkada di daerah. Hal itu terjadi karena PPP kubu Muktamar VIII Surabaya memecat banyak DPD dan kader PPP yang berseberangan.

”Mereka (PPP kubu Muktamar Surabaya) banyak memecat teman hadirin Muktamar Jakarta, misalnya Ketua DPW (Dewan Pimpinan Wilayah) Sumatera Selatan, Ketua DPW Sulawesi Utara, Ketua DPW Aceh, Ketua DPW Bengkulu, Ketua DPW Lampung, dan Ketua DPW DKI Jakarta,” kata Gojali. Namun, kubu Muktamar Jakarta mengabaikan surat pemecatan itu.

Akibatnya, jika konflik berlarut, akan ada kepengurusan DPD ganda yang mengajukan calon kepala daerah pada pilkada serentak 2015. ”Saya khawatir KPUD bingung karena ada dua usulan dari PPP, yakni dari kami dan bisa dari pihak Muktamar Surabaya,” ucap Gojali.

Dengan kondisi seperti itu, ia mendukung penundaan pilkada serentak gelombang pertama dari 2015 ke 2016. ”Tentu kami sangat setuju. Ada dua manfaat setidaknya jika jadi diundur ke 2016,” katanya.

Manfaat pertama, untuk memberikan konsolidasi total kepada KPU daerah seluruh Indonesia dalam menyiapkan infrastruktur, sumber daya manusia, dan logistik. Kedua, memberikan kesempatan kepada partai-partai untuk segera berkonsolidasi. ”Apalagi bagi partai yang sedang berkonflik untuk bisa menyelesaikannya, seperti PPP dan Golkar,” kata Gojali.

Terhambat

Menurut politisi Golkar, Indra J Piliang, konflik internal bisa membuat konsolidasi ke daerah terhambat. Walaupun belum ada kepengurusan ganda, sudah ada kasus pemecatan oleh Golkar kubu Munas Bali. Hal seperti ini memicu kekecewaan kader di daerah.

”Sampai sekarang belum ada kepengurusan DPD ganda, tapi beberapa kader kami dipecat,” kata Indra. Ia mencontohkan, di Sumatera Barat ada empat ketua DPD Golkar yang datang ke Munas Ancol, tetapi akhirnya dipecat.

Namun, dua kubu telah bertemu dan berunding untuk membuat kesepakatan. Salah satu kesepakatan adalah konflik di DPP Golkar dilokalisasi di tingkat DPP saja, tidak boleh dibawa ke daerah.

”Kekhawatiran kami dengan adanya dua munas, yaitu di Bali dan Ancol, DPD-DPD bisa terbelah dua,” ujar Indra. Kalau terbelah dua, nanti calon kepala daerah yang diajukan ke KPU daerah bisa tidak sah. Karena itu, kata Indra, inilah pentingnya moratorium konflik agar dibatasi sampai DPP.

Terkait hal itu, kader-kader DPD yang telah dipecat, seperti para ketua DPD di Sumatera Barat, agar segera direhabilitasi untuk menghindari konflik berkembang ke daerah.

Ketua KPU Husni Kamil Manik mengatakan, jika konflik internal partai berlarut dan terjadi kepengurusan ganda di daerah, memang akan timbul masalah dalam hal pengajuan calon kepala daerah. ”Dalam hal seperti itu, untuk menentukan kubu mana yang berhak, KPU berpegang teguh pada keputusan Menteri Hukum dan HAM,” kata Husni.

Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi Titi Anggraini berpendapat, salah satu alasan pilkada serentak gelombang pertama diusulkan diundur ke 2016 adalah memberi waktu yang cukup bagi parpol untuk konsolidasi. ”Parpol harus diberi waktu cukup untuk konsolidasi sehingga konflik internal tidak berkelanjutan,” kata Titi.

Dengan waktu yang cukup untuk konsolidasi, parpol bisa tenang membangun koalisi sehingga nantinya akan tampil calon-calon terbaik dalam pilkada. Titi menekankan, pengunduran pilkada juga memberi jeda kepada pemilih untuk secara rasional menilai jalannya pemerintahan yang diusung parpol pemenang pemilu lalu.

JejakParlemen

Berita Terkait

Kategori Berita

(Kompas) Parpol Bisa manfaatkan Pengunduran Pilkada Serentak ke 2016