(Warta Ekonomi) Moratorium Sawit, GAPKI Minta Pemerintah Buka Dialog

12/12/2018

WE Online, Yogyakarta - Pemerintah Republik Indonesia diminta membuka dialog dengan pelaku usaha guna menyerap aspirasi terkait rencana moratorium perluasan lahan kelapa sawit.

Sekretaris Jenderal Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Togar Sitanggang mengatakan pemerintah belum terbuka terkait persoalan moratorium tersebut sehingga memberikan ketidakjelasan pada pelaku usaha.

"Kami menunggu moratoriumnya seperti apa. Apakah moratorium menanam? Lantas, bagaimana yang sudah menanam. Kami juga harap diajak bicara dalam urusan moratorium," kata Togar kepada Warta Ekonomi di Yogyakarta, beberapa waktu lalu.

Menurutnya, pemerintah sebenarnya tidak memiliki alasan untuk mengeluarkan moratorium kelapa sawit mengingat sektor tersebut selama ini memberikan kontribusi memperoleh devisa nasional. Ia mengatakan ekspor subsektor perkebunan tahun 2015 untuk produk kelapa sawit sebesar 18,65 miliar dolar AS; sementara karet hanya 4,75 miliar dolar AS; kelapa 1,35 mmiliar dolar AS; kakao 1,25 miliar dolar AS; dan kopi 1,10 miliar dolar AS.

"Sebenarnya adanya moratorium ini justru merugikan Indonesia sendiri karena sawit selama ini memberikan kontribusi besar bagi perolehan devisa," jelasnya.

Apalagi, imbuhnya, moratorium perluasan lahan kelapa sawit sudah ditetapkan dalam tiga tahap, yaitu 2011-2013, 2013-2015, serta 2015-2017.

"Kita justru mempertanyakan kepada pemerintah mana lagi yang akan dimoratorium," tegasnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengatakan pemerintah berencana untuk memoratorium pemberian izin konsesi lahan kelapa sawit di sejumlah provinsi Indonesia. Presiden menjelaskan masalah produksi kelapa sawit terlalu lama karena petani belum menggunakan bibit unggul. Selain itu, jelas Jokowi, masalah sawit juga timbul akibat telatnya peremajaan pohon.

"Tadi saya bisikin Menteri Lingkungan Hidup, kemarin kita sudah moratorium lahan gambut, sudah. Sekarang siapkan lagi moratorium kelapa sawit," kata Jokowi saat memberikan arahan dalam pencanangan Gerakan Nasional Penyelamatan Tumbuhan dan Satwa Liar di Pulau Karya, Kepulauan Seribu.

Presiden menjelaskan bahwa nantinya pengusaha maupun petani sawit tidak diperbolehkan meminta lahan untuk konsesi tanaman komoditas tersebut.

JejakParlemen

Berita Terkait

Kategori Berita

(Warta Ekonomi) Moratorium Sawit, GAPKI Minta Pemerintah Buka Dialog