Berita Terkait
- Anggaran DPR RI Tahun 2016-2018
- Kehadiran Anggota DPR Pada Masa Sidang Ke-2 Tahun 2017-2018
- Review Kinerja DPR-RI Masa Sidang ke-2 Tahun 2017-2018
- Fokus DPR Masa Sidang ke-3 Thn 2017-2018
- Konsentrasi DPR Terhadap Fungsinya Pada Masa Sidang ke - 3 Tahun 2017 – 2018
- Kehadiran Anggota DPR RI Masa Sidang ke-3 Tahun 2017-2018
- Review Kinerja Masa Sidang Ke-3 Tahun 2017-2018
- Konsentrasi DPR Terhadap Fungsinya Pada Masa Sidang ke - 4 Tahun 2017– 2018
- Peristiwa Menarik Masa Sidang ke-4 Tahun 2017-2018 (Bidang Legislasi)
- Peristiwa Menarik Masa Sidang ke-4 Tahun 2017-2018 (Bidang Pengawasan)
- Peristiwa Menarik Masa Sidang ke-4 Tahun 2017-2018 (Bidang Keuangan, Lainnya)
- Review Kinerja DPR-RI Masa Sidang ke-4 Tahun 2017-2018
- (Tempo.co) Kasus Patrialis Akbar, KPPU: UU Peternakan Sarat Kepentingan
- (DetikNews) Besok Dirjen Pajak Panggil Google
- (Tempo.co) Ini Proyek-proyek yang Disepakati Jokowi-PM Shinzo Abe
- (Tempo.co) RUU Pemilu, Ambang Batas Capres Dinilai Inkonstitusional
- (Media Indonesia) Peniadaan Ambang Batas Paling Adil
- (DetikNews) Besok Dirjen Pajak Panggil Google
- (Tempo.co) Aturan Komite Sekolah, Menteri Pendidikan: Bukan Mewajibkan Pungutan
- (Rakyat Merdeka) DPR BOLEH INTERVENSI KASUS HUKUM
- (Aktual.com) Sodorkan 4.000 Pulau ke Asing, Kenapa Pemerintah Tidak Menjaga Kedaulatan NKRI?
- (RimaNews) Pimpinan MPR dan DPR akan bertambah dua orang
- (Warta Ekonomi) Jonan Usulkan Kepada Kemenkeu Bea Ekspor Konsentrat 10 Persen
- (TigaPilarNews) DPR Harap Pemerintah Ajukan Banyak Obyek Baru untuk Cukai
- (DetikNews) Ditjen Pajak: Tawaran Google dalam Negosiasi Tak Masuk Akal
Kategori Berita
- News
- RUU Pilkada 2014
- MPR
- FollowDPR
- AirAsia QZ8501
- BBM & ESDM
- Polri-KPK
- APBN
- Freeport
- Prolegnas
- Konflik Golkar Kubu Ical-Agung Laksono
- ISIS
- Rangkuman
- TVRI-RRI
- RUU Tembakau
- PSSI
- Luar Negeri
- Olah Raga
- Keuangan & Perbankan
- Sosial
- Teknologi
- Desa
- Otonomi Daerah
- Paripurna
- Kode Etik & Kehormatan
- Budaya Film Seni
- BUMN
- Pendidikan
- Hukum
- Kesehatan
- RUU Larangan Minuman Beralkohol
- Pilkada Serentak
- Lingkungan Hidup
- Pangan
- Infrastruktur
- Kehutanan
- Pemerintah
- Ekonomi
- Pertanian & Perkebunan
- Transportasi & Perhubungan
- Pariwisata
- Agraria & Tata Ruang
- Reformasi Birokrasi
- RUU Prolegnas Prioritas 2015
- Tenaga Kerja
- Perikanan & Kelautan
- Investasi
- Pertahanan & Ketahanan
- Intelijen
- Komunikasi & Informatika
- Kepemiluan
- Kepolisian & Keamanan
- Kejaksaan & Pengadilan
- Pekerjaan Umum
- Perumahan Rakyat
- Meteorologi
- Perdagangan
- Perindustrian & Standarisasi Nasional
- Koperasi & UKM
- Agama
- Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak
- Kependudukan & Demografi
- Ekonomi Kreatif
- Perpustakaan
- Kinerja DPR
- Infografis
(Tempo.co) Wakil Presiden Resmikan Program Pembiayaan Sektor Kelautan
TEMPO.CO, Takalar - Wakil Presiden Jusuf Kalla meresmikan peluncuran program Jangkau, Sinergi, dan Guideline (Jaring) di Pelabuhan Boddia, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar, Senin, 11 Mei 2015.
