RAPBN Tahun 2016: Badan SAR Nasional, Badan Metereologi, Klimatologi dan Geofisika, Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo, Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura - Rapat Komisi 5 dengan BASARNAS, BMKG, BPLS, BPWS

12/12/2018

Komisi 5 pada 10 Juni 2015 mengadakan Rapat Dengar Pendapat dengan Kepala Badan Search and Rescue Nasional (BASARNAS), Ketua Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Kepala Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) dan Kepala Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura (BPWS) untuk membahas Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2016 terkait anggaran BASARNAS, BMKG, BPLS dan BPWS yang diajukan di RAPBN 2016.

RDP dimulai pukul 20:21 WIB dan dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi 5, Yudi Widiana Adia dari Jawa Barat 4. RDP dihadiri oleh 14 dari 53 anggota Komisi 5 dan dinyatakan memenuhi kuorum.

Pemaparan Mitra

Berikut beberapa pemaparan dari Kepala BASARNAS, Marsekal Madya F. Henry Bambang Soelistyo:

Realisasi anggaran sampai dengan Juni 2015 sudah 21,06% dari Pagu Anggaran TA 2015 atau sebesar Rp.551,84 milyar. Pagu Anggaran 2015 sebesar Rp.2.620.043.625.000
BASARNAS diberikan predikat Wajar-Tanpa-Pengeculian (WTP) oleh BPK.
Pagu Indikatif anggaran TA 2016 sebesar Rp.4.116.232.562.000
Peningkatan anggaran BASARNAS adalah untuk sarana search-and-rescue darat, laut dan udara, informasi teknologi, prasarana dan sarana SAR.

Berikut beberapa pemaparan dari Kepala BMKG, Dr. Andi Eka Sakya:

Penyerapan BMKG sampai dengan Juni 2015 sudah 20,25% (Rp.653 milyar) dari Total Pagu Anggaran TA 2015 yaitu sebesar Rp.1.813.542.000.
Kami memiliki 6 misi, 3 sasaran dan 4 arah kebijakan dalam rencana strategis BMKG 2015-2019. Sasaran salah satunya adalah meningkatkan akurasi data dan informasi cuaca, iklim dan tsunami. Prioritas kami adalah peningkatan informasi untuk penerbangan dan maritim.
Total usulan anggaran untuk 2016 sebesar Rp.2,2 Triliun. Kami memiliki back-log sebesar Rp.300 juta antara kebutuhan kami dan Pagu Indikatif.
Kami mohon kepada Komisi 5 untuk ajukan Pagu alokasi anggaran sebesar Rp.2,1 Triliun.

Berikut beberapa pemaparan dari Kepala Badan Pelaksana BPLS, Sunarso:

Sampai dengan Juni 2015 penyerapan BPLS baru sekitar 11%. Pagu Indikatif BPLS di 2015 adalah sebesar Rp.655,27 milyar.
Pagu Anggaran kami di 2016 sama dengan 2015 yaitu Rp.655.279.300.000. Total pagu anggaran digunakan untuk penanggulangan lumpur Sidoarjo.
Kami tidak ada back-log.

Berikut beberapa pemaparan dari Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mewakili Badan Pelaksana BPWS:

Pagu Anggaran BPWS di TA 2016 adalah sebesar Rp.318.850.000.000. Pagu anggaran tadi menjadi fungsi pelayanan umum dan fungsi ekonomi.

Interupsi

Anggota Komisi 5 mempermasalahkan ketidak-hadiran Kepala BPWS.

Ketua Rapat memberikan BPWS catatan dan mengusulkan untuk dilakukan penundaan.

Pemantauan Rapat

Berikut ini merupakan respon fraksi-fraksi menanggapai pemaparan dari Mitra Rapat:

Fraksi PDI Perjuangan: Oleh Sadarestuwati dari Jatim 8. Sadarestuwati menyoroti kinerja Badan Search and Rescue Nasional (BASARNAS). Sadarestuwati menilai banyak peralatan yang tidak ditaruh pada tempatnya sehingga tidak berfungsi sebagai mestinya. Sadarestuwati minta didukung BASARNAS dengan peralatan dan prasarana memadai untuk daerah bencana di darat. Sadarestuwati minta Kepala BASARNAS agar rig yang ada di Trenggalek dipindahkan karena tidak bermanfaat. Sadarestuwati juga minta Kepala BASARNAS agar menambah Pos SAR di Jawa Timur agar tidak terlalu jauh menjangkau daerah-daerah rawan bencana di Jawa Timur.

Sehubungan dengan penyelesaian ganti rugi bagi korban lumpur Lapindo, menurut Sadarestuwati tugas dari Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) adalah mencari solusi bagi para pengusaha di Sidoarjo. Pengusaha juga merupakan rakyat dan tolong dibantu selesaikan mencari solusi untuk mereka.

Fraksi PAN: Oleh Syahrulan Pua Sawa dari NTT 1. Syahrulan mendapat informasi ketika melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) ke Jawa Tengah bahwa Angkatan Udara (AU) yang mengerjakan pemantauan Bandara Adi Sumarno Solo. Syahrulan minta klarifikasi ke Ketua Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) kenapa BMKG bukan yang mengelola pemantauan Bandara Adi Sumarno Solo. Syahrulan setuju dan mendukung usulan anggaran dari BMKG dan Badan Search and Rescue Nasional (BASARNAS) karena alokasi kelengkapan peralatannya cukup tinggi. Mengenai Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS), Syahrulan minta klarifikasi ke Kepala BPLS apakah semua ganti rugi untuk masyarakat dan pengusaha akan dibereskan bulan ini.

