Berita Terkait
- Anggaran DPR RI Tahun 2016-2018
- Kehadiran Anggota DPR Pada Masa Sidang Ke-2 Tahun 2017-2018
- Review Kinerja DPR-RI Masa Sidang ke-2 Tahun 2017-2018
- Fokus DPR Masa Sidang ke-3 Thn 2017-2018
- Konsentrasi DPR Terhadap Fungsinya Pada Masa Sidang ke - 3 Tahun 2017 – 2018
- Kehadiran Anggota DPR RI Masa Sidang ke-3 Tahun 2017-2018
- Review Kinerja Masa Sidang Ke-3 Tahun 2017-2018
- Konsentrasi DPR Terhadap Fungsinya Pada Masa Sidang ke - 4 Tahun 2017– 2018
- Peristiwa Menarik Masa Sidang ke-4 Tahun 2017-2018 (Bidang Legislasi)
- Peristiwa Menarik Masa Sidang ke-4 Tahun 2017-2018 (Bidang Pengawasan)
- Peristiwa Menarik Masa Sidang ke-4 Tahun 2017-2018 (Bidang Keuangan, Lainnya)
- Review Kinerja DPR-RI Masa Sidang ke-4 Tahun 2017-2018
- (Tempo.co) Kasus Patrialis Akbar, KPPU: UU Peternakan Sarat Kepentingan
- (Tempo.co) Ini Proyek-proyek yang Disepakati Jokowi-PM Shinzo Abe
- (Tempo.co) RUU Pemilu, Ambang Batas Capres Dinilai Inkonstitusional
- (Media Indonesia) Peniadaan Ambang Batas Paling Adil
- (DetikNews) Besok Dirjen Pajak Panggil Google
- (Tempo.co) Aturan Komite Sekolah, Menteri Pendidikan: Bukan Mewajibkan Pungutan
- (Rakyat Merdeka) DPR BOLEH INTERVENSI KASUS HUKUM
- (Aktual.com) Sodorkan 4.000 Pulau ke Asing, Kenapa Pemerintah Tidak Menjaga Kedaulatan NKRI?
- (RimaNews) Pimpinan MPR dan DPR akan bertambah dua orang
- (Warta Ekonomi) Jonan Usulkan Kepada Kemenkeu Bea Ekspor Konsentrat 10 Persen
- (Tempo.co) Eko Patrio Dipanggil Polisi, Sebut Bom Panci Pengalihan Isu?
- (TigaPilarNews) DPR Harap Pemerintah Ajukan Banyak Obyek Baru untuk Cukai
- (Tempo.co) Menteri Nasir: Jumlah Jurnal Ilmiah Internasional Kita Meningkat
Kategori Berita
- News
- RUU Pilkada 2014
- MPR
- FollowDPR
- AirAsia QZ8501
- BBM & ESDM
- Polri-KPK
- APBN
- Freeport
- Prolegnas
- Konflik Golkar Kubu Ical-Agung Laksono
- ISIS
- Rangkuman
- TVRI-RRI
- RUU Tembakau
- PSSI
- Luar Negeri
- Olah Raga
- Keuangan & Perbankan
- Sosial
- Teknologi
- Desa
- Otonomi Daerah
- Paripurna
- Kode Etik & Kehormatan
- Budaya Film Seni
- BUMN
- Pendidikan
- Hukum
- Kesehatan
- RUU Larangan Minuman Beralkohol
- Pilkada Serentak
- Lingkungan Hidup
- Pangan
- Infrastruktur
- Kehutanan
- Pemerintah
- Ekonomi
- Pertanian & Perkebunan
- Transportasi & Perhubungan
- Pariwisata
- Agraria & Tata Ruang
- Reformasi Birokrasi
- RUU Prolegnas Prioritas 2015
- Tenaga Kerja
- Perikanan & Kelautan
- Investasi
- Pertahanan & Ketahanan
- Intelijen
- Komunikasi & Informatika
- Kepemiluan
- Kepolisian & Keamanan
- Kejaksaan & Pengadilan
- Pekerjaan Umum
- Perumahan Rakyat
- Meteorologi
- Perdagangan
- Perindustrian & Standarisasi Nasional
- Koperasi & UKM
- Agama
- Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak
- Kependudukan & Demografi
- Ekonomi Kreatif
- Perpustakaan
- Kinerja DPR
- Infografis
(Kompas) UN 2015: Tekanan Ujian Nasional Diharapkan Berkurang
Pemerintah tidak pernah menetapkan target kelulusan peserta didik dalam ujian nasional sehingga sekolah dan masyarakat hendaknya mengutamakan kejujuran dalam ujian nasional. Pemerintah berkomitmen untuk memerangi kecurangan secara total.
