(Kompas, wikidpr) Rapat Bamus bahas revisi UU MD3 Batal, 2 Komisi DPR Batalkan Bertemu Menteri

12/12/2018

Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat dengan agenda tindak lanjut pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, Kamis (27/11), batal digelar. Dengan begitu, penyelesaian polemik internal DPR semakin lama terwujud.

”Rencananya siang ini jam 14.00 ada rapat Bamus (Badan Musyawarah), membahas revisi UU MD3. Tapi batal,” kata Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Saan Mustopa, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Rapat Bamus itu awalnya akan membahas kelanjutan pembahasan revisi UU MD3 setelah penundaan pengesahan menjadi RUU inisiatif DPR.

Prolegnas

Penundaan dilakukan karena pada rapat Bamus sebelumnya (Selasa) seluruh fraksi menyepakati pembahasan revisi UU MD3 harus melalui program legislasi nasional (prolegnas).

Keputusan Bamus itu sebenarnya bertentangan dengan kesepakatan yang diambil Baleg bersama pemerintah yang diwakili Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly pada awal pembahasan.

Kedua belah pihak sepakat revisi UU MD3 dilakukan di luar prolegnas.

Pasal 23 Ayat (2) huruf b UU No 12/2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan dijadikan payung hukum pembahasan revisi UU MD3 di luar prolegnas.

Baleg DPR dan pemerintah menganggap ada urgensi nasional sehingga UU MD3 harus segera direvisi.

”Tetapi karena Bamus memutuskan revisi UU MD3 harus melalui prolegnas, ya, itu harus dilaksanakan,” kata anggota Fraksi Partai Demokrat, Benny K Harman.

Dengan begitu, revisi UU MD3 tidak bisa dilakukan sebelum DPR dan pemerintah mengesahkan Prolegnas 2014-2019.

Terkait penyusunan prolegnas, menurut Saan, Baleg sudah mulai mengumpulkan usulan-usulan dari seluruh komisi di DPR.

Selain itu, Baleg juga sudah mulai meminta masukan dari sejumlah pihak, termasuk lembaga nonpemerintah.

Sementara itu, rapat Bamus diputuskan dijadwal ulang. Menurut rencana, Senin pekan depan, pimpinan DPR menggelar rapat bersama pimpinan DPD, membahas revisi UU MD3.

Dalam penjadwalan rapat lainnya, pantauan langsung wikidpr, rapat komisi VII dengan Menteri ESDM Sudirman Said juga batal. Padahal rapat tersebut diharapkan juga menjadi perkenalan terhadap tim energi lainnya yaitu Ketua SKKK Migas Amien Sunaryadi dan Ketua Ad-Hoc Tim Pemberantasan Mafia Migas Faisal Basri.

Sementara rapat komisi IX dengan Menteri Kesehatan juga batal. Komisi III juga batal rapat dengan Badan Nasional Pemeberantasan Terorisme. Dalam pantauan wikidpr, hanya komisi VI dan XI yang rapat.

JejakParlemen

Berita Terkait

Kategori Berita

(Kompas, wikidpr) Rapat Bamus bahas revisi UU MD3 Batal, 2 Komisi DPR Batalkan Bertemu Menteri