Berita Terkait
- (Tempo.co) RUU Pemilu, Ambang Batas Capres Dinilai Inkonstitusional
- (Media Indonesia) Peniadaan Ambang Batas Paling Adil
- (Aktual.com) Sodorkan 4.000 Pulau ke Asing, Kenapa Pemerintah Tidak Menjaga Kedaulatan NKRI?
- (Tempo.co) Eko Patrio Dipanggil Polisi, Sebut Bom Panci Pengalihan Isu?
- (Tempo.co) Kasus E-KTP, Kenapa Peran Setya Novanto Dianggap Penting?
- (TribunNews) KPK Periksa Agun Gunandjar Teguh Juwarno, dan Taufiq Effendi Terkait Korupsi KTP Elektronik
- (Berita Sumut) Pemerintah Terapkan Tiga Skema Pembiayaan Sertifikasi Halal
- (DetikNews) Butuh Rp 1-1,2 T agar TI Asian Games 2018 Samai Event di Incheon 2014
- (Tempo.co) Demo 4 November, Komisi III DPR Akan Bentuk Tim Pengawas
- (Tempo.co) Jokowi: Masyarakat Papua Jangan Jadi Penonton Pembangunan
- (Lampung Pagi) Lulusan Sekolah Ikatan Dinas Tak Boleh Langsung ke Daerah Asal
- (Tempo.co) Sengketa Lahan di Mandalika, Luhut: Tinggal Uang Ganti Rugi
- (Media Indonesia) Gerindra Sepakat Parliamentary Threshold 3,5%
- (Tempo.co) Sengketa Lahan di Mandalika, Luhut: Tinggal Uang Ganti Rugi
- (Bandung Express) Ada Keganjilan pada UU Pilkada Tentang Dana Kampanye
- (Media Indonesia) Presiden Menerapkan Program BBM Satu Harga di Papua
- (DetikNews) 'Wisma Atlet Selesai Tepat Waktu, Kualitasnya Oke'
- (Laras Post) Presiden RI: Mudahkan Soal Legalitas Tanah, Hapuskan Pungli
- (Tempo.co) Komisi Dalam Negeri DPR Sarankan KPU Atur Lembaga Survei
- (Tempo.co) Ombudsman Temukan Banyak Masalah dalam Proyek E-KTP
- (OkeZone.com) Lolos Verifikasi KPU, Partai Bisa Ajukan Capres
- (Tempo.co) Terseret Dugaan Korupsi E-KTP, Ini Reaksi Setya Novanto
- (DetikNews) Kemendagri Berhentikan Pejabatnya yang jadi tersangka di Kasus e-KTP
- (SindoNews.com) Parpol Baru Dilarang Nyapres, Parpol Besar Merajalela
- (DetikNews) KKP: Lebih dari 70% Pemilik Palsukan Berat Kapal Ikan
Kategori Berita
- News
- RUU Pilkada 2014
- MPR
- FollowDPR
- AirAsia QZ8501
- BBM & ESDM
- Polri-KPK
- APBN
- Freeport
- Prolegnas
- Konflik Golkar Kubu Ical-Agung Laksono
- ISIS
- Rangkuman
- TVRI-RRI
- RUU Tembakau
- PSSI
- Luar Negeri
- Olah Raga
- Keuangan & Perbankan
- Sosial
- Teknologi
- Desa
- Otonomi Daerah
- Paripurna
- Kode Etik & Kehormatan
- Budaya Film Seni
- BUMN
- Pendidikan
- Hukum
- Kesehatan
- RUU Larangan Minuman Beralkohol
- Pilkada Serentak
- Lingkungan Hidup
- Pangan
- Infrastruktur
- Kehutanan
- Pemerintah
- Ekonomi
- Pertanian & Perkebunan
- Transportasi & Perhubungan
- Pariwisata
- Agraria & Tata Ruang
- Reformasi Birokrasi
- RUU Prolegnas Prioritas 2015
- Tenaga Kerja
- Perikanan & Kelautan
- Investasi
- Pertahanan & Ketahanan
- Intelijen
- Komunikasi & Informatika
- Kepemiluan
- Kepolisian & Keamanan
- Kejaksaan & Pengadilan
- Pekerjaan Umum
- Perumahan Rakyat
- Meteorologi
- Perdagangan
- Perindustrian & Standarisasi Nasional
- Koperasi & UKM
- Agama
- Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak
- Kependudukan & Demografi
- Ekonomi Kreatif
- Perpustakaan
- Kinerja DPR
- Infografis
Pariwisata Religi Aceh - Audiensi Komisi 10 dengan DPRD Aceh Utara
Pada 19 November 2015, Komisi 10 melaksanakan Audiensi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Aceh Utara membahas pariwisata religi di Aceh.
Audiensi dipimpin oleh Muslim dari Aceh 2. Muslim membuka rapat dengan mempersilakan Mitra menyampaikan pendapatnya.
Pemaparan Mitra
Berikut pemaparan DPRD Aceh Utara terkait pariwisata di Aceh:
- Dahulu Aceh dikenal dengan ExxonMobil-nya.
- DPRD Aceh Utara mendengar beberapa perguruan tinggi yang dinegerikan, salah satunya adalah Universitas Teuku Umar.
- Beberapa waktu lalu, Aceh Utara mengadakan Muslim Cup.
- DPRD Aceh Utara berharap anggaran untuk perkembangan pariwisata Aceh melalui Anggaran Penerimaan Belanja Negara (APBN) atau APBN Perubahan.
