Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Berita Terkait

Kategori Berita

(MetroTVNews.com) Arsul: Revisi UU Pilkada Cuma Buat DPR Jadi Tertawaan

12/12/2018



Metrotvnews.com, Jakarta: DPR berwacana untuk merevisi Undang-Undang Pilkada. Berseberangan dengan PPP kubu Djan Faridz, PPP kubu Romahurmuziy melihat rencana ini hanya tambah memperburuk marwah lembaga dewan.

"Kalau dari konten tentu kita tunggu dulu apa yang mau menjadi revisi UU. Tapi kalau secara umum, (ini revisi UU Pilkada) akan jadi bahan tertawaan rakyat," kata ketua DPP PPP Arsul Sani ketika dihubungi, Rabu (6/5/2015)

Citra dewan hanya akan dilihat sebelah mata oleh para konstituennya. Bukan apa-apa, lanjut Asrul, DPR justru disibukkan oleh UU yang tidak masuk ke dalam prioritas pembahasan tahun ini.

Bukannya berpikir bagaimana membahas aturan yang lebih bermanfaat bagi masyarakat, partai justru akan dinilai hanya peduli kepentingan kelompok.

"Karena kerja legislasi lain yang sudah ditetapkan dalam RUU. Prolegnas saja belum ada dimulai. kok tiba-tiba ada RUU, yang katakanlah hanya menyangkut dua partai (PPP dan Golkar), mau diprioritaskan," tambahnya.

Memang, wacana revisi UU Pilkada dilemparkan untuk 'membantu' PPP dan Golkar yang terancam tidak ikut pilkada. Sebab KPU menolak usulan calon kepala daerah dari partai yang berkonflik.

Namun Anggota Komisi III DPR ini melihat revisi UU Pilkada bukanlah sesuatu yang penting dan harus segera dibahas. Menurut dia Pilkada masih bisa berjalan walau UU tidak direvisi.

"Walau tidak direvisi pun, pilkada bisa berlangsung karena banyak masih banyak partai. Kalau itu (revisi) dipaksakan harus selesai sebelum Juli, maka ppp khawatir DPR akan semakin jadi bahan tertawaan rakyat," kata dia. 
ALB