Acara peluncuran ini diisi dengan tiga perjanjian kesepahaman. Pertama, perjanjian antara Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang ditandatangani Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D Hadad dan Menteri Susi Pudjastuti.
Kedua, nota kesepahaman OJK dengan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia yang ditandatangani Muliaman D. Hadad dan Ketua Umum Kadin Indonesia Suryo Bambang Sulisto. Dan ketiga, kesepahaman antara KKP dan Kadin Indonesia.
Program inisiatif OJK dan KKP ini bersinergi dengan perbankan, industri keuangan nonbank, dan Kadin. Program ini sesuai dengan Nawacita yang diusung pasangan Jokowi-JK sewaktu kampanye pemilihan presiden 2014.
“Program Jaring bertujuan menjawab kebutuhan stakeholders terhadap informasi tentangdatabase kelautan dan perikanan, skim pembiayaan, pemetaan risiko bisnis, serta dukungan regulasi dari otoritas terkait,” kata Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D. Hadad.
Muliaman berujar, pihaknya mengharapkan program Jaring bisa memberikan manfaat untuk peningkatan pertumbuhan pembiayaan sektor jasa keuangan (SJK) di sektor kelautan dan perikanan dengan target pertumbuhan pembiayaan minimal 50 persen dari tahun sebelumnya.
Hal itu dilakukan melalui pendalaman pengetahuan SJK terhadap sektor kelautan dan perikanan yang selama ini dianggap memiliki risiko tinggi, sehingga pembiayaan kepada sektor ini dapat diakselerasi.
"Kami juga berharap ada peningkatan akses masyarakat, khususnya kalangan menengah ke bawah di komunitas kelautan dan perikanan, terhadap sistem atau industri keuangan," ucap Muliaman.
Dia menambahkan, program ini juga diharapkan dapat berdampak pada peningkatan kesejahteraan nelayan (peningkatan income per kapita), peningkatan jumlah lapangan kerja, dan pengurangan jumlah pengangguran. Termasuk peningkatan jumlah devisa dan pengurangan jumlah defisit neraca berjalan.
Ada delapan bank pelopor pembiayaan pada sektor kelautan dan perikanan yang jadi mitra program Jaring, yaitu Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN), Bank Danamon Indonesia, Bank Mandiri, Bank Permata, Bank Bukopin, dan BPD Sulselbar.
"Selain dari perbankan, komitmen meningkatkan pembiayaan untuk sektor kelautan dan perikanan diberikan oleh industri keuangan nonbank," katanya.
Untuk tahap awal, terdapat dua konsorsium industri keuangan nonbank. Mereka adalah konsorsium perusahaan pembiayaan, asuransi jiwa, asuransi umum, dan penjaminan.
Total pembiayaan kedelapan bank dan konsorsium IKNB tersebut pada sektor kelautan dan perikanan periode Desember 2014, ujar Muliaman, sebesar Rp 10,8 triliun. Komitmen pertumbuhan pembiayaan ke sektor kelautan dan perikanan sampai Desember 2015 sebesar Rp 7,2 triliun atau rata-rata pertumbuhan sebesar 66,2 persen.