Berita Terkait
- Anggaran DPR RI Tahun 2016-2018
- Kehadiran Anggota DPR Pada Masa Sidang Ke-2 Tahun 2017-2018
- Review Kinerja DPR-RI Masa Sidang ke-2 Tahun 2017-2018
- Fokus DPR Masa Sidang ke-3 Thn 2017-2018
- Konsentrasi DPR Terhadap Fungsinya Pada Masa Sidang ke - 3 Tahun 2017 – 2018
- Kehadiran Anggota DPR RI Masa Sidang ke-3 Tahun 2017-2018
- Review Kinerja Masa Sidang Ke-3 Tahun 2017-2018
- Konsentrasi DPR Terhadap Fungsinya Pada Masa Sidang ke - 4 Tahun 2017– 2018
- Peristiwa Menarik Masa Sidang ke-4 Tahun 2017-2018 (Bidang Legislasi)
- Peristiwa Menarik Masa Sidang ke-4 Tahun 2017-2018 (Bidang Pengawasan)
- Peristiwa Menarik Masa Sidang ke-4 Tahun 2017-2018 (Bidang Keuangan, Lainnya)
- Review Kinerja DPR-RI Masa Sidang ke-4 Tahun 2017-2018
- (Tempo.co) Kasus Patrialis Akbar, KPPU: UU Peternakan Sarat Kepentingan
- (Tempo.co) Ini Proyek-proyek yang Disepakati Jokowi-PM Shinzo Abe
- (Tempo.co) RUU Pemilu, Ambang Batas Capres Dinilai Inkonstitusional
- (Media Indonesia) Peniadaan Ambang Batas Paling Adil
- (DetikNews) Besok Dirjen Pajak Panggil Google
- (Tempo.co) Aturan Komite Sekolah, Menteri Pendidikan: Bukan Mewajibkan Pungutan
- (Rakyat Merdeka) DPR BOLEH INTERVENSI KASUS HUKUM
- (Aktual.com) Sodorkan 4.000 Pulau ke Asing, Kenapa Pemerintah Tidak Menjaga Kedaulatan NKRI?
- (RimaNews) Pimpinan MPR dan DPR akan bertambah dua orang
- (Warta Ekonomi) Jonan Usulkan Kepada Kemenkeu Bea Ekspor Konsentrat 10 Persen
- (Tempo.co) Eko Patrio Dipanggil Polisi, Sebut Bom Panci Pengalihan Isu?
- (TigaPilarNews) DPR Harap Pemerintah Ajukan Banyak Obyek Baru untuk Cukai
- (Tempo.co) Menteri Nasir: Jumlah Jurnal Ilmiah Internasional Kita Meningkat
Kategori Berita
- News
- RUU Pilkada 2014
- MPR
- FollowDPR
- AirAsia QZ8501
- BBM & ESDM
- Polri-KPK
- APBN
- Freeport
- Prolegnas
- Konflik Golkar Kubu Ical-Agung Laksono
- ISIS
- Rangkuman
- TVRI-RRI
- RUU Tembakau
- PSSI
- Luar Negeri
- Olah Raga
- Keuangan & Perbankan
- Sosial
- Teknologi
- Desa
- Otonomi Daerah
- Paripurna
- Kode Etik & Kehormatan
- Budaya Film Seni
- BUMN
- Pendidikan
- Hukum
- Kesehatan
- RUU Larangan Minuman Beralkohol
- Pilkada Serentak
- Lingkungan Hidup
- Pangan
- Infrastruktur
- Kehutanan
- Pemerintah
- Ekonomi
- Pertanian & Perkebunan
- Transportasi & Perhubungan
- Pariwisata
- Agraria & Tata Ruang
- Reformasi Birokrasi
- RUU Prolegnas Prioritas 2015
- Tenaga Kerja
- Perikanan & Kelautan
- Investasi
- Pertahanan & Ketahanan
- Intelijen
- Komunikasi & Informatika
- Kepemiluan
- Kepolisian & Keamanan
- Kejaksaan & Pengadilan
- Pekerjaan Umum
- Perumahan Rakyat
- Meteorologi
- Perdagangan
- Perindustrian & Standarisasi Nasional
- Koperasi & UKM
- Agama
- Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak
- Kependudukan & Demografi
- Ekonomi Kreatif
- Perpustakaan
- Kinerja DPR
- Infografis
Tempo.co - Koalisi Pro-Jokowi Tolak Ajukan Nama Anggota Komisi
TEMPO.CO, Jakarta - Fraksi-fraksi pendukung Joko Widodo di parlemen hari ini, Kamis, 23 Oktober 2014, menolak menyerahkan nama-nama anggota komisi dan alat kelengkapan. "Kami tak akan serahkan nama sebelum ada rapat bersama lagi dengan pimpinan," ujar politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Aria Bima, dalam rapat paripurna DPR, Kamis, 23 Oktober 2014. (Baca juga: Rapat Paripurna DPR Umumkan Surat Presiden Jokowi)
Menurut Aria, rapat konsultasi antar-pimpinan fraksi dan pimpinan DPR diperlukan untuk memusyawarahkan mekanisme pemilihan pimpinan dan alat kelengkapan. PDIP hingga ini belum menerima mekanisme pemilihan pimpinan alat kelengkapan dan komisi yang sudah ditetapkan melalui mekanisme musyawarah-mufakat.
Sikap yang sama juga disampaikan Maman Imanulhaq dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Alasannya, PKB tak mau tergesa-gesa dan ingin ada rapat konsultasi antar-pimpinan. "Kita harus bersabar dan hargai keinginan kami yang ingin ada rapat konsultasi."
Sekitar pukul 10.50 WIB, Fahri Hamzah kembali meminta koalisi partai pendukung Jokowi untuk menyerahkan nama. Namun tak satu pun dari fraksi-faksi itu menyetor. "Tanpa nama anggota komisi dan alat kelengkapan ini, DPR belum bisa bekerja optimal." (lihat: Kubu Jokowi Dimintai Nama untuk Alat Kelengkapan)
Sidang paripurna penetapan dan pengesahan nama komisi dan alat kelengkapan DPR ini dimulai sejak pukul 10.00 WIB. Hanya ada satu agenda tunggal, yaitu penyerahan dan pengesahan nama. Sedangkan pembahasan mengenai surat dari Presiden Joko Widodo terkait dengan perubahan nomenklatur kabinet akat dibahas dalam rapat pimpinan fraksi dan pimpinan DPRm siang nanti.