(TribunNews) Komisi II Sepakati Aturan Pencalonan Kepala Daerah bagi Parpol yang Bersengketa

12/12/2018

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi II DPR menggelar rapat dengan KPU, Bawaslu dan Kemendagri.

Rapat tersebut menyelesaikan sejumlah isu krusial dalam PKPU. Salah satu diantaranya dalam PKPU no 05 tentang Pencalonan terkait sengketa kepengurusan parpol.

"Khususnya Pasal 36 ayat 2 diputuskan dihapus. sebelumnya draft PKPU berbunyi 'apabila terdapat putusan sela yang menunda pemberlakuan SK, maka parpol tidak bisa mengajukan pasangan calon hingga terbit putusan inkrah'," kata Anggota Komisi II DPR Achmad Baidowi melalui pesan singkat, Jumat (26/8/2016).

Baidowi mengatakan klausul tersebut bertolak belakang dengan ketentuan Pasal 40a UU 10/2016 tentang Pilkada.

Dalam ketentuan tersebut disebutkan bahwa apabila terjadi sengketa kepengurusan maka yang menjadi acuan adalah SK Menkumham terakhir.

"Sehingga setelah melewati proses diskusi yang cukup alot disepakati bahwa ketentuan pencalonan bagi parpol yang mengalami sengketa kepengurusan tetap mengacu pada SK menkumham terakhir sebagaimana ketentuan pasal 40a UU 10/2016," kata Politikus PPP itu.

Ia mengingatkan sifat dari putusan RDP bersifat final dan mengikat sebagaimana ketentuan pasal 9 UU 10/2016. Dengan keputusan tersebut, katanya. maka tidak ada lagi parpol yang kehilangan hak konstitusionalnya dalam pilkada.

"Sebagai pelaksana UU, kami mengingatkan KPU agar bekerja sesuai ketentuan UU dan tidak membuat norma-norma baru yang bertentangan dengan UU,"

JejakParlemen

Berita Terkait

Kategori Berita

(TribunNews) Komisi II Sepakati Aturan Pencalonan Kepala Daerah bagi Parpol yang Bersengketa