Berita Terkait
- (DetikNews) Besok Dirjen Pajak Panggil Google
- (Tempo.co) RUU Pemilu, Ambang Batas Capres Dinilai Inkonstitusional
- (Aktual.com) Sodorkan 4.000 Pulau ke Asing, Kenapa Pemerintah Tidak Menjaga Kedaulatan NKRI?
- (Warta Ekonomi) Jonan Usulkan Kepada Kemenkeu Bea Ekspor Konsentrat 10 Persen
- (TigaPilarNews) DPR Harap Pemerintah Ajukan Banyak Obyek Baru untuk Cukai
- (DetikNews) Ditjen Pajak: Tawaran Google dalam Negosiasi Tak Masuk Akal
- (DetikNews) Mendagri Tjahjo Kumolo Dorong Revisi UU Ormas
- (DetikNews) Mendagri Tjahjo Kumolo Dorong Revisi UU Ormas
- (RiauPos) Undang-undang Parpol dan UU MD3 Mau Direvisi Lagi
- (ANTARA News) UU Terorisme dan UU ITE harus sinergis
- (RiauPos) Undang-undang Parpol dan UU MD3 Mau Direvisi Lagi
- (Berita Sumut) Pemerintah Terapkan Tiga Skema Pembiayaan Sertifikasi Halal
- (Tempo.co) RUU Antiterorisme, Pemerintah Tambah Pasal Santunan
- (DetikNews) Ini Alasan Proyek 35.000 MW Tak Bisa 'Ngebut'
- (DetikNews) Butuh Rp 1-1,2 T agar TI Asian Games 2018 Samai Event di Incheon 2014
- (JawaPos) ICW Berikan Rapor Merah Buat Jaksa Agung, Ini Datanya..
- (SindoNews.com) Arcandra Tahar Pertimbangkan Lebur Pertamina dan SKK Migas
- (DetikNews) Polisi: Sebar Berita Hoax Bisa Dipidana UU ITE
- (DetikNews) Cadangan Migas RI Jadi Aset Pertamina, Ini Manfaatnya
- (Netral News) Presiden: 35.000 MW Belum Memuaskan, 34 Proyek Mangkrak Akan Di-KPK-kan
- (Tempo.co) Pemerintah Bentuk Badan Penampung Dana Perbaikan Lingkungan
- (DetikNews) Tolak TAPERA, Ini Usulan Pengusaha
- (Lampung Pagi) Lulusan Sekolah Ikatan Dinas Tak Boleh Langsung ke Daerah Asal
- (Tempo.co) Sengketa Lahan di Mandalika, Luhut: Tinggal Uang Ganti Rugi
- (Tempo.co) Suap Infrastruktur, Politikus Golkar Dituntut 9 Tahun Bui
Kategori Berita
- News
- RUU Pilkada 2014
- MPR
- FollowDPR
- AirAsia QZ8501
- BBM & ESDM
- Polri-KPK
- APBN
- Freeport
- Prolegnas
- Konflik Golkar Kubu Ical-Agung Laksono
- ISIS
- Rangkuman
- TVRI-RRI
- RUU Tembakau
- PSSI
- Luar Negeri
- Olah Raga
- Keuangan & Perbankan
- Sosial
- Teknologi
- Desa
- Otonomi Daerah
- Paripurna
- Kode Etik & Kehormatan
- Budaya Film Seni
- BUMN
- Pendidikan
- Hukum
- Kesehatan
- RUU Larangan Minuman Beralkohol
- Pilkada Serentak
- Lingkungan Hidup
- Pangan
- Infrastruktur
- Kehutanan
- Pemerintah
- Ekonomi
- Pertanian & Perkebunan
- Transportasi & Perhubungan
- Pariwisata
- Agraria & Tata Ruang
- Reformasi Birokrasi
- RUU Prolegnas Prioritas 2015
- Tenaga Kerja
- Perikanan & Kelautan
- Investasi
- Pertahanan & Ketahanan
- Intelijen
- Komunikasi & Informatika
- Kepemiluan
- Kepolisian & Keamanan
- Kejaksaan & Pengadilan
- Pekerjaan Umum
- Perumahan Rakyat
- Meteorologi
- Perdagangan
- Perindustrian & Standarisasi Nasional
- Koperasi & UKM
- Agama
- Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak
- Kependudukan & Demografi
- Ekonomi Kreatif
- Perpustakaan
- Kinerja DPR
- Infografis
RUU Perlindungan Nelayan - Rapat Komisi 4 dengan Asosiasi-Asosiasi Nelayan
Pada 16 Juni 2015 Komisi 4 mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan asosiasi-asosiasi nelayan untuk diminta masukannya terkait pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan, Pemberdayaan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan (RUU Nelayan). Asosiasi-asosiasi nelayan yang diundang antara lain Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI), Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI), Serikat Nelayan Indonesia (SNI), Induk Koperasi Perikanan Indonesia (IKPI), Serikat Nelayan Tradisional (SNT) dan Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA)
Pemaparan Mitra
Berikut adalah beberapa pemaparan dari Ketua HNSI, Yussuf Solichien Martadiningrat antara lain:
Mohon kearifan lokal dimasukkan ke dalam RUU Perlindungan Nelayan ini.
