Berita Terkait
- Anggaran DPR RI Tahun 2016-2018
- Kehadiran Anggota DPR Pada Masa Sidang Ke-2 Tahun 2017-2018
- Review Kinerja DPR-RI Masa Sidang ke-2 Tahun 2017-2018
- Fokus DPR Masa Sidang ke-3 Thn 2017-2018
- Konsentrasi DPR Terhadap Fungsinya Pada Masa Sidang ke - 3 Tahun 2017 – 2018
- Kehadiran Anggota DPR RI Masa Sidang ke-3 Tahun 2017-2018
- Review Kinerja Masa Sidang Ke-3 Tahun 2017-2018
- Konsentrasi DPR Terhadap Fungsinya Pada Masa Sidang ke - 4 Tahun 2017– 2018
- Peristiwa Menarik Masa Sidang ke-4 Tahun 2017-2018 (Bidang Legislasi)
- Peristiwa Menarik Masa Sidang ke-4 Tahun 2017-2018 (Bidang Pengawasan)
- Peristiwa Menarik Masa Sidang ke-4 Tahun 2017-2018 (Bidang Keuangan, Lainnya)
- Review Kinerja DPR-RI Masa Sidang ke-4 Tahun 2017-2018
- (Tempo.co) Kasus Patrialis Akbar, KPPU: UU Peternakan Sarat Kepentingan
- (Tempo.co) Ini Proyek-proyek yang Disepakati Jokowi-PM Shinzo Abe
- (Tempo.co) RUU Pemilu, Ambang Batas Capres Dinilai Inkonstitusional
- (Media Indonesia) Peniadaan Ambang Batas Paling Adil
- (DetikNews) Besok Dirjen Pajak Panggil Google
- (Tempo.co) Aturan Komite Sekolah, Menteri Pendidikan: Bukan Mewajibkan Pungutan
- (Rakyat Merdeka) DPR BOLEH INTERVENSI KASUS HUKUM
- (Aktual.com) Sodorkan 4.000 Pulau ke Asing, Kenapa Pemerintah Tidak Menjaga Kedaulatan NKRI?
- (RimaNews) Pimpinan MPR dan DPR akan bertambah dua orang
- (Warta Ekonomi) Jonan Usulkan Kepada Kemenkeu Bea Ekspor Konsentrat 10 Persen
- (Tempo.co) Eko Patrio Dipanggil Polisi, Sebut Bom Panci Pengalihan Isu?
- (TigaPilarNews) DPR Harap Pemerintah Ajukan Banyak Obyek Baru untuk Cukai
- (Tempo.co) Menteri Nasir: Jumlah Jurnal Ilmiah Internasional Kita Meningkat
Kategori Berita
- News
- RUU Pilkada 2014
- MPR
- FollowDPR
- AirAsia QZ8501
- BBM & ESDM
- Polri-KPK
- APBN
- Freeport
- Prolegnas
- Konflik Golkar Kubu Ical-Agung Laksono
- ISIS
- Rangkuman
- TVRI-RRI
- RUU Tembakau
- PSSI
- Luar Negeri
- Olah Raga
- Keuangan & Perbankan
- Sosial
- Teknologi
- Desa
- Otonomi Daerah
- Paripurna
- Kode Etik & Kehormatan
- Budaya Film Seni
- BUMN
- Pendidikan
- Hukum
- Kesehatan
- RUU Larangan Minuman Beralkohol
- Pilkada Serentak
- Lingkungan Hidup
- Pangan
- Infrastruktur
- Kehutanan
- Pemerintah
- Ekonomi
- Pertanian & Perkebunan
- Transportasi & Perhubungan
- Pariwisata
- Agraria & Tata Ruang
- Reformasi Birokrasi
- RUU Prolegnas Prioritas 2015
- Tenaga Kerja
- Perikanan & Kelautan
- Investasi
- Pertahanan & Ketahanan
- Intelijen
- Komunikasi & Informatika
- Kepemiluan
- Kepolisian & Keamanan
- Kejaksaan & Pengadilan
- Pekerjaan Umum
- Perumahan Rakyat
- Meteorologi
- Perdagangan
- Perindustrian & Standarisasi Nasional
- Koperasi & UKM
- Agama
- Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak
- Kependudukan & Demografi
- Ekonomi Kreatif
- Perpustakaan
- Kinerja DPR
- Infografis
(kompas.com) Pramono Anung: Di Balik Layar, KIH-KMP Bertemu 15 Kali Selesaikan Konflik
Meski hubungan antara fraksi kubu Koalisi Indonesia Hebat dan Koalisi Merah Putih di depan layar terus memanas, di belakang layar, kedua kubu tersebut terus membangun komunikasi untuk menyelesaikan konflik internal di DPR.
Politisi senior PDI Perjuangan, Pramono Anung, mengatakan, komunikasi tersebut diharapkan dapat menghasilkan musyawarah dan mufakat untuk mencari solusi.
"Kami mencari kebuntuan dari proses politik yang terjadi di parlemen," kata Pramono di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (3/11/2014).
Pramono mengatakan, dalam pertemuan itu, pihak KIH diwakili oleh dirinya dan politisi PDI-P lainnya, Olly Dondokambey. Adapun pihak KMP diwakili oleh Ketua Umum Partai Amanat Nasional Hatta Rajasa, Ketua DPR Setya Novanto, dan Sekjen Golkar Idrus Marham.
"Kami targetkan minggu depan ada solusi yang diterima kedua belah pihak," ujar mantan Wakil Ketua DPR tersebut.
Pramono enggan menjelaskan hasil musyawarah tersebut secara detail. Namun dia memastikan, pertemuan yang berlangsung sekitar 15 kali itu sudah menghasilkan berbagai kesepakatan awal. KIH, kata dia, tetap akan melanjutkan DPR tandingan yang dibentuk hingga kesepakatan bersifat final.
"Kesepakatan sedang berjalan, perlu persetujuan semuanya. Kami lapor ke ketua umum dan ke pimpinan fraksi, begitu juga mereka," ucap Pramono.
Pramono memastikan, musyawarah yang dilakukan ini bukan hanya masalah bagi-bagi kursi dalam alat kelengkapan DPR (AKD). Namun, kata dia, musyawarah ini menyangkut asas proporsionalitas untuk setiap fraksi.
"Saya dengar Pak Prabowo dan Pak ARB ingin ini cepat diselesaikan. Intinya bagaimana dualisme dan pembagian AKD bisa diselesaikan," ujar Pramono.
DPR berencana menambah jumlah komisi. Pemekaran komisi dari 11 komisi yang ada dapat mengakomodasi keinginan KIH untuk ikut memimpin komisi-komisi. (baca: Kata Fahri, Kubu KIH Bisa Dapat 12 Kursi Pimpinan di Tiga Komisi DPR)
Kubu KIH berjanji akan membubarkan DPR tandingan jika dalam waktu dekat terjadi kesepakatan yang menguntungkan bagi kedua pihak.