• Asisten Perencanaan Polisi RI menyampaikan bahwa realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sampai 30 April 2017, target lalu lintas sebesar Rp6,8 triliun dan baru tercapai 2,3 triliun, sedangkan untuk intel sebesar 31,34%.
• Terdapat fungsi Pembinaan Masyarakat (Binmas), Pengamanan Objek Vital (PAM Obvit) & Diklat kenaikan PNBP yang belum signifikan.
• Terdapat pula kebijakan PNBP Polri pada tahun 2018, yaitu menerapkan standar pelayanan, penegakan hukum & data Lantas, melakukan sertifikasi petugas penerbit Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), meningkatkan kerjasama antara Polisi RI dengan assessment center, meningkatkan efektivitas Badan Layanan Umum (BLU) RS Polri.

Direktur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

• Direktur Jenderal Kemenkumham menyampaikan target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada tahun 2017 yaitu sebesar Rp2,87 Triliun & realisasi per 30 April sebesar 35,9%. Terdapat pula arah & strategi jangka menengah PNBP yaitu pembentukan unit kerja keimigrasian, perubahan Undang-Undang Fidusia dan Undang-Undang Kepailitan. Kemenkumham memiliki kebijakan dengan pembinaan model industri, contohnya seperti pertanian, percetakan, dan lain-lain.
• Selain itu, yang berkontribusi lebih besar bagi Kemenkumham yaitu kebijakan bebas visa sehingga target tidak tercapai maksimal.

Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan Republik Indonesia

• Sekretariat Jenderal Kemenhub menyampaikan jenis PNBP yaitu sertifikasi sumber daya manusia, pengujian jasa pelabuhan, penggunaan Barang Milik Negara (BMN). Selain itu perkembangan PNBP selalu meningkat, yaitu target pada tahun 2017 sebesar Rp10,6 Triliun dan realisasi per 30 April 2017 yaitu Rp2,1 Triliun.
• Kebijakan PNBP 2018 tidak semua kebijakan berpotensi meningkatkan PNBP, melainkan terdapat pula kebijakan yang mendorong swasta dalam penyelenggaraan di bidang transportasi, penerapan dan peningkatan aplikasi online, dan meningkatkan penagihan piutang.
• Direktorat Jenderal Udara memiliki target yang tidak tercapai sebesar Rp902 Miliar, dan Rp492 Miliar atau 32,8% target yang tidak tercapai di Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

Bappenas

• Bappenas menyampaikan bahwa Bappenas berupaya meningkatkan kompetensi guru dengan pendidikan profesi guru, selain itu akan ditingkatkan pula program pendidikan vokasi, untuk programnya sudah dipetakan.
• Kegiatan seperti Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Beasiswa Bidikmisi akan menjadi pelayanan dasar bagi Bappenas.
• Guru-guru yang berada di daerah tertinggal akan mendapatkan bantuan dari pemerintah dengan adanya penyediaan tunjangan guru, sedangkan guru yang sudah mendapatkan kesejahteraan, harus mengembalikan bantuannya kepada negara terkait kualitas pendidikan yang baik.
• Bappenas juga mengharapkan puskesmas di Kecamatan terdapat 1 yang memiliki akreditasi, Bappenas menargetkan 4200 Puskesmas di tahun 2019.
• Gerakan Masyarakat hidup sehat digarap oleh Presiden, hal ini dilakukan dengan tujuan untuk menggerakkan masyarakat agar peduli terhadap kesehatan, gemar makan ikan, sayur dan buah menjadi perhatian, karena bila kurang dapat menyebabkan penyakit yang menular.
• Pencegahan penyakit yang menular Bappenas masifkan dengan sosialisasi kepada masyarakat, perbaikan kualitas gizi ibu dan anak diupayakan agar tidak anemia ketika dewasa nanti, lalu upaya perbaikan kualitas gizi, sudah diberikan penguatan paket gizi untuk ibu hamil dan balita.
• Bappenas telah menyediakan unit sarana prasarana penyakit menular dalam beberapa kabupaten, program prioritas dilakukan secara holistik dan komprehensif. Bappenas pun fokus kepada penyediaan unit rumah sakit penyakit menular, pencegahan dan penanggulangan penyakit serta peningkatan kualitas gizi pada ibu dan anak.
• Prioritas nasional perumahan permukiman menjadi salah satu wujud pemenuhan kebutuhan dasar selain pendidikan dan kesehatan, target prioritas perumahan pemukiman dengan tingkatkan akses untuk penyediaan air bersih yang layak.
• Terkait penyediaan rumah layak terdapat 4 sasaran utama, yaitu dengan terciptanya iklim yang kondusif melalui materi teknis, dokumen, fasilitasi sumber pendanaan, koordinasi dan MoU dengan bank-bank penyalur subsidi perumahan.
• Untuk program prioritas air bersih dan sanitasi, sasarannya yakni peningkatan manajemen pelayanan di daerah yang aksesnya rendah, pembangunan infrastruktur pengelolaan air limbah secara nasional dan sistem penanganan persampahan.
• Asian Games akan diselenggarakan pada pertengahan Agustus sampai September, lalu pada pertengahan Oktober diselenggarakan Asian Para Games, dengan itu Bappenas membutuhkan dukungan dari pemerintah daerah. Sukses penyelenggaraan dan sukses prestasi sudah dicanangkan, akan ada 45 negara yang ikut serta, dan ditargetkan berada pada peringkat 10, yang sebelumnya berada di peringkat 17.
• Dari masing-masing prioritas program, yang berkaitan dengan beberapa kementerian dan lembaga.

Sekretariat Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

• Sekretariat Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional menyampaikan realisasi anggaran yaitu pada tahun 2015 sebesar 108%, 2016 sebesar 89,46%, dan 2017 per 12 juni sebesar 40%.

Direktorat Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia

• Direktorat Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika menyampaikan dasar hukum PNBP dari Undang-Undang Telekomunikasi. Pada tahun 2012 hingga tahun 2016, Kominfo berhasil melampaui target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
• Terdapat pula kebijakan PNBP pada tahun 2018, yaitu perhitungan tarif sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2015 yaitu meningkatkan intensifikasi penagihan, arah strategi jangka menengah, penataan frekuensi, penyempurnaan database wajib bayar.
• Di industri telekomunikasi infrastruktur dibangun oleh operator dan tidak menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Pemerintah.
• Kominfo berencana akan rebalancing PNBP. Pendekatan kebijakan pemerintah dari bisnis online maka pemerintah mengejar dari pajak bukan dari PNBP.
• Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia
  Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi menyampaikan dasar hukum Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) selain Undang-Undang PNBP, Undang-Undang Penerimaan Negara, Undang-Undang Pendidikan, dan Undang-Undang Pendidikan Tinggi. Target dari tahun ke tahun hampir selalu tercapai.
• Pada tahun 2015, realisasi anggarannya yaitu sebesar Rp2,8 Triliun dari target anggaran sebesar Rp 2,3 Triliun, lalu pada tahun 2017 target anggarannya sebesar Rp5,9 Triliun dan realisasi hingga April tercapai Rp1,5 Triliun dari Badan Layanan Umum (BLU) sebesar Rp2,27 Triliun.
• Terdapat kebijakan PNBP 2018 yaitu menerapkan Uang Kuliah Tunggal (UKT), Perguruan Tinggi Negeri dapat terima sumbangan dari masyarakat, penerapan sistem online, dan menyelesaikan Peraturan Pemerintah tentang jenis PNBP.