Berita Terkait
- Anggaran DPR RI Tahun 2016-2018
- Kehadiran Anggota DPR Pada Masa Sidang Ke-2 Tahun 2017-2018
- Review Kinerja DPR-RI Masa Sidang ke-2 Tahun 2017-2018
- Fokus DPR Masa Sidang ke-3 Thn 2017-2018
- Konsentrasi DPR Terhadap Fungsinya Pada Masa Sidang ke - 3 Tahun 2017 – 2018
- Kehadiran Anggota DPR RI Masa Sidang ke-3 Tahun 2017-2018
- Review Kinerja Masa Sidang Ke-3 Tahun 2017-2018
- Konsentrasi DPR Terhadap Fungsinya Pada Masa Sidang ke - 4 Tahun 2017– 2018
- Peristiwa Menarik Masa Sidang ke-4 Tahun 2017-2018 (Bidang Legislasi)
- Peristiwa Menarik Masa Sidang ke-4 Tahun 2017-2018 (Bidang Pengawasan)
- Peristiwa Menarik Masa Sidang ke-4 Tahun 2017-2018 (Bidang Keuangan, Lainnya)
- Review Kinerja DPR-RI Masa Sidang ke-4 Tahun 2017-2018
- (Tempo.co) Kasus Patrialis Akbar, KPPU: UU Peternakan Sarat Kepentingan
- (Tempo.co) Ini Proyek-proyek yang Disepakati Jokowi-PM Shinzo Abe
- (Tempo.co) RUU Pemilu, Ambang Batas Capres Dinilai Inkonstitusional
- (Media Indonesia) Peniadaan Ambang Batas Paling Adil
- (DetikNews) Besok Dirjen Pajak Panggil Google
- (Tempo.co) Aturan Komite Sekolah, Menteri Pendidikan: Bukan Mewajibkan Pungutan
- (Rakyat Merdeka) DPR BOLEH INTERVENSI KASUS HUKUM
- (Aktual.com) Sodorkan 4.000 Pulau ke Asing, Kenapa Pemerintah Tidak Menjaga Kedaulatan NKRI?
- (RimaNews) Pimpinan MPR dan DPR akan bertambah dua orang
- (Warta Ekonomi) Jonan Usulkan Kepada Kemenkeu Bea Ekspor Konsentrat 10 Persen
- (Tempo.co) Eko Patrio Dipanggil Polisi, Sebut Bom Panci Pengalihan Isu?
- (TigaPilarNews) DPR Harap Pemerintah Ajukan Banyak Obyek Baru untuk Cukai
- (Tempo.co) Menteri Nasir: Jumlah Jurnal Ilmiah Internasional Kita Meningkat
Kategori Berita
- News
- RUU Pilkada 2014
- MPR
- FollowDPR
- AirAsia QZ8501
- BBM & ESDM
- Polri-KPK
- APBN
- Freeport
- Prolegnas
- Konflik Golkar Kubu Ical-Agung Laksono
- ISIS
- Rangkuman
- TVRI-RRI
- RUU Tembakau
- PSSI
- Luar Negeri
- Olah Raga
- Keuangan & Perbankan
- Sosial
- Teknologi
- Desa
- Otonomi Daerah
- Paripurna
- Kode Etik & Kehormatan
- Budaya Film Seni
- BUMN
- Pendidikan
- Hukum
- Kesehatan
- RUU Larangan Minuman Beralkohol
- Pilkada Serentak
- Lingkungan Hidup
- Pangan
- Infrastruktur
- Kehutanan
- Pemerintah
- Ekonomi
- Pertanian & Perkebunan
- Transportasi & Perhubungan
- Pariwisata
- Agraria & Tata Ruang
- Reformasi Birokrasi
- RUU Prolegnas Prioritas 2015
- Tenaga Kerja
- Perikanan & Kelautan
- Investasi
- Pertahanan & Ketahanan
- Intelijen
- Komunikasi & Informatika
- Kepemiluan
- Kepolisian & Keamanan
- Kejaksaan & Pengadilan
- Pekerjaan Umum
- Perumahan Rakyat
- Meteorologi
- Perdagangan
- Perindustrian & Standarisasi Nasional
- Koperasi & UKM
- Agama
- Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak
- Kependudukan & Demografi
- Ekonomi Kreatif
- Perpustakaan
- Kinerja DPR
- Infografis
Reses Kedua 2014-2019: Charles Honoris - Program Pemprov DKI Tersendat Karena Konflik Pemprov dan DPRD DKI
Laporan di bawah ini adalah laporan reses Anggota DPR yang dikirim oleh staff anggota tersebut dan diterima oleh kontak@wikidpr.org . WikiDPR melakukan editing bahasa untuk laporan ini.
4 Maret 2015
Laporan Reses Charles Honoris (Dapil #DKI3 , #kom1 , @PDIPerjuangan) ke Kel. Kembangan Utara
Pada reses kali ke- 4 pada masa sidang ke-II DPR-RI, Charles Honoris mengujungi Kec. Kembangan. Ini adalah kunjungan pertamanya ke Kel. Kembangan Utara pasca terpilih menjadi Anggota DPR-RI. Charles disana bersama tokoh masyarakat setempat H. Saman, Wakil Camat Kembangan Mas’ud Effendi, dan perwakilan dari Kel. Kembangan Utara Andre. Walaupun cuaca tidak begitu bersahabat, tetap banyak warga yang datang ke pertemuan dengan Charles.
Kekisruhan yang terjadi di Pemprov dan DPRD DKI Jakarta telah dirasakan oleh masyarakat, keluhan ini dapat dirasakan oleh masyarakat kepada Charles Honoris. Masyarakat menagih keefektifan program pemerintah Jakarta, apalagi ditambah dengan naiknya harga pangan yang sangat dirasakan kelompok masyarakat menengah ke bawah. Seperti yang dituturkan oleh Halimah salah satu warga sekitar, ia merasakan bahwa program KJP (Kartu Jakarta Pintar) tidak berjalan baik. Menurut Charles Honoris, tersendatnya salah satu program Pemprov DKI Jakarta diakibatkan karena konflik antara Pemprov dan DPRD DKI Jakarta. Tidak hanya itu, masalah birokrasi juga masih menjadi kendala, seorang ibu mengeluhkan bahwa salah satu tetangganya tidak dapat menggunakan BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Kesehatan di salah satu Rumah Sakit di Jakarta Barat, padahal kondisinya sedang kritis akibat diabetes. Menanggapi hal tersebut, Tim RKCH (Rumah Konstituen Charles Honoris) segera melakukan pendataan untuk segera dilaporkan ke Suku Dinas Kesehatan Kota Jakarta Barat.
Dari banyaknya pertanyaan pada kegiatan reses kali ini, Charles Honoris menaruh perhatian khusus kepada salah satu aspirasi yang dilontarkan salah satu konstituennya yang merupakan Ketua RT 04, bahwa Kel. Kembangan Utara tidak memiliki SMP dan SMA Negeri. Menyikapi hal tersebut, Charles Honoris berjanji akan mendorong Pemprov DKI Jakarta untuk menggunakan APBD atau bila tidak tersedianya anggaran akan dikoordinasikan dengan Komisi X DPR-RI sehingga menjadi program di dalam APBN.
Alamat RKCH: JL. Kebun Jeruk Raya no 8, Jakarta Barat. 021-5366-2305
------------------------------------------------------------------------------------------------
Untuk anggota yang ingin mengirimkan laporan reses ataupun jadwal reses (yang detail) silakan kirimkan ke kontak@wikidpr.org