(Suara Pembaruan) Akbar Tandjung: Kinerja DPR Mengecewakan

12/12/2018

[JAKARTA] Kinerja DPR selama enam bulan terakhir dinilai mengecewakan. Sebab, terdapat sejumlah tugas dan fungsi DPR yang belum optimal.

“Tugas dan fungsi DPR itu kan ada tiga yakni legislasi, anggaran dan pengawasan. Dari legislasi, kira-kira kita bisa hitung baru berapa undang-undang (UU) yang selesai selama enam bulan ini,” kata mantan Ketua DPR Akbar Tanjung kepada SP di Jakarta, Selasa (5/5).

Sementara terkait anggaran, dia menyatakan, DPR memang menyetujui Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2015.

“Tapi sejauh mana pembahasan APBNP itu sudah sesuai prioritas yang dibutuhkan masyarakat. Saya kira perlu dicek,” ujarnya.

Dia mengkritik peningkatan anggaran DPR. “Anggaran DPR termasuk naik. Apakah itu betul-betul sangat penting sehingga harus naik? Menurut saya tidak perlu juga. Harus kita lihat kepentingan nasional. Kepentingan rakyat langsung,” ucapnya.

Mantan Ketua Umum DPP Partai Golkar (PG) tersebut juga mengatatakan, fungsi pengawasan belum berjalan baik. “Ada wacana menggulirkan berbagai hak angket, ini terkait pengawasan. Kita lihat, apa ada manfaatnya hak angket itu? Ini kan akibat kisruh di partai politik (parpol) saja, sehingga di internal DPR juga terjadi kompetisi. Ini tidak perlu,” tegasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IV DPR Herman Khaeron menyatakan, di awal masa sidang, kinerja DPR agak tersumbat. “Tersumbat karena apa? Karena partai-partai pendukung pemerintah tidak mengikuti persidangan, sehingga masa sidang ke-I tahun 2014-2015 memang tidak efektif,” kata Herman.

Akan tetapi, masih kata politikus Partai Demokrat (PD) tersebut, pada masa sidang ke-II, secara substantif kinerja DPR mulai berjalan normal. Meski, lanjutnya, secara politik terganggu oleh konflik internal parpol-parpol karena terjadinya dualisme kepemimpinan.

“Lantas kalau dikatakan kinerjanya buruk apa indikatornya? Karena dapat saya katakan bahwa kinerja kami, baik legislasi, anggaran, maupun pengawasan semuanya berjalan normal. DPR itu kerjanya kolektif kolegial, sehingga jika dilihat dari kapasitas anggotanya tentu bisa saling mengisi dan saling menyempurnakan,” ujarnya.

Sedangkan anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Golkar (FPG), Misbakhun menyatakan, kinerja lembaga DPR tidak bisa dinilai secara serta merta semata dalam masa 6 bulan pertama DPR bekerja.

“Ditengah kritik yang meragukan prestasi DPR, sebenarnya ada prestasi bagus yang bisa dicatat dengan baik oleh publik sebagai prestasi DPR secara kelembagaan. Misalnya, selesainya APBNP 2015 yang selesai dibahas tepat waktu sehingga pemerintahan Presiden Jokowi bisa menjalankan semua janji politiknya disaat kampanye,” katanya.

Dia menambahkan, APBNP 2015 justru bisa diselesaikan dengan baik di saat hingar bingar politik di DPR terbelah antara KMP dengan KIH.

Dari segi legislasi, lanjutnya, DPR juga dapat menyelesaikan persetujuan soal Perppu Pilkada Langsung dan Perppu Pemda.

“Dua perppu ini dibuat di masa terakhir pemerintahan Presiden SBY dan menjadi beban politik bagi pemerintahan Presiden Jokowi, ternyata bisa diselesaikan dengan proses politik yang kondusif dan penuh semangat membangun demokrasi yang mementingkan kepentingan rakyat. Lalu diamandemen menjadi UU Pilkada Langsung. Perppu KPK juga bisa disetujui dengan baik oleh DPR tanpa gejolak politik,” tegasnya.

Oleh karena itulah, dia berharap para pihak tidak sembarangan menilai kinerja DPR. “Kalau menilai DPR secara kelembagaan harus dibuat penilaian yang komprehensif. Jauh dari upaya pembentukan opini yang ingin menciptakan bahwa DPR itu tidak punya prestasi,” tukasnya.

“Di dalam lembaga DPR masih banyak anggota yang mampu memberikan penguatan secara subtansial pada tugas-tugas kedewanan yaitu pengawasan, anggaran dan legislasi.” [C-6/L-8]

JejakParlemen

Berita Terkait

Kategori Berita

(Suara Pembaruan) Akbar Tandjung: Kinerja DPR Mengecewakan