Rekap Kunjungan Kerja #Kom9 di Bali - Dede Yusuf

12/12/2018

Jakarta, 5 Maret 2015

WikiDPR mewawancara Dede Yusuf, ketua #kom9 DPR-RI, mengenai rekap kunjungan kerja (Kunker) yang dilakukan oleh komisi tersebut di masa reses kedua ini.

Pertanyaan: Untuk kunker kali ini, wilayah mana saja yang dikunjungi oleh Komisi 9?

DY: Kunkernya sudah selesai. Titik-titik yang kami kunjungi adalah Bali, Lombok dan Sulawesi Selatan. Yang di Sulawesi Selatan dan Lombok saya tidak ikut. Saya memimpin kunker di Bali. Di Bali, sesuai dengan komisi, kami mengunjungi pertemuan dengan Gubernur dan Wakil Gubernur. Kami juga bertemu pemangku kepentingan, seperti Dinas Kesehatan, Dinas Tenaga Kerja, BKKbN, BPOM, dan Kemenkes juga.

Kita melakukan sidak ke Rumah Sakit Sanglah. Dari situ kita tahu, bahwa propinsi Bali tidak memiliki rumah sakit umum sendiri. Mereka belum punya rumah sakit tingkat propinsi sendiri. Mereka baru mengusulkan, baru mengajukan untuk membangun rumah sakit tingkat propinsi. Kita tahu di wilayah Denpasar, Kuta dan sebagainya memiliki intensitas tinggi. Jadi Bali mengusulkan untuk membuat rumah sakit tourism (tourism hospital). Jadi bisa menerima pasien dari luar negeri juga.

Fasilitas dan sebagainya sudah sangat baik disana.

Lalu kami melakukan kunjungan ke Balai Besar POM (Pengawasan Obat dan Makanan) di Bali. Ada yang unik dari Balai Besar POM ini karena Bali merupakan destinasi produk-produk dari mancanegara. Pengawasan harus ketat. Dan juga di Bali kan sering sekali diadakan upacara adat. Banyak jenis makanan-makanan yang dibuat dan dikonsumsi di upacara-upacara adat tersebut. Tanpa bermaksud menganggu jalannya Upacara, harus ada kesadaran mengenai food safety karena konsumsi makanannya juga sangat tinggi.

Lalu kami mengunjungi Balai Diklat Tenaga Kerja. Kami mendapatkan ternyata paket-paket pelatihan itu hanya 4 bulan dalam satu tahun. Jadi sisanya, fasilitas disana itu tidak dipakai atau nganggur. Kenapa begitu? Karena anggarannya baru turun saat bulan-bulan terakhir. Dari mulai bulan Mei. Karena ya anggaran di daerah turunnya selalu telat. Sehingga, dengan fasilitas yang sangat bagus, komisi 9 mengusulkan Propinsi Bali dengan perusahaan swasta dan SMK-SMK membuat MoU agar mereka dapat menggunakan fasilitas-fasilitas tersebut. Sehingga dari Januari-Mei, fasilitas-fasilitas ini bisa bermanfaat untuk pelatihan.

Pertanyaan WikiDPR: Untuk Prolegnas 2015, ada insight yang bapak dapatkan dari Kunker ini?

DY: Karena yang dari Komisi yang masuk adalah Revisi UU No. 39 Tahun 2004 mengenai Perlindungan TKI, kami tanyakan juga dan kami dapatkan masukan-masukan. Kami semua menginginkan KTKLN (Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri) dicabut. Kartu-kartu ini juga sering tidak diakui di luar negeri.

Masalah calo-calo nakal juga harus bisa diatasi. Antara tenaga informal dan tenaga formal, tenaga formal jarang sekali bermasalah. Namun, 90% dari tenaga informal bermasalah. Maka kami akan mengharuskan tenaga formal domestik. Formal domestik artinya, individu tersebut kerja di rumah tangga, namun secara formal punya kontrak dan spesifikasi pekerjaannya jelas. Apakah jadi baby sitter, pengurus orang jompo, ini harus jelas. Jadi bukan kami tidak akan mengirimkan lagi PRT, namun harus dianggap pekerjaan formal.

Image by mausehat.com

wikidpr/hip

JejakParlemen

Berita Terkait

Kategori Berita

Rekap Kunjungan Kerja #Kom9 di Bali - Dede Yusuf