Untuk pemberdayaan nelayan, kami butuh jaminan fasilitas yang memadai dan kepastian & keamanan di laut.
Jaminan harga - kami ingin Bulog diperluas fungsinya dan pengendalian ekspor dan impor ikan.
Berikut adalah beberapa pemaparan dari Ketua KNTI, Riza Damanik antara lain:
Ada 3 point yang saya ingin usulkan:
Perlu ditambahkan ‘Tujuan’ - untuk apa kita menyusun draft RUU ini?
Penting kiranya asas kepastian usaha untuk dimasukkan
Perlu adanya kerjasama dengan sektor-sektor lain.
Berikut adalah beberapa pemaparan dari SNI, Budi Laksana antara lain:
Kami minta diperjelas, sebenarnya ‘siapa’ yang perlu dilindungi? Ini harus dijabarkan.
Yang dimaksud alat tangkap sederhana itu apa? Mohon dijelaskan.
Mengenai ‘wilayah tangkap’, pembagiannya masih belum jelas dan rancu.
Berikut adalah beberapa pemaparan dari IKPI, antara lain:
Saya ingin nelayan mandiri. Saya usul agar ada program pemberdayaan nelayan.
Berikut adalah beberapa pemaparan dari Ketua Umum SNT, Kajidin antara lain:
Proses perizinan masih susah di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Keamanan nelayan masih rawan. Banyak pencurian ikan dan jaring. Nelayan tidak dilindungi negara.
Nelayan masih sering dianggap kelompok yang paling rentan.
Pendapatan nelayan masih jauh diatas rata-rata pegawai bank.
Berikut adalah beberapa pemaparan dari Ketua Umum KTNA, Winarno Tohir antara lain:
Perlindungan dan pemberdayaan nelayan ini harus benar-benar dirasakan oleh nelayan.
Mengenai kapal dan buruh tambak, ini belum dijelaskan di pasal-pasal dan ayat-ayat.
Pemantauan Rapat
Berikut adalah respon dari fraksi-fraksi terhadap pemaparan dari Mitra Rapat:
Fraksi Gerindra: Oleh KRT. H Darori Wonodipuro dari Jateng 7. Kepada asosiasi-asosiasi nelayan, Darori menegaskan bahwa bikin RUU itu tidak gampang dan baiknya tidak terburu-buru. Menurut Darori ini adalah suatu proses yang wajar dan pengesahan RUU Nelayan ini meskipun terlambat tetapi kedepannya akan lebih baik dampaknya.
Oo Sutisna dari Jabar 9. Menurut Oo masukan-masukan dari komunitas nelayan Indonesia sangat penting bagi Komisi 4. Oo minta pendapat ke asosiasi-asosiasi nelayan apakah ada suatu kebijakan yang bisa mempermudah RUU Perlindungan Nelayan.
Kesimpulan
Ketua Rapat berterima kasih kepada Mitra Rapat untuk hadir. Semua masukan sudah direkam dan akan diolah. Ketua Rapat menutup RDPU tentang RUU Nelayan pukul 18:47 WIB.
Untuk membaca rangkaian livetweet RDPU dengan asosiasi-asosiasi nelayan tentang RUU Nelayan kunjungi http://chirpstory.com/li/272063.
wikidpr/sith