Berita Terkait
- Anggaran DPR RI Tahun 2016-2018
- Kehadiran Anggota DPR Pada Masa Sidang Ke-2 Tahun 2017-2018
- Review Kinerja DPR-RI Masa Sidang ke-2 Tahun 2017-2018
- Fokus DPR Masa Sidang ke-3 Thn 2017-2018
- Konsentrasi DPR Terhadap Fungsinya Pada Masa Sidang ke - 3 Tahun 2017 – 2018
- Kehadiran Anggota DPR RI Masa Sidang ke-3 Tahun 2017-2018
- Review Kinerja Masa Sidang Ke-3 Tahun 2017-2018
- Konsentrasi DPR Terhadap Fungsinya Pada Masa Sidang ke - 4 Tahun 2017– 2018
- Peristiwa Menarik Masa Sidang ke-4 Tahun 2017-2018 (Bidang Legislasi)
- Peristiwa Menarik Masa Sidang ke-4 Tahun 2017-2018 (Bidang Pengawasan)
- Peristiwa Menarik Masa Sidang ke-4 Tahun 2017-2018 (Bidang Keuangan, Lainnya)
- Review Kinerja DPR-RI Masa Sidang ke-4 Tahun 2017-2018
- (Tempo.co) Kasus Patrialis Akbar, KPPU: UU Peternakan Sarat Kepentingan
- (Tempo.co) Ini Proyek-proyek yang Disepakati Jokowi-PM Shinzo Abe
- (Tempo.co) RUU Pemilu, Ambang Batas Capres Dinilai Inkonstitusional
- (Media Indonesia) Peniadaan Ambang Batas Paling Adil
- (DetikNews) Besok Dirjen Pajak Panggil Google
- (Tempo.co) Aturan Komite Sekolah, Menteri Pendidikan: Bukan Mewajibkan Pungutan
- (Rakyat Merdeka) DPR BOLEH INTERVENSI KASUS HUKUM
- (Aktual.com) Sodorkan 4.000 Pulau ke Asing, Kenapa Pemerintah Tidak Menjaga Kedaulatan NKRI?
- (RimaNews) Pimpinan MPR dan DPR akan bertambah dua orang
- (Warta Ekonomi) Jonan Usulkan Kepada Kemenkeu Bea Ekspor Konsentrat 10 Persen
- (Tempo.co) Eko Patrio Dipanggil Polisi, Sebut Bom Panci Pengalihan Isu?
- (TigaPilarNews) DPR Harap Pemerintah Ajukan Banyak Obyek Baru untuk Cukai
- (Tempo.co) Menteri Nasir: Jumlah Jurnal Ilmiah Internasional Kita Meningkat
Kategori Berita
- News
- RUU Pilkada 2014
- MPR
- FollowDPR
- AirAsia QZ8501
- BBM & ESDM
- Polri-KPK
- APBN
- Freeport
- Prolegnas
- Konflik Golkar Kubu Ical-Agung Laksono
- ISIS
- Rangkuman
- TVRI-RRI
- RUU Tembakau
- PSSI
- Luar Negeri
- Olah Raga
- Keuangan & Perbankan
- Sosial
- Teknologi
- Desa
- Otonomi Daerah
- Paripurna
- Kode Etik & Kehormatan
- Budaya Film Seni
- BUMN
- Pendidikan
- Hukum
- Kesehatan
- RUU Larangan Minuman Beralkohol
- Pilkada Serentak
- Lingkungan Hidup
- Pangan
- Infrastruktur
- Kehutanan
- Pemerintah
- Ekonomi
- Pertanian & Perkebunan
- Transportasi & Perhubungan
- Pariwisata
- Agraria & Tata Ruang
- Reformasi Birokrasi
- RUU Prolegnas Prioritas 2015
- Tenaga Kerja
- Perikanan & Kelautan
- Investasi
- Pertahanan & Ketahanan
- Intelijen
- Komunikasi & Informatika
- Kepemiluan
- Kepolisian & Keamanan
- Kejaksaan & Pengadilan
- Pekerjaan Umum
- Perumahan Rakyat
- Meteorologi
- Perdagangan
- Perindustrian & Standarisasi Nasional
- Koperasi & UKM
- Agama
- Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak
- Kependudukan & Demografi
- Ekonomi Kreatif
- Perpustakaan
- Kinerja DPR
- Infografis
(Tempo) Fraksi PDIP Minta Fit Proper Kapolri Setelah Kongres
Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang juga Wakil Ketua Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat, Trimedya Panjaitan, meminta Komisi Hukum mundurkan jadwal uji kelayakan dan kepatutan Badrodin Haiti.
Komisi Hukum menunda jadwal tak dilakukan pekan ini, karena PDIP ada kongres di Bali," kata Trimedya di Kompleks Parlemen, Senayan, kemarin. PDIP akan menghelat kongres nasional pada 8-12 April ini.
Sebelumnya, menurut anggota Komisi Hukum DPR, Bambang Soesatyo, komisinya sudah berencana menggelar uji kelayakan Badrodin pada Rabu
Perihal disetujui atau tidaknya uji kelayakan Badrodin digelar akan diputuskan dalam Sidang Paripurna Dewan, hari ini. Keputusan di Sidang Paripurna itu, ujar Bambang, kemudian disampaikan ke Badan Musyawarah.
Setelah menggelar uji kelayakan ini. Komisi Hukum akan memutuskan apakah menyetujui atau menolak pencalonan Badrodin. Keputusan Komisi Hukum ini selanjutdibawa ke Sidang Paripurna DPR berikutnya. Jika Sidang Paripurna sepakat, Jokowi akan melantik Badrodin.
Anggota Komisi Hukum dari Partai NasDem, Rio Capella, mendukung usulan PDIP agar waktu pelaksanaan uji kelayakan Badrodin diundur setelah Kongres PDIP "Kalau Rabu atau Kamis, PDIP akan ke Bali dan dari mereka yang di Komisi Hukum banyak," ujar Rio.
Wakil Ketua Komisi Hukum Mulfachri Harahap mengatakan jadwal uji kelayakan itu akan keluar setelah pembahasan di rapat Badan Musyawarah, bukan tergantung Kongres PDIP. Mulfachri mengatakan belum tahu jadwal rapat Badan Musyawarah. "Tak ada kaitan kongres dengan fit and proper test calon Kapolri," kata Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional ini
link asli (locked): http://koran.tempo.co/konten/2015/04/07/369663/PDIP-Minta-Badrodin-Diuji-setelah-Kongres