Berita Terkait
- Anggaran DPR RI Tahun 2016-2018
- Kehadiran Anggota DPR Pada Masa Sidang Ke-2 Tahun 2017-2018
- Review Kinerja DPR-RI Masa Sidang ke-2 Tahun 2017-2018
- Fokus DPR Masa Sidang ke-3 Thn 2017-2018
- Konsentrasi DPR Terhadap Fungsinya Pada Masa Sidang ke - 3 Tahun 2017 – 2018
- Kehadiran Anggota DPR RI Masa Sidang ke-3 Tahun 2017-2018
- Review Kinerja Masa Sidang Ke-3 Tahun 2017-2018
- Konsentrasi DPR Terhadap Fungsinya Pada Masa Sidang ke - 4 Tahun 2017– 2018
- Peristiwa Menarik Masa Sidang ke-4 Tahun 2017-2018 (Bidang Legislasi)
- Peristiwa Menarik Masa Sidang ke-4 Tahun 2017-2018 (Bidang Pengawasan)
- Peristiwa Menarik Masa Sidang ke-4 Tahun 2017-2018 (Bidang Keuangan, Lainnya)
- Review Kinerja DPR-RI Masa Sidang ke-4 Tahun 2017-2018
- (Tempo.co) Kasus Patrialis Akbar, KPPU: UU Peternakan Sarat Kepentingan
- (Tempo.co) Ini Proyek-proyek yang Disepakati Jokowi-PM Shinzo Abe
- (Tempo.co) RUU Pemilu, Ambang Batas Capres Dinilai Inkonstitusional
- (Media Indonesia) Peniadaan Ambang Batas Paling Adil
- (DetikNews) Besok Dirjen Pajak Panggil Google
- (Tempo.co) Aturan Komite Sekolah, Menteri Pendidikan: Bukan Mewajibkan Pungutan
- (Rakyat Merdeka) DPR BOLEH INTERVENSI KASUS HUKUM
- (Aktual.com) Sodorkan 4.000 Pulau ke Asing, Kenapa Pemerintah Tidak Menjaga Kedaulatan NKRI?
- (RimaNews) Pimpinan MPR dan DPR akan bertambah dua orang
- (Warta Ekonomi) Jonan Usulkan Kepada Kemenkeu Bea Ekspor Konsentrat 10 Persen
- (Tempo.co) Eko Patrio Dipanggil Polisi, Sebut Bom Panci Pengalihan Isu?
- (TigaPilarNews) DPR Harap Pemerintah Ajukan Banyak Obyek Baru untuk Cukai
- (Tempo.co) Menteri Nasir: Jumlah Jurnal Ilmiah Internasional Kita Meningkat
Kategori Berita
- News
- RUU Pilkada 2014
- MPR
- FollowDPR
- AirAsia QZ8501
- BBM & ESDM
- Polri-KPK
- APBN
- Freeport
- Prolegnas
- Konflik Golkar Kubu Ical-Agung Laksono
- ISIS
- Rangkuman
- TVRI-RRI
- RUU Tembakau
- PSSI
- Luar Negeri
- Olah Raga
- Keuangan & Perbankan
- Sosial
- Teknologi
- Desa
- Otonomi Daerah
- Paripurna
- Kode Etik & Kehormatan
- Budaya Film Seni
- BUMN
- Pendidikan
- Hukum
- Kesehatan
- RUU Larangan Minuman Beralkohol
- Pilkada Serentak
- Lingkungan Hidup
- Pangan
- Infrastruktur
- Kehutanan
- Pemerintah
- Ekonomi
- Pertanian & Perkebunan
- Transportasi & Perhubungan
- Pariwisata
- Agraria & Tata Ruang
- Reformasi Birokrasi
- RUU Prolegnas Prioritas 2015
- Tenaga Kerja
- Perikanan & Kelautan
- Investasi
- Pertahanan & Ketahanan
- Intelijen
- Komunikasi & Informatika
- Kepemiluan
- Kepolisian & Keamanan
- Kejaksaan & Pengadilan
- Pekerjaan Umum
- Perumahan Rakyat
- Meteorologi
- Perdagangan
- Perindustrian & Standarisasi Nasional
- Koperasi & UKM
- Agama
- Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak
- Kependudukan & Demografi
- Ekonomi Kreatif
- Perpustakaan
- Kinerja DPR
- Infografis
(Tempo) Wakil Ketua Komisi 8 Temukan Permasalahan Persiapan Haji
Wakil Ketua Komisi Agama (Komisi 8) Dewan Perwakilan Rakyat Sodik Mujahid mengatakan persiapan penyelenggaraan haji tahun ini bermasalah. Temuan itu merupakan hasil sementara survei persiapan haji tim khusus Komisi Agama DPR ke Mekah, dari 13 Maret sampai akhir pekan Ini
Masalah itu, menurut Sodik, misalnya, menyangkut katering jemaah haji. Tim, kata dia, menemukan pemenang tender katering mensubkontrakkan ke pihak lain. "Bila disubkontrakkan, kemungkinan besar harga katering akan lebih murah dan mengakibatkan mutu juga lebih rendah," kata Sodik, yang ketika dihubungi Tempo sedang di Madinah, kemarin.
Menurut temuan timyang terdiri atas sepuluh anggota Dewan itu, pemondokan jemaah haji juga bermasalah. Sodik mengatakan Kementerian Agama sepertinya belum memiliki rencana cadangan apabila jemaah Indonesia diberi tempat pemondokan li luar kawasan terdekat dengan lokasi ibadah "Bisa saja nanti ada jemaah yang menuntut masalah pemondokan itu,"kata dia.
Masalah lain, ujar Sodik, menyangkut pembayaran. Sampai kemarin, kata dia, pembayaran uang muka akomodasi di Tanah Suci belum diberikan "Petugas di Madinah mengatakan masih dalam proses verifikasi hingga saat ini," katanya
Padahal, kata Sodik, Dewan sudah menyetujui pencairan anggaran untuk uang muka akomodasi haji sejak Januari lalu. "Bulan Januari lalu, kami sudah setuju mencairkan anggaran Rp 1,7 triliun untuk uang muka akomodasi haji tahun ini," kata dia
Sekretaris Direktur Jenderal Haji Kementerian Agama, Hasan Fauzi, mengatakan info keganjilan persiapan haji yang ditemukan Dewan sudah diketahui panitia persiapan haji Kementerian yang diberangkatkan pada 7 Maret lalu. "Mereka akan melakukan persiapan selama 50 hari hingga April," ujar dia
KPK yang tengah mengusut dugaan korupsi penye lenggaraan haji menyatakan belum mendapat laporan soal itu "Belum ada laporan," kata pelaksana lugas pemimpin KPK, Johan Budi, kemarin.