(Kompas Sore) Konflik Golkar: Hingga Kamis Siang, Belum Ada Titik Perdamaian

12/12/2018

”Presidium Penyelamat sudah mengirim surat ke Menteri Hukum dan HAM untuk meminta pertimbangan atas munculnya Presidium. Namun, sejauh ini belum ada jawaban,” kata Wakil Sekjen Partai Golkar Ace Hasan, Kamis, di Jakarta.

”Namun, bagi kader Partai Golkar sebenarnya yang terpenting adalah Golkar mendapat pimpinan yang mau merangkul semua kader,” kata calon ketua umum Partai Golkar Zainuddin Amali, ditemui di Gedung DPR, Jakarta.

Zainuddin bersikeras Golkar pada tahun 2015-2019 sedapat mungkin dipimpin oleh kaum muda. ”Golkar bisa maju kalau pemimpin itu mampu memprediksi tahun 2019 itu,” katanya.

Perpecahan

Menurut Zainuddin, kini tidak terjadi perpecahan di tubuh Golkar. ”Yang ada hanyalah perbedaan pendapat. Tidak ada itu perpecahan. Sudah biasa ada perbedaan pendapat di Partai Golkar,” ucapnya.

Zainuddin malah yakin perbedaan pendapat akan selesai dalam tiga bulan. ”Pasti selesai, kalaupun ada dua kepemimpinan, kan, masing-masing langsung berkonsolidasi ke bawah, ke DPD-DPD. Pasti ada jalan untuk perdamaian,” ujarnya.

”Insya Allah, perselisihan di Partai Golkar tidak seperti di PPP. Golkar ini sudah terbiasa seperti ini, sudah biasa ada perbedaan pendapat,” kata Zainuddin, yang tergabung dalam Presidium Penyelamat Partai Golkar.

Sementara itu, politisi senior Golkar, Titiek Soeharto, mengatakan, konflik di Partai Golkar hanyalah wujud dari dinamika politik. ”Ini pelajaran untuk mereka semua,” katanya.

Titiek menekankan, Presidium Penyelamat Partai itu tidak boleh menyalahi aturan. ”Saya ikut pemerintahan yang sah saja. Saya mengikuti yang sesuai dengan AD/ART yang sah,” ucapnya.

Menurut Titiek, Menko Polhukam juga harusnya mengamankan Munas IX, bukan justru hanya menakut-nakuti. ”Kalau saat itu ada banyak turis, maka sulit bagi kami untuk mendapat 1.500-2.000 kamar. Nah, nyatanya, kami bisa,” katanya.

Berdampak

Peneliti senior Founding Fathers House (FFH), Dian Permata, mengatakan, kekisruhan yang terjadi di tubuh Partai Golkar harus segera dicari jalan keluarnya. Sebab, kekacauan ini dapat berdampak pada kepercayaan masyarakat terhadap partai politik dan mencederai demokrasi.

”Konflik dan perilaku tidak menyenangkan dari para politisi yang ada di parpol ataupun di DPR harus dihentikan, karena akan mengganggu tumbuh kembangnya bibit baru di institusi demokrasi kita,” ujar Dian.

Menurut Dian, masyarakat ingin melihat para anggota parpol kembali pada keharusannya memperjuangkan gagasan, ide, dan ideologi yang mewakili rakyat.

”Apalagi untuk Golkar yang merupakan partai tua dan besar dalam peta politik Indonesia harusnya masalah seperti ini segera diselesaikan,” kata Dian.

Terpisah, Wakil Ketua Partai Golkar Theo L Sambuaga menyatakan prihatin dengan konflik partainya yang berakhir dengan kericuhan.

”Puluhan tahun saya di Golkar belum pernah ada bentrokan seperti ini. Partai Golkar adalah partai gagasan, tidak perlu pengerahan massa seperti itu,” katanya.

Theo berharap ada penyelesaian konflik secepatnya. Ia juga menyayangkan jika benar Menko Polhukam melarang polisi mengamankan munas di Bali.

”Sekarang ini bukan lagi zaman Orde Baru. Itu intervensi. Sudah bukan zamannya,” katanya.

JejakParlemen

Berita Terkait

Kategori Berita

(Kompas Sore) Konflik Golkar: Hingga Kamis Siang, Belum Ada Titik Perdamaian