Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan

Perubahan Prolegnas Tahun 2016 - Raker Badan Legislasi (Baleg) dengan Menteri Hukum dan HAM

Tanggal Rapat: 6 Jun 2016, Ditulis Tanggal: 12 Aug 2021,
Komisi/AKD: Badan Legislasi , Mitra Kerja: Menteri Hukum dan HAM

Pada 6 juni 2016, Badan Legislasi (Baleg) DPR-RI melaksanakan Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Hukum dan HAM tentang perubahan Prolegnas Tahun 2016. Rapat dipimpin dan dibuka oleh Firman Soebagyo dari Fraksi Golkar dapil Jawa Tengah 3 pada pukul 13.00 WIB. (Ilustrasi: Kompas)

Pemaparan Mitra

Berikut merupakan pemaparan mitra:

Menteri Hukum dan HAM
  • Ada permintaan khusus dari Ketua Palang merah Indonesia, agar RUU Palang Merah dapat dibahas.
  • Kemenkumham melihat belakangan ini pemerintah dengan DPR-RI, untuk memperpanjang masa sidang ini merupakan hal produktif.
  • Kemenkumham memang mengatakan dalam rapat pemerintah membuat beberapa kajian yang mendalam dalam draf RUU.
  • Prolegnas ada 40, tetapi target tidak pernah tercapai. Lebih baik jika lebih realistis, sebab itu yang dimaksud presiden.
  • RUU Bea Materai pernah Kemenkumham ajukan, tetapi ditarik karena mau fokus RUU JPSK, setelah JPSK selesai akan diajukan kembali.
  • Tidak semua UU bisa masuk RUU Prolegnas Prioritas 2016, mungkin RUU Hukum Masyarakat Adat bisa masuk di tahun 2017.
  • Otonomi daerah masih dalam kajian.
  • Kemenkumham merasa kewalahan dengan 10 tambahan RUU.
  • Kemenkumham mengira DPR-RI dengan pemerintah bisa duduk bersama untuk menyelesaikan UU.
  • Dalam UU Minerba, Kemenkumham berpikir bisa langsung ditanyakan ke Menteri ESDM.
  • Pemerintah setuju adanya RUU Narkotika.
  • Rencana RUU Otonomi Khusus merupakan usulan DPR-RI dan DPD-RI.
  • Pemerintah memberikan perhatian khusus ke Papua dan Papua Barat.
  • Ada kenyataan bahwa Prolegnas masih "jauh panggang daripada api".

Pemantauan Rapat

Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan