Berita Terkait
- Anggaran DPR RI Tahun 2016-2018
- Kehadiran Anggota DPR Pada Masa Sidang Ke-2 Tahun 2017-2018
- Review Kinerja DPR-RI Masa Sidang ke-2 Tahun 2017-2018
- Fokus DPR Masa Sidang ke-3 Thn 2017-2018
- Konsentrasi DPR Terhadap Fungsinya Pada Masa Sidang ke - 3 Tahun 2017 – 2018
- Kehadiran Anggota DPR RI Masa Sidang ke-3 Tahun 2017-2018
- Review Kinerja Masa Sidang Ke-3 Tahun 2017-2018
- Konsentrasi DPR Terhadap Fungsinya Pada Masa Sidang ke - 4 Tahun 2017– 2018
- Peristiwa Menarik Masa Sidang ke-4 Tahun 2017-2018 (Bidang Legislasi)
- Peristiwa Menarik Masa Sidang ke-4 Tahun 2017-2018 (Bidang Pengawasan)
- Peristiwa Menarik Masa Sidang ke-4 Tahun 2017-2018 (Bidang Keuangan, Lainnya)
- Review Kinerja DPR-RI Masa Sidang ke-4 Tahun 2017-2018
- (Tempo.co) Kasus Patrialis Akbar, KPPU: UU Peternakan Sarat Kepentingan
- (Tempo.co) Ini Proyek-proyek yang Disepakati Jokowi-PM Shinzo Abe
- (Tempo.co) RUU Pemilu, Ambang Batas Capres Dinilai Inkonstitusional
- (Media Indonesia) Peniadaan Ambang Batas Paling Adil
- (DetikNews) Besok Dirjen Pajak Panggil Google
- (Tempo.co) Aturan Komite Sekolah, Menteri Pendidikan: Bukan Mewajibkan Pungutan
- (Rakyat Merdeka) DPR BOLEH INTERVENSI KASUS HUKUM
- (Aktual.com) Sodorkan 4.000 Pulau ke Asing, Kenapa Pemerintah Tidak Menjaga Kedaulatan NKRI?
- (RimaNews) Pimpinan MPR dan DPR akan bertambah dua orang
- (Warta Ekonomi) Jonan Usulkan Kepada Kemenkeu Bea Ekspor Konsentrat 10 Persen
- (Tempo.co) Eko Patrio Dipanggil Polisi, Sebut Bom Panci Pengalihan Isu?
- (TigaPilarNews) DPR Harap Pemerintah Ajukan Banyak Obyek Baru untuk Cukai
- (Tempo.co) Menteri Nasir: Jumlah Jurnal Ilmiah Internasional Kita Meningkat
Kategori Berita
- News
- RUU Pilkada 2014
- MPR
- FollowDPR
- AirAsia QZ8501
- BBM & ESDM
- Polri-KPK
- APBN
- Freeport
- Prolegnas
- Konflik Golkar Kubu Ical-Agung Laksono
- ISIS
- Rangkuman
- TVRI-RRI
- RUU Tembakau
- PSSI
- Luar Negeri
- Olah Raga
- Keuangan & Perbankan
- Sosial
- Teknologi
- Desa
- Otonomi Daerah
- Paripurna
- Kode Etik & Kehormatan
- Budaya Film Seni
- BUMN
- Pendidikan
- Hukum
- Kesehatan
- RUU Larangan Minuman Beralkohol
- Pilkada Serentak
- Lingkungan Hidup
- Pangan
- Infrastruktur
- Kehutanan
- Pemerintah
- Ekonomi
- Pertanian & Perkebunan
- Transportasi & Perhubungan
- Pariwisata
- Agraria & Tata Ruang
- Reformasi Birokrasi
- RUU Prolegnas Prioritas 2015
- Tenaga Kerja
- Perikanan & Kelautan
- Investasi
- Pertahanan & Ketahanan
- Intelijen
- Komunikasi & Informatika
- Kepemiluan
- Kepolisian & Keamanan
- Kejaksaan & Pengadilan
- Pekerjaan Umum
- Perumahan Rakyat
- Meteorologi
- Perdagangan
- Perindustrian & Standarisasi Nasional
- Koperasi & UKM
- Agama
- Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak
- Kependudukan & Demografi
- Ekonomi Kreatif
- Perpustakaan
- Kinerja DPR
- Infografis
Pola Komunikasi Wakil Rakyat di Twitter
Jakarta (17/11) WikiDPR.org bekerjasama dengan DPR Watch danSelasar.com merilis data keaktifan anggota DPR di twitter. Data yang dikemas dalam sajian infografis ini menampilkan dua temuan utama yakni jumlah anggota DPR per fraksi yang memiliki akun twitter dan tingkat keaktifan akun-akun tersebut. Infografis ini menunjukkan secara nyata upaya transparansi dan akuntabilitas dari setiap anggota DPR di dunia maya.
“Twitter adalah medium komunikasi yang paling interaktif saat ini. Melalui medium ini anggota DPR dapat berkomunikasi dua arah dengan konstituennya, ini kenapa kepemilikan akun twitter penting sebagai awal untuk keterbukaan pada publik,” jelas Hayati, pegiat WikiDPR.org. Hayati menambahkan bahwa data ini penting karena selayaknya wakil rakyat membuka komunikasi dan tidak jatuh menjadi elit baru di masyarakat.
Hasil riset WikiDPR.org, DPR Watch, dan Selasar.com ini menunjukkan data bahwa PKS dan PKB adalah dua fraksi yang paling interaktif di jagat twitter. PKS di posisi pertama dengan 31 dari 40 anggota fraksinya memiliki akun twitter (77,5%). Dari 31 anggota yang memiliki akun twitter, 17 diantaranya atau 42,5% tergolong aktif. PKB di posisi kedua dengan 66% anggota fraksinya memiliki akun twitter dan 38,3% tergolong aktif.
Bila PKS dan PKB berada di posisi atas, kompatriot PKS di Koalisi Merah Putih, Gerindra berada di posisi bawah dengan hanya 39 dari 73 anggotanya yang memiliki akun twitter atau 53,4%. Tingkat keaktifan anggota Gerindra dalam menggunakan medium twitter pun tergolong rendah yakni hanya 10 anggotanya yang aktif atau 13,7%.
Hayati menambahkan tingkat keaktifan twitter diukur dari terakhir kali anggota dewan mengetwit. “Dianggap aktif bila setidaknya sampai Oktober 2014 mereka masih berkicau di twitter. Banyak kita temui saat masa kampanya sangat aktif ngetwit namun setelah dilantik justru tidak aktif. Padahal komunikasi dengan konstituen seharusnya harus terus berjalan,” ujar Hayati.
Baik WikiDPR.org, DPR Watch, dan Selasar.com berharap hasil penelitian ini dapat mendorong anggota dewan untuk menjaga interaksi dengan konstituennya. “Medium komunikasi tentu beragam, namun twitter adalah salah satu medium paling terbuka dan demokratis. Jika ini dimanfaatkan dua arah untuk menampung aspirasi jelas akan mendorong peningkatan kualitas kinerja anggota dewan,” pungkas Hayati.