(Kompas) Polemik Polisi DPR: Jarak DPR dengan Rakyat Makin Jauh

12/12/2018

Dewan Perwakilan Rakyat sebaiknya tidak mengada-ada dengan membentuk polisi parlemen. Keberadaan polisi parlemen justru akan membuat jarak wakil rakyat dengan rakyat semakin jauh. Polisi parlemen akan membuat rakyat kesulitan menyampaikan aspirasi, bahkan berbahaya karena polisi bisa menjadi alat DPR.

"Saya khawatir, adanya polisi parlemen justru membuat Gedung DPR semakin jauh dari rakyat. Membuat jarak antara rakyat dan wakilnya semakin jauh," kata Koordinator Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Sebastian Salang di Jakarta, Senin (13/4). Karena polisi bisa menjadi alat DPR, kondisi tersebut tidak baik untuk DPR ataupun polisi.

Pengamat kepolisian Universitas Indonesia, Bambang Widodo Umar, menyatakan, pada dasarnya polisi berfungsi untuk keamanan umum. Namun, secara politis, polisi dapat berfungsi sebagai alat keamanan khusus untuk lokasi-lokasi tertentu yang penting, seperti Istana Negara dan Gedung DPR. "Tetapi, pengamanan DPR dengan polisi dapat menjauhkan fungsi anggota DPR sebagai wakil rakyat," katanya.

Sebelumnya Polri mengungkapkan wacana pembentukan polisi parlemen di DPR. Wakil Kepala Polri Komisaris Jenderal Badrodin Haiti menyatakan, wacana itu hasil perbincangan dirinya dengan pimpinan DPR. "Polisi parlemen itu baru tahap wacana. (Hasil) bincang-bincang unsur pimpinan DPR dengan saya," ujarnya, Senin, di Jakarta.

Badrodin menjelaskan, keberadaan polisi parlemen bertujuan agar penataan dan pengaturan keamanan di kompleks DPR lebih efektif. Namun, pembicaraan terkait polisi parlemen belum menjadi usulan resmi. "Belum sampai ke sana (pembicaraan anggaran). Istilah polisi parlemen itu seperti di beberapa negara lain," ujarnya.

Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Anton Charliyan menyatakan, kebijakan polisi parlemen itu masih tahap pertimbangan. Polri menunggu usulan dari pimpinan DPR terkait pengadaan polisi parlemen.

Wakil Ketua DPR dari Fraksi PKS Fahri Hamzah mengatakan, DPR layak memiliki sistem pengamanan yang lebih kuat. Ia setuju usulan polisi parlemen untuk mengelola keamanan. "Ada pemikiran untuk mengantisipasi pejabat lembaga yang punya senjata mengancam di rapat-rapat DPR. Sering pula ada ancaman dan teror kepada DPR," katanya.

"Wacana pembentukan polisi parlemen sudah mulai dibahas di Baleg," kata Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Saan Mustopa.

Namun, kata Salang, DPR tak perlu memikirkan pembentukan polisi parlemen. Saat ini yang diperlukan DPR adalah memikirkan memperbaiki citra buruk dan meningkatkan kinerja. Karena itu, menurut Bambang Widodo, pengamanan di DPR cukup menggunakan satuan pengamanan berkualitas dan memperbaiki fasilitas keamanan di kompleks DPR.

Dari amatan wikidpr dalam 4 kali rapat di Baleg membahas polisi parlemen, selalu diawali dengan kejadian keributan di fraksi golkar, dan perihal kejadian di Golkar ini selalu diulang-ulang untuk jadi pembenaran hadirnya Polisi DPR. Baru kemudian ditambah dengan alasan-alasan yang sebetulnya tak substansif tentang keamanan. Selama ini, pantauan wikidpr, keamanan DPR sudah cukup ketat. Tak semua peralatan atau barang bisa dibawa masuk saat mendengarkan rapat yang terbuka untuk umum. Beberapa rapat juga dilakukan tertutup. Sehingga kondisi keamanan DPR sebetulnya tak bermasalah. Hanya karena 1 kejadian, tak sepenuhnya menjadi pembenaran bahwa hampir 1200 polisi ditugaskan rutin mengamankan DPR, dan biaya tentunya amat besar.

coverage lain tentang Polisi DPR:

http://wikidpr.org/news/kompas-polemik-rencana-1200-polisi-dpr-wakil-rakyat-yang-menjauhi-rakyat-

http://wikidpr.org/news/kompas-dilema-penyediaan-ribuan-polisi-dpr-polri-harus-tentukan-skala-prioritas

link asli: http://print.kompas.com/baca/2015/04/14/Jarak-DPR-dan-Rakyat-Kian-Jauh

JejakParlemen

Berita Terkait

Kategori Berita

(Kompas) Polemik Polisi DPR: Jarak DPR dengan Rakyat Makin Jauh