- DPRD Aceh Utara telah mengajukan proposal untuk menjadikan makam Makam Malikul Shaleh sebagai tempat wisata.
- Dalam sektor pendidikan, DPRD Aceh Utara merasa wilayahnya masih tertinggal.
- Akses menuju Makam Cut Meutia masih sulit. Perlu waktu hingga 18 jam berjalan kaki untuk mencapainya. Oleh karena itu, mohon dukungan Komisi 10 agar akses ke sana difasilitasi.
- Anggaran Penerimaan Belanja Daerah (APBD) Aceh sebesar Rp1,9 triliun kurang.
- Berharap bantuan DPR Pusat untuk melakukan lobi kepada Kementerian Pariwisata (Kemenpar).
Pemantauan Rapat
Berikut merupakan respon Anggota Komisi 10 terhadap pemaparan DPRD Aceh Utara:
Fraksi PDI-P: Oleh My Esti Wijayatidari Yogyakarta. Esti menyebutkan bahwa anggaran total untuk pariwisata sebesar Rp5,4 triliun dan Rp4,4 triliun digunakan untuk promosi. Esty berharap semoga angka tersebut termasuk untuk pariwisata di Aceh.
Dalam pengembangan pariwisata, Esty mengusulkan kepada pihak DPRD untuk memilih tempat-tempat wisata yang bisa diajukan ke tingkat nasional. Untuk menunjang hal itu, Esty juga mempertanyakan apakah di Aceh terdapat kelompok-kelompok sadar wisata.
Menanggapi masalah pendidikan, Esty meminta Peraturan Daerah (Perda) tentang pendidikan yang berlaku di Aceh Utara agar dapat dikirim melalui surat elektronik (e-mail).
Perihal anggaran pariwisata, Esty menyebutkan bahwa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menganggarkan Rp1,2 triliun untuk seluruh Indonesia, tetapi untuk dapilnya, Yogyakarta, mendapat dana paling besar, yakni Rp700 miliar. Esty berharap sektor pariwisata dapat menguat saat RUU Kebudayan diluncurkan.
Fraksi Golkar: Oleh Popong Otje Djunjunan dari Jabar 1. Sebelumnya, Popong meminta maaf kepada DPRD Aceh Utara atas keterlambatannya dengan alasan jarak Bandung–Jakarta jauh. Popong berjanji akan memperhatikan apapun yang diinginkan DPRD Aceh Utara, tetapi tetap disesuaikan dengan sistem dan aturan yang berlaku.
Sedikit bercerita, Popong mengaku mempunyai keterikatan psikologis dengan Aceh karena salah satu pahlawan asal Aceh, Cut Nyak Dien pernah tinggal berdekatan dengan leluhurnya di Sumedang yang merupakan dapil Popong, dan Makam Cut Nyak Dien pun berada di Sumedang. Popong juga bercerita tentang perlawanan Cut Nyak Dien, Teuku Umar, dan pahlawan Aceh lainnya terhadap Belanda.
Saat berkunjung ke Aceh, Popong mengaku diterima dengan baik oleh masyarakat Aceh. Namun mereka juga sangat teguh terhadap prinsipnya, harus terpenuhi. Oleh karena itu, Popong berjanji akan membantu merealisasikan hal yang disampaikan DPRD Aceh Utara, tetapi tetap memperhatikan dan mempertimbangkan sistem dan aturan yang berlaku.
Fraksi Demokrat: Oleh Muslim dari Aceh 2. Muslim menyampaikan bahwa pariwisata Aceh Utara, khususnya makam Malikul Shaleh, sudah mendapat dukungan selama dua tahun berturut-turut. Selanjutnya untuk revitalitasi makam-makam lainnya, Muslim menyarankan DPRD Aceh Utara untuk mengajukan proposal pada kementerian terkait. Jika sudah ada, proposal dapat diserahkan kepada Komisi 10 untuk menjadi bahan rapat dengan Kemenpar. Meski hanya dihadiri tiga anggota Komisi 10, Muslim berharap hal yang disampaikan DPRD Aceh Utara dapat terealisasi.
Saat Pemilu lalu, Muslim berkomitmen akan membuat event di Aceh. Terkait hal itu, Muslim berjanji kepada DPRD Aceh Utara akan membuat event di Danau Tawar dan Samudera Pasai. Atas permintaan Mba Esti, Muslim meminta dibuatkan ayam tangkap saat Komisi 10 berkunjung ke sana.
Respon Mitra
Berikut merupakan respon DPRD Aceh Utara terhadap pertanyaan dan masukan dari Komisi 10:
- APBD Aceh sebesar Rp1,9 triliun sudah termasuk dana otonomi khusus (otsus).
- Anggaran untuk gaji PNS sebesar Rp1 triliun dan sisanya untuk publik.
- DPRD Aceh Utara mengharapkan bantuan dari Pusat untuk melobi Kemenpar.
Penutup Rapat
Audiensi dengan DPRD Aceh Utara terkait pariwisata, ditutup tanpa kesimpulan oleh Muslim selaku Pemimpin Rapat pada pukul 10.30 WIB.
Untuk membaca rangkaian livetweet Audiensi Komisi 10 dengan DPRD Aceh Utara, kunjungi http://chirpstory.com/li/293684.
wikidpr/au-sra
Ilustrasi: acehinfo.com