(Perludem-Rumah Pemilu): Efektivitas Pemerintahan Ditentukan Perkawinan Eksekutif-Legislatif

12/12/2018

Dalam sistem pemerintahan Indonesia, efektivitas pemerintahan bisa terbentuk jika program atau kebijakan pemerintah mendapat dukungan penuh dari pihak legislatif. Artinya, kebijakan pemerintah yang tak mendapat persetujuan dari parlemen membuktikan bahwa hubungan yang terjalin di antara dua lembaga tersebut tak efektif.

“Ini karena sistem pemerintahan kita menghendaki adanya perkawinan kekuasaan antara eksekutif dan parlemen atau istilah lainnya convergence of power,” kata peneliti Indonesian Parliamentary Center (IPC), Erik Kurniawan, pada rumahpemilu.org (23/10).

Erik menilai pertimbangan efektivitas hubungan antara pemerintahan yang dipimpin Joko Widodo dari Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dengan parlemen, yang mayoritas dikuasai oleh Koalisi Merah Putih (KMP), sempat membuat kubu KIH bersitegang dengan KMP dalam penentuan Ketua DPR dan MPR. Ini sangat beralasan bila merujuk sistem convergence of power di atas.

Posisi jabatan ketua dua lembaga yang diduduki oleh wakil dari partai yang tergabung dalam KMP akan membuat pihak Jokowi khawatir. Pasalnya, hal ini akan menjadi batu sandungan bagi kabinet Jokowi dalam menetapkan kebijakannya.

“Tapi yang paling penting itu kepemimpinan presiden terpilih. Percuma juga didukung oleh mayoritas parlemen kalau tidak bisa membangun koalisi yang solid. Seperti yang terjadi pada pemerintahan SBY lalu,” imbuh pegiat pemilu ini.

JejakParlemen

Berita Terkait

Kategori Berita

(Perludem-Rumah Pemilu): Efektivitas Pemerintahan Ditentukan Perkawinan Eksekutif-Legislatif