Pengelolaan Haji - Rapat Kerja Komisi 8 dan Menteri Agama, Menteri Kesehatan & Menteri Perhubungan

12/12/2018

Pada 27 Januari 2015 Komisi 8 mengadakan Rapat Kerja dengan Menteri Agama, Lukman Hakim Saifudin (Menag), Menteri Kesehatan, Nila Moeloek dan Menteri Perhubungan, Ignatius Jonan (Menhub) terkait penyelenggaraan haji.

Pada tanggal 19 Januari 2015 Pemerintah yang diwakili oleh Menteri Keuangan menyerahkan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) ke DPR-RI. RAPBN-P tersebut merubah APBN 2015 yang disahkan oleh mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 14 Oktober 2014 melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Dalam rangka pembahasan usulan RAPBN-P untuk mendapat bahan pertimbangan DPR menerima audiensi dari banyak kementerian dan lembaga, termasuk Kemenag, Kemenkes dan Kemenhub.

Pemantauan Rapat

Ini respon dari Fraksi-Fraksi terhadap pemaparan dari Menag, Lukman Hakim Saifudin, Menteri Kesehatan, Nila Moeloek, dan Menhub, Ignatius Jonan:

Fraksi PDI Perjuangan: Oleh Samsu Niang dari Sulsel 2. Samsu menilai masalah katering dan pemondokan adalah masalah yang selalu timbul. Oleh karena itu Samsu saran kepada Kemenag untuk diadakan evaluasi berkala atas anggaran untuk katering dan pemondokan jamaah haji

Fraksi Gerindra: Oleh Sodik Mudjahid dari Jabar 1. Sodik menggaris bawahi pentingnya pendidikan untuk jamaah haji. Sodik prihatin bahwa Kemenag hanya bisa memberikan layanan pendidikan untuk 10% dari jamaah, sisanya dilengkapi oleh BPIH dan TPHD yang menurut Sodik mutunya tidak baik. Sehubungan dengan permintaan anggaran haji, Sodik meragukan urgensi dari penambahan anggaran makanan bagi jemaah di Mekkah. Menurut Sodik penyediaan snack sudah lebih dari cukup dan dengan anggaran 15 Real jamaah bisa makan lebih layak di warung Indonesia di Arab Saudi dibandingkan makanan katering yang disediakan.

Anda dari Banten 1. Anda menilai anggaran yang disiapkan pemerintah untuk konsumsi jemaah banyak mubazir. Anda saran agar konsumsi jemaah dimasukkan sebagai bagian dari living cost jamaah haji saja.

Fraksi PAN: Oleh Saleh Partaonan Daulay dari Sumut 2 dan sebagai Ketua Komisi 8. Saleh mempertanyakan mengapa ongkos naik haji naik meskipun harga bensin/bbm turun. Saleh minta klarifikasi dari Menag.

Desy Ratnasari dari Jabar 4. Desy menanyakan status perkembangan dari inisiatif Kemenag untuk jamaah haji yang lokasi pemondokannya jauh tetapi ingin tawaf lebih sering.

Fraksi PKS: Oleh Hidayat Nur Wahid dari DKI 2. Hidayat menilai jamaah haji Indonesia mempunyai citra yang tertib dan positif bagi bangsa dan patut untuk menjaganya. Oleh karena itu Hidayat berharap survey kepuasan jamaah haji perlu tetap dilakukan. Hidayat juga menilai Indonesia seharusnya bisa mempunyai posisi tawar yang lebih kuat untuk penyediaan vaksin bagi jamaah hajinya menimbang Malaysia bisa menyediakan vaksin yang non-syubhat bagi jamaahnya.

Ledia Hanifa Amaliah dari Jabar 1. Sehubungan dengan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Ledia menilai seharusnya pemerintah bisa negosiasi lebih keras dengan muassasah di Arab Saudi untuk mendapat pelayanan yang lebih banyak karena Indonesia adalah jemaah haji terbesar. Ledia juga menegaskan bahwa Komisi VIII tidak menunda penentuan BPIH dan mengingatkan Menag untuk segera mengeluarkan Peraturan Presiden-nya (Perpres). Sehubungan dengan health screening untuk jemaah haji, Ledia menanyakan kepada Menkes apakah memungkinkan dilakukan di Indonesia saja menimbang banyak gangguan jiwa adalah bawaan dari lahir dan sebelum berangkat naik haji.

Untuk membaca rangkaian livetweet Rapat Kerja dengan Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Perhubungan kunjungi http://bit.ly/menagmenhubmenkeskom8.

wikidpr/fr

JejakParlemen

Berita Terkait

Kategori Berita

Pengelolaan Haji - Rapat Kerja Komisi 8 dan Menteri Agama, Menteri Kesehatan & Menteri Perhubungan

Pemantauan Rapat