Demikian ditegaskan Presiden Joko Widodo saat berkunjung ke SMA Negeri 2 Jakarta, Selasa (14/4), 15 menit sebelum ujian nasional (UN) hari kedua dimulai. Dia didampingi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan dan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.
"Saya tidak pernah memberi target kelulusan ke sekolah sejak saya menjadi wali kota, gubernur, dan sekarang. Yang penting anak-anak mengerjakan soal dengan jujur," ujarnya.
Mulai tahun ini, UN tidak lagi menjadi penentu kelulusan. Presiden Joko Widodo menilai ini hal yang baik karena menurunkan tekanan dan risiko terhadap murid dan meningkatkan kejujuran murid. Pada UN tahun ini juga ditetapkan indeks integritas. "Sekolah yang jujur dan tidak nanti akan kelihatan," ujarnya.
Indeks integritas
Mendikbud Anies Baswedan menambahkan, setelah pelaksanaan UN, Kemdikbud akan memberikan indeks integritas dengan laporan yang rinci ke setiap sekolah dan daerah. Indeks integritas menunjukkan tingkat kejujuran sekolah dan daerah dalam melaksanakan UN. Sebagai gambaran, Kemdikbud sudah simulasi indeks integritas dengan data pelaksanaan UN selama lima tahun terakhir (2010-2014).
Hasilnya, terdapat 52 kabupaten/kota dengan indeks integritas UN tinggi atau di atas angka 90, seperti DI Yogyakarta dan DKI Jakarta. "Cara mengukur indeks integritas akan disampaikan sesudah UN," kata Anies.
Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Guru Indonesia Retno Listyarti mengatakan, pihaknya menerima laporan kebocoran dari seorang guru untuk soal UN mata pelajaran IPA. Naskah soal itu ada di internet dan bisa diunduh bebas. Saat dicocokkan oleh guru pelapor yang juga pengawas ujian itu, naskah soal sama.
Gangguan
Pelaksanaan UN pada hari kedua masih diwarnai gangguan. Sebanyak 186 peserta dari SMK Negeri 1 Sentani di Kabupaten Jayapura terancam tak dapat mengikuti UN berbasis komputer pada Rabu (15/4). Pemilik hak ulayat akan menutup sekolah itu karena pemerintah daerah belum membayar biaya pembelian lahan tahap pertama Rp 3 miliar. "Saya berupaya menjalin komunikasi dengan unsur pimpinan warga agar anak-anak bisa mengikuti ujian," kata Kepala SMK Negeri 1 Sentani Budi Riyanto.
Di Temanggung, Jawa Tengah, listrik padam sekitar 20 menit. Pemadaman listrik sempat membuat siswa kehilangan konsentrasi. Kepala SMK 17 Temanggung Susi Bintoro mengatakan, masih butuh waktu 15 menit untuk mempersiapkan genset. Murid di DI Yogyakarta dan Jakarta menjalani UN dengan lancar. Gangguan pada sistem komputer pada hari pertama ujian di Yogyakarta tak terulang.
http://print.kompas.com/baca/2015/04/15/Tekanan-Ujian-Nasional-Diharapkan-Berkurang