(Kompas Sore) Komitmen Penegakan Hukum dari Jaksa Agung baru diragukan

12/12/2018

”Ini menjadi penanda awal, cita-cita terhadap pemberantasan korupsi dan peradilan HAM berat akan jalan di tempat,” kata Ketua Setara Institute Hendardi, Jumat (21/11), di Jakarta.

Menurut Hendardi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak bisa berjalan sendirian dalam hal pemberantasan korupsi. Apalagi, posisi KPK saat ini cukup rentan diganggu oleh legislatif yang merupakan perpanjangan tangan dari partai politik. Karena itu, menurut Hendardi, kehadiran Jaksa Agung yang berasal dari partai politik diprediksi dapat menghambat langkah pemberantasan korupsi.

”Belum lagi, Menteri Hukum dan HAM juga berasal dari partai politik. Ini merupakan kombinasi yang tak baik untuk penegakan hukum,” tutur Hendardi.

Terkait penegakan HAM berat, Direktur Program Imparsial Al Araf mengkhawatirkan agenda penegakan HAM akan mandek. Sebab, berbagai kasus HAM masa lalu yang mesti segera ditangani ada hubungannya dengan para petinggi partai politik yang saat ini memegang kendali.

”Pada akhirnya, hanya bisa berharap agar Jaksa Agung ini menjaga amanah dengan sebaik-baiknya dan membuktikan visi misi yang diemban pemerintah saat ini,” kata Al Araf.

Secara terpisah, Jaksa Agung Prasetyo yang baru hari ini mulai berkantor di Kejaksaan Agung berkomentar singkat terkait keraguan yang ditujukan kepada dirinya. ”Saya sudah tegaskan, ketika mengemban tugas negara, kepentingan lain akan ditinggalkan, termasuk yang berkaitan dengan partai politik dan kelompok,” ujarnya.

Sementara terkait pemberantasan korupsi dan penegakan HAM, ia menjelaskan akan menjalin kerja sama dengan lembaga hukum lain yang memiliki tujuan sama. Ia juga akan mengundang para pegiat HAM untuk mendengar masukan terkait penyelesaian masalah HAM berat.

”Clear”

Ketua DPR Setya Novanto tidak mempermasalahkan pengangkatan Prasetyo sebagai Jaksa Agung karena diyakini sudah melalui pertimbangan yang matang.

”Pengangkatan Jaksa Agung merupakan hak prerogatif Presiden. Presiden menunjuk Pak Prasetyo tentunya sudah melalui pertimbangan yang matang,” kata Setya, Jumat.

Setya mengatakan pada Kamis sudah menerima surat pengunduran diri Prasetyo sebagai kader Partai Nasdem dan dari keanggotaan di Fraksi Nasdem DPR.

Surat itu, menurut Setya, ditandatangani Ketua Umum Nasdem Surya Paloh dan Sekretaris Jenderal Patrice Rio Capela.

Menurut Setya, proses yang telah dilewati itu menandakan prosedur sudah dilakukan sehingga proses berjalan dengan baik.

Prasetyo dilantik oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara pada Kamis. Hadir dalam acara pelantikan itu antara lain Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, dan Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto.

Prasetyo ditunjuk sebagai Jaksa Agung berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 131 Tahun 2014 yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada Kamis pagi.

Prasetyo pernah menjabat sebagai Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (2005-2006) dan Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan (2003-2005).

JejakParlemen

Berita Terkait

Kategori Berita

(Kompas Sore) Komitmen Penegakan Hukum dari Jaksa Agung baru diragukan