Berita Terkait
- Anggaran DPR RI Tahun 2016-2018
- Kehadiran Anggota DPR Pada Masa Sidang Ke-2 Tahun 2017-2018
- Review Kinerja DPR-RI Masa Sidang ke-2 Tahun 2017-2018
- Fokus DPR Masa Sidang ke-3 Thn 2017-2018
- Konsentrasi DPR Terhadap Fungsinya Pada Masa Sidang ke - 3 Tahun 2017 – 2018
- Kehadiran Anggota DPR RI Masa Sidang ke-3 Tahun 2017-2018
- Review Kinerja Masa Sidang Ke-3 Tahun 2017-2018
- Konsentrasi DPR Terhadap Fungsinya Pada Masa Sidang ke - 4 Tahun 2017– 2018
- Peristiwa Menarik Masa Sidang ke-4 Tahun 2017-2018 (Bidang Legislasi)
- Peristiwa Menarik Masa Sidang ke-4 Tahun 2017-2018 (Bidang Pengawasan)
- Peristiwa Menarik Masa Sidang ke-4 Tahun 2017-2018 (Bidang Keuangan, Lainnya)
- Review Kinerja DPR-RI Masa Sidang ke-4 Tahun 2017-2018
- (Tempo.co) Kasus Patrialis Akbar, KPPU: UU Peternakan Sarat Kepentingan
- (Tempo.co) Ini Proyek-proyek yang Disepakati Jokowi-PM Shinzo Abe
- (Tempo.co) RUU Pemilu, Ambang Batas Capres Dinilai Inkonstitusional
- (Media Indonesia) Peniadaan Ambang Batas Paling Adil
- (DetikNews) Besok Dirjen Pajak Panggil Google
- (Tempo.co) Aturan Komite Sekolah, Menteri Pendidikan: Bukan Mewajibkan Pungutan
- (Rakyat Merdeka) DPR BOLEH INTERVENSI KASUS HUKUM
- (Aktual.com) Sodorkan 4.000 Pulau ke Asing, Kenapa Pemerintah Tidak Menjaga Kedaulatan NKRI?
- (RimaNews) Pimpinan MPR dan DPR akan bertambah dua orang
- (Warta Ekonomi) Jonan Usulkan Kepada Kemenkeu Bea Ekspor Konsentrat 10 Persen
- (Tempo.co) Eko Patrio Dipanggil Polisi, Sebut Bom Panci Pengalihan Isu?
- (TigaPilarNews) DPR Harap Pemerintah Ajukan Banyak Obyek Baru untuk Cukai
- (Tempo.co) Menteri Nasir: Jumlah Jurnal Ilmiah Internasional Kita Meningkat
Kategori Berita
- News
- RUU Pilkada 2014
- MPR
- FollowDPR
- AirAsia QZ8501
- BBM & ESDM
- Polri-KPK
- APBN
- Freeport
- Prolegnas
- Konflik Golkar Kubu Ical-Agung Laksono
- ISIS
- Rangkuman
- TVRI-RRI
- RUU Tembakau
- PSSI
- Luar Negeri
- Olah Raga
- Keuangan & Perbankan
- Sosial
- Teknologi
- Desa
- Otonomi Daerah
- Paripurna
- Kode Etik & Kehormatan
- Budaya Film Seni
- BUMN
- Pendidikan
- Hukum
- Kesehatan
- RUU Larangan Minuman Beralkohol
- Pilkada Serentak
- Lingkungan Hidup
- Pangan
- Infrastruktur
- Kehutanan
- Pemerintah
- Ekonomi
- Pertanian & Perkebunan
- Transportasi & Perhubungan
- Pariwisata
- Agraria & Tata Ruang
- Reformasi Birokrasi
- RUU Prolegnas Prioritas 2015
- Tenaga Kerja
- Perikanan & Kelautan
- Investasi
- Pertahanan & Ketahanan
- Intelijen
- Komunikasi & Informatika
- Kepemiluan
- Kepolisian & Keamanan
- Kejaksaan & Pengadilan
- Pekerjaan Umum
- Perumahan Rakyat
- Meteorologi
- Perdagangan
- Perindustrian & Standarisasi Nasional
- Koperasi & UKM
- Agama
- Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak
- Kependudukan & Demografi
- Ekonomi Kreatif
- Perpustakaan
- Kinerja DPR
- Infografis
(Tempo) Ari Dwipayana: Terbelahnya PPP dan Golkar Mengganggu DPR
Pakar politik Fisipol UGM, Ari Dwipayana mengatakan konflik internal di Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Golkar tidak akan mudah padam dengan kemunculan keputusan Kementerian Hukum dan HAM mengenai legalitas pengurusnya. Menurut Ari perpecahan internal dua partai itu bisa berkepanjangan dan punya efek berantai. "Kemungkinan besar pihak yang kecewa akan maju ke PTUN hingga Mahkamah Agung dan ini efeknya berantai di pusat hingga daerah," kata dia di Yogyakarta pada Ahad, 14 Desember 2014. (Cara Ical Bujuk Laoly Tak Sahkan Kabinet Agung )
Proses perebutan legalitas antara dua kubu kepenguruan di PPP dan Partai Golkar itu juga akan berimbas pada konflik legitimasi di pusat dan daerah. Ari berpendapat perebutan legalitas itu akan segera diikuti dengan pembelahan fraksi keduanya di DPR RI. "Akan muncul dualisme pengakuan fraksinya di DPR, peran dua partai ini di DPR akan tak maksimal," kata dia.
