(Kompas) Tak Cukup Ganti Menteri

12/12/2018

JAKARTA, KOMPAS — Perombakan Kabinet Kerja dan pergantian sejumlah menteri perlu dilakukan pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla dalam waktu dekat. Kendati demikian, mengganti menteri saja tidak cukup. Perombakan kabinet perlu diiringi perubahan desain kebijakan pemerintah, khususnya di bidang ekonomi.

"Menteri-menteri boleh dikritik, tetapi tidak bisa disalahkan atas kondisi ekonomi nasional yang melemah. Kalau mau ada pergantian menteri di bidang ekonomi, harus diiringi perubahan desain strategi ekonomi pemerintah," kata pengamat politik dari Universitas Indonesia, Agung Suprio, dalam diskusi "Kinerja dan Komunikasi Menteri Jokowi" di Jakarta, Senin (11/5).

Menurut hasil survei sejumlah lembaga, kinerja pemerintah di bidang ekonomi terbukti paling tidak memuaskan. Sesuai hasil survei Litbang Kompas yang diadakan pada 7-15 April 2015 terhadap 1.200 responden, tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Jokowi-Kalla menurun drastis dibandingkan tiga bulan pertama pemerintahan, yaitu 43 persen menjadi 25,4 persen.

Survei lain yang diadakan Poltracking Indonesia pada 23-31 Maret 2015 juga menunjukkan, sebanyak 66,6 persen publik tidak puas terhadap kinerja pemerintah di bidang ekonomi. Ketidakpuasan publik terhadap kinerja bidang ekonomi lebih besar dibanding bidang lain.

Menurut Agung, kebijakan strategis seperti menaikkan atau menurunkan harga BBM tak lepas dari keputusan bersama-sama. "Sebelum memutuskan, pasti ada rapat atau sidang kabinet. Maka, yang salah bukan hanya menteri, tetapi juga desain besar kebijakan ekonomi," katanya.

Karena itu, tak hanya mengganti menteri, strategi kebijakan ekonomi pemerintah pun perlu disesuaikan. Dalam konteks harga BBM, misalnya, daripada menyerahkan mekanisme harga ke pasar bebas, Agung menilai pemerintah perlu memberlakukan kembali kebijakan subsidi.

Secara terpisah, Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPP PDI-P) Bidang Perekonomian Hendrawan Supratikno mengatakan perlu ada modifikasi dan adaptasi terhadap desain strategi perekonomian yang saat ini diterapkan pemerintah.

"Hal itu sudah kami bicarakan di rapat-rapat DPP PDI-P. Sebelum merombak kabinet, perlu kajian jernih supaya hasilnya maksimal dan membawa perubahan. Agar ketika merombak kabinet, pemerintah tak sekadar mengganti orang," katanya.

Menurut Hendrawan, di tengah kondisi perekonomian masyarakat yang melemah, negara harus tetap hadir, tak boleh lepas tangan di tengah empasan ekonomi global. Salah satu caranya, menerapkan politik subsidi lagi.

Harus proaktif

Direktur Eksekutif Political Communication Institute Heri Budianto mengatakan, menteri Kabinet Kerja harus proaktif membenahi strategi berkomunikasinya, misalnya dalam membangun persepsi publik terkait kinerjanya. Pasalnya, persepsi publik terhadap kinerja menteri masih dipengaruhi pemberitaan media.

"Kinerja positif dan negatif menteri Kabinet Kerja saat ini masih terlihat jelas dari bagaimana media membingkai isu tertentu, yang akhirnya memengaruhi opini publik," kata Heri.

Saat ditanya soal rencana perombakan kabinet, Presiden mengatakan, "Belum, nanti dilihat."

(AGE/HAR)

JejakParlemen

Berita Terkait

Kategori Berita

(Kompas) Tak Cukup Ganti Menteri