Berita Terkait
- Anggaran DPR RI Tahun 2016-2018
- Kehadiran Anggota DPR Pada Masa Sidang Ke-2 Tahun 2017-2018
- Review Kinerja DPR-RI Masa Sidang ke-2 Tahun 2017-2018
- Fokus DPR Masa Sidang ke-3 Thn 2017-2018
- Konsentrasi DPR Terhadap Fungsinya Pada Masa Sidang ke - 3 Tahun 2017 – 2018
- Kehadiran Anggota DPR RI Masa Sidang ke-3 Tahun 2017-2018
- Review Kinerja Masa Sidang Ke-3 Tahun 2017-2018
- Konsentrasi DPR Terhadap Fungsinya Pada Masa Sidang ke - 4 Tahun 2017– 2018
- Peristiwa Menarik Masa Sidang ke-4 Tahun 2017-2018 (Bidang Legislasi)
- Peristiwa Menarik Masa Sidang ke-4 Tahun 2017-2018 (Bidang Pengawasan)
- Peristiwa Menarik Masa Sidang ke-4 Tahun 2017-2018 (Bidang Keuangan, Lainnya)
- Review Kinerja DPR-RI Masa Sidang ke-4 Tahun 2017-2018
- (Tempo.co) Kasus Patrialis Akbar, KPPU: UU Peternakan Sarat Kepentingan
- (Tempo.co) Ini Proyek-proyek yang Disepakati Jokowi-PM Shinzo Abe
- (Tempo.co) RUU Pemilu, Ambang Batas Capres Dinilai Inkonstitusional
- (Media Indonesia) Peniadaan Ambang Batas Paling Adil
- (DetikNews) Besok Dirjen Pajak Panggil Google
- (Tempo.co) Aturan Komite Sekolah, Menteri Pendidikan: Bukan Mewajibkan Pungutan
- (Rakyat Merdeka) DPR BOLEH INTERVENSI KASUS HUKUM
- (Aktual.com) Sodorkan 4.000 Pulau ke Asing, Kenapa Pemerintah Tidak Menjaga Kedaulatan NKRI?
- (RimaNews) Pimpinan MPR dan DPR akan bertambah dua orang
- (Warta Ekonomi) Jonan Usulkan Kepada Kemenkeu Bea Ekspor Konsentrat 10 Persen
- (Tempo.co) Eko Patrio Dipanggil Polisi, Sebut Bom Panci Pengalihan Isu?
- (TigaPilarNews) DPR Harap Pemerintah Ajukan Banyak Obyek Baru untuk Cukai
- (Tempo.co) Menteri Nasir: Jumlah Jurnal Ilmiah Internasional Kita Meningkat
Kategori Berita
- News
- RUU Pilkada 2014
- MPR
- FollowDPR
- AirAsia QZ8501
- BBM & ESDM
- Polri-KPK
- APBN
- Freeport
- Prolegnas
- Konflik Golkar Kubu Ical-Agung Laksono
- ISIS
- Rangkuman
- TVRI-RRI
- RUU Tembakau
- PSSI
- Luar Negeri
- Olah Raga
- Keuangan & Perbankan
- Sosial
- Teknologi
- Desa
- Otonomi Daerah
- Paripurna
- Kode Etik & Kehormatan
- Budaya Film Seni
- BUMN
- Pendidikan
- Hukum
- Kesehatan
- RUU Larangan Minuman Beralkohol
- Pilkada Serentak
- Lingkungan Hidup
- Pangan
- Infrastruktur
- Kehutanan
- Pemerintah
- Ekonomi
- Pertanian & Perkebunan
- Transportasi & Perhubungan
- Pariwisata
- Agraria & Tata Ruang
- Reformasi Birokrasi
- RUU Prolegnas Prioritas 2015
- Tenaga Kerja
- Perikanan & Kelautan
- Investasi
- Pertahanan & Ketahanan
- Intelijen
- Komunikasi & Informatika
- Kepemiluan
- Kepolisian & Keamanan
- Kejaksaan & Pengadilan
- Pekerjaan Umum
- Perumahan Rakyat
- Meteorologi
- Perdagangan
- Perindustrian & Standarisasi Nasional
- Koperasi & UKM
- Agama
- Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak
- Kependudukan & Demografi
- Ekonomi Kreatif
- Perpustakaan
- Kinerja DPR
- Infografis
(Tempo) Jokowi Muluskan Jalan Badrodin
Menteri Sekretaris Negara Pratikno memastikan Presiden Joko Widodo akan memenuhi undangan rapat konsultasi dengan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat dan pimpinan fraksi di Dewan di Kompleks Gedung DPR, Senayan, hari Ini.
"Saya bertanya kepada beliau, (pembahasan dengan DPR) termasuk tentang Kapolri ya Pak. Lalu sambil tertawa beliau mengiyakan, iya, agar kita segera punya Kapolri definitif ."kata Pratikno, kemarin. Dalam rapat pertemuan ini, Jokowi memang akan menjelaskan ihwal penunjukan Komisaris Jenderal Badrodin Haiti sebagai calon Kapolri menggantikan Komisaris Jenderal
Budi Gunawan yang batal dilantik karena mendapat penolakan dari publik setelah berstatus tersangka Komisi Pemberantasan Korupsi.
Sebelumnya, Komisi Hukum menyepakati uji kelayakan Badrodin ditunda hingga ada penjelasan langsung dari Presiden Komisi meminta Badan Musyawarah DPR mengembalikan surat Presiden bernomor R-16/PRES/02/2015 tentang pengangkatan Kapolri hingga ada pen jelasan atas dibatalkannya pelantikan Budi. Sikap Komisi Hukum melunak setelah Jokowi berjanji memenuhi panggilan DPR. Belakangan, Komisi Hukum menjadwalkan uji kelayakan Badrodin pada Rabu, 8 April 2015. "Kami cuma ingin clear dulu soal Budi, selanjutnya proses Badrodin," kata anggota Komisi Hukum, Arsul Sani.
Wakil Ketua DPR Agus Hermanto juga mengaku sudah mendapat kepastian ihwal kedatangan Jokowi dalam rapat konsultasi itu. Bahkan, menurut Agus, Jokowi akan didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla, dan sejumlah menteri.
Wakil Ketua Komisi Hukum DPR Trimedya Panjaitan mengatakan pertemuan kali ini diprakarsai Joko Widodo. Menurut dia, Jokowi tidak berkeberatan untuk menjelaskan langsung ihwal pencalonan Komisaris Jenderal Badrodin Haiti "Sesungguhnya ini juga untuk meluruskan dan mengetahui alasan pembatalan pencalonan Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai Kapolri," kata politikus PDI Perjuangan itu.
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Hamdan Zoelva mengatakan Jokowi memang perlu menjelaskan langsung ihwal pencalonan Badrodin ke DPR. Tujuannya, agar polemik pembatalan Budi Gunawan yang diributkan DPR segera selesai."Menjaga hubungan antarlembaga dalam menyelesaikan sesuatu masalah," ucapnya.
Selain menyiapkan "peluru" untuk menjelaskan ihwal calon Kapolri, Jokowi akan menjelaskan dua isu penting lain dalam rapat tersebut. Dua isu itu menyangkut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi dan APBNP Perubahan 2015, terutama yang berkaitan dengan pemilihan kepala daerah.
link asli (locked): http://koran.tempo.co/konten/2015/04/06/369540/Jokowi-Muluskan-Jalan-Badrodin