Perebutan legitimasi ini juga berpeluang merembet ke banyak daerah. Risiko paling besar ialah dualisme mengenai penentuan calon kepala daerah yang didukung oleh kedua partai itu saat mengikuti Pilkada serentak di 2015. "Apalagi kalau DPD di provinsi juga ikut-ikutan terbelah," kata Ari. (Islah Golkar, Apa Tawaran Kubu Agung Laksono?)
Perubahan sikap DPP Golkar yang menyatakan mendukung Perpu Pilkada juga bisa menambah masalah. Sikap ini memang akan memperbaiki citra partai itu di depan publik. Tapi dukungan itu juga berisiko memperburuk konsolidasi Koalisi Pendukung Prabowo di pusat hingga daerah.
Di isu Pilkada, menurut Ari, sebagian partai di Koalisi Pendukung Prabowo memang mengalami dilema. Ari menilai partai-partai di koalisi itu terjebak pada dua pilihan antara mempertahankan citra di depan publik dengan menjaga soliditas. "Kalau mendukung Perpu pilkada, mereka juga akan berhadapan dengan elite-elite di daerah yang selama ini berkepentingan dengan Pilkada DPRD," kata dia. (Kubu Agung Janji Angkat Kader Golkar yang Dipecat)
Namun, Ari menilai soliditas Koalisi Pendukung Prabowo belum tentu akan melemah dalam jangka panjang. Soliditas koalisi ini mengalami penguatan dan pelemahan bergantug pada isu politik yang sedang berkembang. "Di isu Perpu Pilkada, peran SBY besar dan bisa membelah koalisi," kata Ari.
Meskipun demikian, dia menambahkan, saat Pilkada langsung benar-benar berjalan, konsolidasi koalisi Prabowo berpeluang kembali menguat. Kebtuhan untuk menguatkan aliansi pemenangan Pilkada bisa memulihkan soliditasnya. Namun, koalisi ini pasti mendapatkan tantangan untuk menjelaskan ke konstituennya mengenai inkonsistensi sikap sebagian anggotanya soal Perpu Pilkada.Pakar politik Fisipol UGM, Ari Dwipayana mengatakan konflik internal di Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Golkar tidak akan mudah padam dengan kemunculan keputusan Kementerian Hukum dan HAM mengenai legalitas pengurusnya. Menurut Ari perpecahan internal dua partai itu bisa berkepanjangan dan punya efek berantai. "Kemungkinan besar pihak yang kecewa akan maju ke PTUN hingga Mahkamah Agung dan ini efeknya berantai di pusat hingga daerah," kata dia di Yogyakarta pada Ahad, 14 Desember 2014. (Cara Ical Bujuk Laoly Tak Sahkan Kabinet Agung )
Proses perebutan legalitas antara dua kubu kepenguruan di PPP dan Partai Golkar itu juga akan berimbas pada konflik legitimasi di pusat dan daerah. Ari berpendapat perebutan legalitas itu akan segera diikuti dengan pembelahan fraksi keduanya di DPR RI. "Akan muncul dualisme pengakuan fraksinya di DPR, peran dua partai ini di DPR akan tak maksimal," kata dia.
Perebutan legitimasi ini juga berpeluang merembet ke banyak daerah. Risiko paling besar ialah dualisme mengenai penentuan calon kepala daerah yang didukung oleh kedua partai itu saat mengikuti Pilkada serentak di 2015. "Apalagi kalau DPD di provinsi juga ikut-ikutan terbelah," kata Ari. (Islah Golkar, Apa Tawaran Kubu Agung Laksono?)
Perubahan sikap DPP Golkar yang menyatakan mendukung Perpu Pilkada juga bisa menambah masalah. Sikap ini memang akan memperbaiki citra partai itu di depan publik. Tapi dukungan itu juga berisiko memperburuk konsolidasi Koalisi Pendukung Prabowo di pusat hingga daerah.
Di isu Pilkada, menurut Ari, sebagian partai di Koalisi Pendukung Prabowo memang mengalami dilema. Ari menilai partai-partai di koalisi itu terjebak pada dua pilihan antara mempertahankan citra di depan publik dengan menjaga soliditas. "Kalau mendukung Perpu pilkada, mereka juga akan berhadapan dengan elite-elite di daerah yang selama ini berkepentingan dengan Pilkada DPRD," kata dia. (Kubu Agung Janji Angkat Kader Golkar yang Dipecat)
Namun, Ari menilai soliditas Koalisi Pendukung Prabowo belum tentu akan melemah dalam jangka panjang. Soliditas koalisi ini mengalami penguatan dan pelemahan bergantug pada isu politik yang sedang berkembang. "Di isu Perpu Pilkada, peran SBY besar dan bisa membelah koalisi," kata Ari.
Meskipun demikian, dia menambahkan, saat Pilkada langsung benar-benar berjalan, konsolidasi koalisi Prabowo berpeluang kembali menguat. Kebtuhan untuk menguatkan aliansi pemenangan Pilkada bisa memulihkan soliditasnya. Namun, koalisi ini pasti mendapatkan tantangan untuk menjelaskan ke konstituennya mengenai inkonsistensi sikap sebagian anggotanya soal Perpu Pilkada.