• Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia menjelaskan bahwa ketika merujuk pada kemampuan, maka akan menyelesaikan Undang-Undang periode 2016 ini, tidak dapat mencoba mengejar kuantitas dibandingkan kualitas.
• RUU Penyelenggaraan Pemilu harus di speed up agar tidak mengganggu pemilu.
• Selain itu Menkumham juga menjelaskan terdapat 3 RUU yang diusulkan ke dalam prolegnas 2017 yaitu RUU Guru & Dosen, RUU Ketenaganukliran, dan RUU Sanitasi.

DPD-RI

• DPD-RI menjelaskan terkait pelaksanaan evaluasi Prolegnas 2016, telah ditetapkan 50 RUU prioritas, dan terdapat 9 RUU yang disahkan.
• Untuk RUU Wawasan Nusantara dan RUU Ekonomi Kreatif, naskah penyusunannya berasal dari DPD.
• DPD-RI berharap RUU Perkoperasian dapat menjadi prioritas bahasan di masa sidang ini.
• Terdapat 2 hal yang dipertimbangkan untuk menentukan Prolegnas 2017 yaitu pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan pelaksanaan hubungan pemerintah pusat dan daerah yang menunjang pemerintah daerah.
• DPD RI juga sepakat tentang RUU Hubungan Pusat dan Daerah, perlu penegasan hubungan keduanya terutama daerah yang memiliki karakteristik khusus, seperti wilayah kepulauan.
• Adapun usul prolegnas prioritas 2017 dari DPD yaitu RUU Sistem Budidaya Tanaman, dan RUU Penyelenggaraan Pemerintahan di Kepulauan.