Berita Terkait
- Anggaran DPR RI Tahun 2016-2018
- Kehadiran Anggota DPR Pada Masa Sidang Ke-2 Tahun 2017-2018
- Review Kinerja DPR-RI Masa Sidang ke-2 Tahun 2017-2018
- Fokus DPR Masa Sidang ke-3 Thn 2017-2018
- Konsentrasi DPR Terhadap Fungsinya Pada Masa Sidang ke - 3 Tahun 2017 – 2018
- Kehadiran Anggota DPR RI Masa Sidang ke-3 Tahun 2017-2018
- Review Kinerja Masa Sidang Ke-3 Tahun 2017-2018
- Konsentrasi DPR Terhadap Fungsinya Pada Masa Sidang ke - 4 Tahun 2017– 2018
- Peristiwa Menarik Masa Sidang ke-4 Tahun 2017-2018 (Bidang Legislasi)
- Peristiwa Menarik Masa Sidang ke-4 Tahun 2017-2018 (Bidang Pengawasan)
- Peristiwa Menarik Masa Sidang ke-4 Tahun 2017-2018 (Bidang Keuangan, Lainnya)
- Review Kinerja DPR-RI Masa Sidang ke-4 Tahun 2017-2018
- (Tempo.co) Kasus Patrialis Akbar, KPPU: UU Peternakan Sarat Kepentingan
- (Tempo.co) Ini Proyek-proyek yang Disepakati Jokowi-PM Shinzo Abe
- (Tempo.co) RUU Pemilu, Ambang Batas Capres Dinilai Inkonstitusional
- (Media Indonesia) Peniadaan Ambang Batas Paling Adil
- (DetikNews) Besok Dirjen Pajak Panggil Google
- (Tempo.co) Aturan Komite Sekolah, Menteri Pendidikan: Bukan Mewajibkan Pungutan
- (Rakyat Merdeka) DPR BOLEH INTERVENSI KASUS HUKUM
- (Aktual.com) Sodorkan 4.000 Pulau ke Asing, Kenapa Pemerintah Tidak Menjaga Kedaulatan NKRI?
- (RimaNews) Pimpinan MPR dan DPR akan bertambah dua orang
- (Warta Ekonomi) Jonan Usulkan Kepada Kemenkeu Bea Ekspor Konsentrat 10 Persen
- (Tempo.co) Eko Patrio Dipanggil Polisi, Sebut Bom Panci Pengalihan Isu?
- (TigaPilarNews) DPR Harap Pemerintah Ajukan Banyak Obyek Baru untuk Cukai
- (Tempo.co) Menteri Nasir: Jumlah Jurnal Ilmiah Internasional Kita Meningkat
Kategori Berita
- News
- RUU Pilkada 2014
- MPR
- FollowDPR
- AirAsia QZ8501
- BBM & ESDM
- Polri-KPK
- APBN
- Freeport
- Prolegnas
- Konflik Golkar Kubu Ical-Agung Laksono
- ISIS
- Rangkuman
- TVRI-RRI
- RUU Tembakau
- PSSI
- Luar Negeri
- Olah Raga
- Keuangan & Perbankan
- Sosial
- Teknologi
- Desa
- Otonomi Daerah
- Paripurna
- Kode Etik & Kehormatan
- Budaya Film Seni
- BUMN
- Pendidikan
- Hukum
- Kesehatan
- RUU Larangan Minuman Beralkohol
- Pilkada Serentak
- Lingkungan Hidup
- Pangan
- Infrastruktur
- Kehutanan
- Pemerintah
- Ekonomi
- Pertanian & Perkebunan
- Transportasi & Perhubungan
- Pariwisata
- Agraria & Tata Ruang
- Reformasi Birokrasi
- RUU Prolegnas Prioritas 2015
- Tenaga Kerja
- Perikanan & Kelautan
- Investasi
- Pertahanan & Ketahanan
- Intelijen
- Komunikasi & Informatika
- Kepemiluan
- Kepolisian & Keamanan
- Kejaksaan & Pengadilan
- Pekerjaan Umum
- Perumahan Rakyat
- Meteorologi
- Perdagangan
- Perindustrian & Standarisasi Nasional
- Koperasi & UKM
- Agama
- Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak
- Kependudukan & Demografi
- Ekonomi Kreatif
- Perpustakaan
- Kinerja DPR
- Infografis
(merdeka) Di Brisbane, Jokowi Jelaskan Siap Dikritik Terkait Realokasi Subsidi BBM
Presiden Joko Widodo menegaskan pemerintahannya tidak khawatir mengeluarkan kebijakan yang tidak populer sepanjang hal itu benar-benar bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, termasuk salah satunya rencana pengurangan subsidi bahan bakar minyak.
"Masalah subsidi BBM, ini juga masalah. Selama lima tahun anggaran untuk subsidi Rp 714 triliun, yang untuk kesehatan Rp 220 triliun untuk infrastrukur Rp 570 triliun, masa kesehatan rendah, infrastruktur rendah. Mau kita teruskan? Nggak bisa, kalau saya subsidi BBM, ke irigasi buat petani, benih pupuk untuk petani yang petani, kapal untuk nelayan, pendingin untuk nelayan, mesin kapal untuk nelayan, saya ngerti dan kebutuhan mereka tidak dilayani dengan baik. Kalau bensin untuk yang punya mobil, tapi belum dialihkan sudah demo. Kalau penjelasan kita benar, masyarakat bisa menerima," kata Jokowi di Brisbane, Australia, Jumat (14/11).
Dia mengatakan meski ada bertanya apakah tidak khawatir popularitas akan turun, namun tidak khawatir bila hal tersebut terjadi.
"Manajeman anggaran seperti apa? popularitas bapak turun, popularitas turun, ya itu resiko. Masa pemimpin inginnya populer terus, kalau untuk kebaikan?," kata dia. Demikian yang dilansir oleh Antara.
Menurut dia, bila satu tahun tersedia anggaran Rp 433 triliun sementara untuk membangun waduk diperlukan Rp 400 miliar maka bisa dibangun 1.000 waduk. Sementara anggaran membuat jaringan rel di Sumatera, Papua, Kalimantan Rp 360 triliun.
"Tapi kepentingan rakyat itu harus dilakukan. dibakar setiap hari, dengan perencanaan anggaran Rp 433 triliun untuk subsidi setahun yang tadi saya nggak bisa menerima hal-hal itu. Bangsa kita harus jadi bangsa yang hemat dan anggaran itu harus tepat sasaran," jelasnya.
"Bayangkan, kalau saya ingin kita transfer yang belum sejahtera, cash, 0,34 persen gapnya semakin tinggi, tapi harus tepat sasaran. Dengan banking system. Masih ke RW dan ke RT, pakai banking system, udah ke bank ngambil ke bank, nanti ditabung bisa dipakai untuk beli sapi, bisa buat kambing produktif, beli ayam dipelihara yang baik, kalau diberikan cash jadinya handphone sama pulsa," imbuhnya.