Fraksi PKS: Oleh Yudi Widiana Adia dari Jawa Barat 4. Menurut Yudi, ia tidak melihat sokongan yang cukup signifikan untuk informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG). Yudi berharap terkait pembayaran korban lumpur Sidoarjo aspirasi-aspirasi Komisi 5 terus diperjuangkan oleh Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS),

Fraksi Nasdem: Oleh Sahat Silaban dari Sumut 2. Menurut Sahat Komisi 5 perlu bekerja keras membantu Badan Search and Rescue Nasional (BASARNAS) untuk masalah kekurangan anggarannya sebesar Rp.1,6 Triliun. Sahat menilai BASARNAS dan Badan Metereologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) bisa lebih fokus lagi untuk penyelamatan. Sahat berharap kalau bisa Komisi 5 memikirkan kebijakan khusus untuk Danau Toba bisa menjadi dipaketkan menjadi satu pos dengan BASARNAS. Sahat menekankan pentingnya memikirkan masyarakat yang kena dampak lumpur Lapindo di Sidoarjo dan bagaimana dapat membantu mereka kedepannya.

Fraksi Hanura: Oleh Fauzih H. Amro dari Sumsel 1. Fauzih dorong Kepala Badan SAR Nasional (BASARNAS) untuk buatkan skema pengelolaan peralatan kemanusiaan ketika terjadi bencana. Fauzih tidak ingin BASARNAS menjadi seperti gudang, pinjam sana-pinjam sini peralatannya.

Mengenai Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Fauzih minta klarifikasi ke Kepala BMKG mengenai skema kesediaan peralatan pendukungnya dari Aceh sampai dengan Papua.

Sehubungan dengan Badan Pengelola Lumpur Sidoarjo (BPLS), Fauzih minta konfirmasi dari Kepala BPLS apakah badan ini bersifat permanen atau ad Hoc.

Respon Mitra

Berikut adalah beberapa respon Mitra Rapat menanggapi masukan dan pertanyaan dari anggota Komisi 5:

BASARNAS:

Kami akan terus kerjasama dengan Komisi 5 untuk kunjungan kerja ke daerah.
BASARNAS tidak punya sistim informasi logistik. Saya dorong kami harus punya alat informasi logistik ini. Kami akan evaluasi soal pengadaan yang salah sasaran dan menyebabkan mubazir di daerah.
Kami sudah punya 57 pos di seluruh Indonesia dan memang masih kurang. Akan ditambah, namun perlu persetujuan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan-RB) untuk pos tersebut.
Kami mematok target maksimun 2 jam dari Posko saat ada bencana.
Rencana Strategis kami sudah selesai untuk seluruh Indonesia dan dengan melibatkan konsultan.
Malam ini ada pencarian 60 kapal di Selat Makassar. Kami terus membangun kerjasama dan potensi masyarakat di setiap provinsi dalam menghadapi bencana.

BMKG:

Terima kasih atas dukungan tidak boleh ada back-log.
Sambungan Langsung Internasional (SLI) sudah ada di 25 provinsi.
Terima kasih bantuan tanah di Sumatera Selatan. Di 2016 akan kami bangun.
Rencana Strategis BMKG sudah ada di website kami dan juga sudah membuat rencana hingga 2045.

BPLS:

Kami mau menyampaikan bela sungkawa atas meninggalnya Pak Eldie Suwandie anggota Komisi 5 beberapa waktu lalu.
Tanggal 26 Juni 2015 BPLS akan bayarkan ganti-rugi untuk masyarakat. Untuk pengusaha belum disinggung.
Kami tegaskan bahwa BPLS adalah badan Ad Hoc. Keputusan Presiden (Keppres) untuk BPLS tadinya berlaku 2007-2012 namun diperpanjang sampai dengan 2017.
Masalah lumpur kita belum tahu diapakan. Sampai saat ini kami hanya mengalihkan agar tidak bahaya. Bupati Sidoarjo merancang untuk Geopark jika lumpur Sidoarjo tidak dalam kondisi bahaya lagi.

Kesimpulan

Komisi 5 memahami Pagu Anggaran yang diajukan masing-masing Mitra Rapat sbb:

	Badan	Pagu Indikatif	Pagu Kebutuhan	Kekurangan
a	BASARNAS	Rp.2.420.043 milyar	Rp.4.116.232 milyar	(Rp.1.696.189) milyar
b	BMKG	Rp.1.891.306 milyar	Rp.2.200.000 milyar	(Rp.308.693) milyar
c	BPLS	Rp.655.279 milyar	Rp.655.279 milyar	-

Komisi 5 sepakat dengan BASARNAS, BMKG, BPLS untuk melakukan pendalaman tentang alokasi anggaran unit organisasi, fungsi dan program dalam RAPBN 2016 dan akan disinkronisasikan dengan saran dan usulan Komisi 5 dalam Rapat Dengar Pendapat selanjutnya.
Komisi 5 sepakat Rapat Dengar Pendapat dengan BPWS akan diagendakan kembali.

Ketua Rapat menutup RDP pukul 22:47 WIB.

Untuk membaca rangkaian livetweet RDP Komisi 5 dengan BASARNAS, BMKG, BPLS dan BPWS tentang anggaran kerja untuk RAPBN 2016 kunjungi: http://chirpstory.com/li/270902.

wikidpr/mey

JejakParlemen

Berita Terkait

Kategori Berita