(Koran Tempo) Legislator Komisi 3 Tunggu Status Hukum BG

12/12/2018

Wakil Ketua Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat Desmond Junaidi Mahesa mengatakan komisinya akan mengadakan uji kelayakan dan kepatutan calon Kepala Kepolisian RI baru yang diajukan Presiden Joko Widodo. Tpi Komisi Hukum tak akan langsung menerima calon yang diajukan tersebut.

"Kami akan memprosesnya, tapi tergantung siapa yang diusulkan," kata Desmond saat dihubungi kemarin. Menurut dia, Komisi Hukum berkaca dari pengalamanpencalonan Komisaris Jenderal Budi Gunawan. Para -anggota komisi akan lebih berhati-hati menyetujui calon tersebut.

Komisi Hukum, kata politikus Partai Gerakan Indonesia Raya ini, bakal menolak menguji calon yang diajukan Presiden jika belum ada keputusan soal pencalonan Budi Gunawan. Kepala Lembaga Pendidikan Polri yang menjadi tersangka kasus suap dan gratifikasi tersebut sudah disetujui oleh DPR dalam rapat paripuma yang digelar pada pertengahan Januari lalu.

Desmond menilai Jokowi tak bisa mengajukan calon baru jika status Budi belum jelas. "Mana mungkin kami menindaklanjuti kalau dalam surat yang dikirim tak jelas siapa yang diganti," ujarnya. "Presiden harus lantik dulu, lalu diberhentikan atau dinonaktifkan," ujarnya. Dia enggan berkomentar banyak soal empat calon yang diusulkan Komisi Kepolisian Nasional ke Presiden.

Wakil Ketua Komisi Hukum lainnya, Mulfachri Harahap, juga mendesak Presiden memastikannasib Budi Gunawan yang belum jelas. "Tak patutlah wacana pergantian," ujar politikus Partai Amanat Nasional tersafcut. "Presiden putuskan dulu nasib Budi Gunawan, baru kita waca-nakan penggantian."

Mulfachri mempertanyakan kredibilitas lembaga kepresidenan jika Jokowi benar-benar membatalkan pencalonan Budi Gunawan. Dia juga mempertanyakan peran Komisi Kepolisian Nasional. Seharusnya, kata Mulfachri, lembaga kepresidenan dan

Komisi Kepolisian benar-benar memperhatikan rekam jejak calon yang diajukan ke DPR, sehingga tak menimbulkan masalah.

Wakil Ketua DPR yang juga Wakil Ketua Umum Gerindra, Fadli Zon, mengatakan tak mempermasalahkan pengajuan calon Kepala Kepolisian baru. Fadli menyatakan partainya tetap mendukung Presiden Jokowi secara proporsional. "Pencalonan itu hak prerogatif presiden. Sesederhana itu," ujarnya.

JejakParlemen

Berita Terkait

Kategori Berita

(Koran Tempo) Legislator Komisi 3 Tunggu Status Hukum BG