(Koran Tempo) "Golkar versi Agung Laksono" Minta Pengakuan Pemerintah

12/12/2018

Penyelamatan Partai Golkar, yang diketuai Agung Laksono, meminta pengakuan atas pembekuan kepengurusan Aburizal Bakrie di Golkar ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Surat itu dilayangkan kemarin sore setelah mereka mengambil alih kepengurusan dari Aburizal Bakrie sebagai ketua umum.

Pendukung Agung.Yorrys Raweyai, mengatakan pengajuan ke Kementerian Hukum bertujuan agar timini bisa secara sah menguasai kantor Golkar. Surat dari Kementerian Hukum ini diharapkan bakal segera diketahui dewan pimpinan di provinsi dan kabupaten/ kota. "Lalu, kita siapkan munas sesuai konstitusi, yakni 2015," kata Yorrys, di kantor DPP Golkar, Slipi, kemarin.

Yorrys mengatakan Agung sudah membubuhkan tanda tangan sebagai ketua tim penyelamat partai. "Kalau surat dari Kementerian Hukum keluar, mereka hanya bisa koar-koar," kata Yorrys.

Kementerian Hukum dan HAM mengakuisudah menerima surat dari kepengurusan bentukan Agung Laksono. "Surat mereka sudah kami terima," kata Direktur Jenderal Administrasi dan Hukum Umum, Harkristuti Harkrisnowo, ketika dimintai konfirmasi.

Rencana pendukung Agung tak hanya meminta pengakuan dari pemerintah. Mereka juga berencana menggelar musyawarah nasional tandingan di Jakarta pada 15 Januari 2015. Anggota Presidium Penyelamatan Partai Golkar, Zainal Bintang, menganggap sah munas kelompck penentang Aburizal lantaran waktu dan tempatnya ditetapkan melalui musyawarah oleh Rapat Pleno Partai Golkar yang kuorum.

Presidiumberusahamem-beri tahu pengurus kabupaten/kota bahwa munas ke-7 kembali ke waktu semula, yakni 15 Januari. "Seluruh calon ketua umum, selain Aburizal, tak hadir jika munas akhir November," kata Yorrys.

Pendukung Agung menganggap penetapan munas akhir bulan ini sebagai keputusan sepihak, setelah Aburizal mempengaruhi pengurus daerah dengan mengajak 34 pengurus provinsi berlibur ke Bali.

Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie tak ambil pusing atas ang-gapan itu. "Ya enggak apa-apa. Kan aklamasi bagian dari demokrasi," kata dia kepada Tempo di Jakarta Convention Center.

Sekretaris Jenderal Idrus Marham mengancam akan mencopot para penentang keputusan Aburizal.Namun dia tak mempersoalkan apabila para politikus itu berkompetisi berebut posisi ketua umum."Silakan, kami ajak juga kandidat lain mencalonkan diri bersaing dengan Aburizal," ucapnya.

Pertimbangan Golkar Akbar Tandjung menilai keputusan kubu Aburizal masih sah. Dia beralasan para peserta rapat pimpinan nasional di Yogyakarta sudah mengkaji keputusan munas dalam sidang komisi. Apalagi, kata dia, Akbar dan Aburizal sudah lebih dulu menyampaikan hasil Munas 2009 Pekanbaru, Riau, dan Pleno 13 November bahwa munas digelar pada Januari 2015. "Dalam paripurna pun mereka semua setuju (mengubah jadwalnya)," kata Akbar.

JejakParlemen

Berita Terkait

Kategori Berita

(Koran Tempo) "Golkar versi Agung Laksono" Minta Pengakuan Pemerintah