Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan

Laporan Panja Pemerintah Pusat — Badan Anggaran (Banggar) DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan

Tanggal Rapat: 11 Jul 2018, Ditulis Tanggal: 22 Jul 2020,
Komisi/AKD: Badan Anggaran , Mitra Kerja: Menteri Keuangan RI→Sri Mulyani

Pada tanggal 11 Juli 2018, Badan Anggaran (Banggar) DPR-RI mengadakan Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan tentang Laporan Panja Pemerintah Pusat, Laporan Panja Transfer Daerah dan Dana Desa dan lain-lain. Rapat Kerja (Raker) ini dinyatakan terbuka untuk umum. (Ilustrasi: republika.co.id)

Pemaparan Mitra

Berikut merupakan pemaparan mitra:

Menteri Keuangan RI → Sri Mulyani
  • Sri M, Menkeu mengucapkan terima kasih atas laporan panja yang lengkap dan efisien, menurutnya ini adalah proses yang baik bagi penyusunan RAPBN 2019, dan kerangka dari asumsi makro dan pengelolaan belanja negara harus hati-hati sesuai kebutuhan dan urgensi.
  • Menkeu merasa proses ini baik dan transparan dan menyampaikan pula untuk tahun ini dilakukan pemberian THR ke pensiun, janda TNI dan Polri. Kemenkeu akan lakukan penyesuaian tunjangan kinerja dan akan meningkatkan kesejahteraan TNI dan Polri.
  • Menkeu sudah instruksikan di Kemenkeu dikembangkan instrumen pembiayaan pemerintah melakukan intervensi ketika ada bencana alam sejenis mekanisme asuransi. Instrumen asuransi bencana alam sedang dikembangkan. Menkeu juga mengatakan bahwa Kemenkeu akan menyelidiki perbedaan data desa dari Kemendagri dan BPS.
  • Menkeu gunakan data kemendagri sebanyak 74,957. Infrastruktur tidak hanya jalan tetapi juga irigasi. Lalu terkait infrastruktur irigasi sudah besar di tahun 2018 sebesar Rp 15,8 Triliun di 2018 sebesar Rp 17,2 Triliun, yang penting konektivitas jangan sampai dibangun irigasi di desa A tetapi sawah di desa B tidak ada.
  • Untuk masalah transfer karena diatur peraturan daerah. Harapan pak Hatari agar menkeu langsung transfer ke kabupaten/kota, dan untuk DAK fisik digunakan aplikasi monitoring, sehingga jangan sampai sudah dialokasikan tetapi tidak dibangun

Kepala Bappenas RI

  • Bambang B, Kepala Bappenas: Bambang menyampaikan bahwa Bappenas ingin memastikan kurikulum pendidikan sejalan dengan industri. Bappenas akan melihat masukan dari Hakam, minggu akan dikeluarkan survei sosial yang mengukur kemiskinan dan gini rasio di bulan maret.
  • Bappenas akan melihat dalam pengajuan nota keuangan apakah gini rasio dari 2 digit menjadi 3 digit, lalu apakah program-program yang diluncurkan pemerintah seperti PKH dapat menurunkan rasio gini.

Pemantauan Rapat

Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan