Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan

Rancangan APBN Perubahan Tahun Anggaran 2016 dan Pendahuluan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) Tahun 2017 — Badan Anggaran (Banggar) DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman RI, dan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan RI

Tanggal Rapat: 13 Jun 2016, Ditulis Tanggal: 21 Apr 2021,
Komisi/AKD: Badan Anggaran , Mitra Kerja: Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman RI, dan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan RI

Pada 13 Juni 2016, Badan Anggaran (Banggar) DPR-RI mengadakan Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman RI, dan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan RI mengenai Rancangan APBN Perubahan Tahun Anggaran 2016 dan Pendahuluan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) Tahun 2017. Raker ini dibuka dan dipimpin oleh Kahar Muzakir dari Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) dapil Sumatera Selatan 1 pada pukul 10.00 WIB. (ilustrasi: telusurnews.com)

Pemaparan Mitra

Berikut merupakan pemaparan mitra:

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman RI, dan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan RI

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK)

  • Terkait dengan Rancangan APBN Perubahan dan RKA, Kemenko PMK telah mengajukan penyesuaian dan mohon persetujuannya.
  • Anggaran penyesuaian Kemenko PMK tahun 2016 mencapai Rp95 Miliar.
  • Terdapat 52 arah kebijakan program prioritas Kemenko PMK tahun 2017.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI

  • Total perubahan pagu DIPA untuk Kemenko Perekonomian tahun 2016 totalnya sebesar Rp361 Miliar yang terbagi dalam 2 (dua) kelompok.
  • Terdapat anggaran yang dititipkan ke Kemenko Perekonomian sebesar Rp41 Miliar, sehingga jumlah pagunya bertambah.
  • Anggaran Kemenko Perekonomian dalam Rancangan APBN Perubahan tahun 2017 mengalami perubahan. 
  • Di tahun 2016 ini, Kemenko Perekonomian mencoba menganalisa kegiatan-kegiatan yang dapat dilaksanakan sampai akhir tahun. 
  • Diharapkan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan lebih baik dari tahun lalu. 
  • Kemenko Perekonomian telah membuat paket kebijakan yang bertujuan untuk mendorong investasi. 
  • Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada tahun 2016 sebesar Rp39,8 Triliun dari target maksimum Rp120 Triliun. BRI menyalurkan paling besar. Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat merupakan yang paling besar mendapatkan KUR. 
  • Dweling Time semakin lama sudah semakin baik. Terdapat 12 rencana kegiatan pokok di Kemenko Perekonomian. 
  • Untuk pagu Kemenko Perekonomian tahun 2017 sebesar Rp350 Miliar. 

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman RI

  • Kemenko Kemaritiman menjadi Kemenko yang mendapatkan pemotongan lebih besar. Namun, tidak menjadi masalah. Kemenko Kemaritiman akan melakukan tugasnya dengan anggaran yang diperoleh.
  • Fungsi Kemenko Kemaritiman berbeda dengan fungsi yang ada pada kabinet sebelumnya. 
  • Kemenko Kemaritiman ingin menciptakan poros maritim Indonesia.
  • Undang-undang yang ada di Indonesia masih banyak yang belum sinkron khususnya yang berkaitan dengan kemaritiman. 
  • Menko Kemaritiman berpandangan bahwa yang menguasai laut akan menguasai dunia. 
  • Jika Indonesia ingin mempunyai pengaruh di dunia, Indonesia harus mampu menguasai laut.
  • Terdapat 7 (tujuh) pilar strategi kebijakan kelautan Indonesia. Ini adalah momentum untuk membangun industri perikanan Indonesia, sehingga nilai tambahnya dapat semakin besar. Tujuannya agar Indonesia dapat menjadi salah satu eksportir ikan terbesar di dunia. 
  • Negara tetangga masuk dalam eksportir terbesar nomor 2 di dunia. Hal itu tidak masuk akal, karena luas pantainya sangat kecil. Jalur perdagangan dunia sebagian besar melalui Teluk Malaka. Padahal, sudah sangat ramai, dangkal, dan sempit. 
  • Menko Kemaritiman berupaya melobi agar jalur perdagangan lebih banyak bukan hanya di Teluk Malaka. Manfaat ekonomi akan lebih besar untuk Indonesia Timur jika seandainya Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) dapat terwujud. 
  • Di Selat Malaka yang menarik untung paling besar adalah Singapura. Banyak yang menganggap cita-cita untuk menjadi poros maritim hanya dongeng saja. 
  • Pembangunan Indonesia sebaiknya tidak Jawa sentris, melainkan Indonesia sentris. Dengan adanya tol laut, banyak komoditi turun. Pembebasan visa ini manfaatnya sangat besar. 

Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan RI

  • Mengenai masalah Papua itu merupakan isu yang harus di-address dengan baik.  
  • Besok lusa, Menko Polhukam akan ke Papua untuk melihat Papua secara holistik, bukan hanya masalah keamanan saja. 
  • Pemotongan anggaran di Kemenko Polhukam terlalu tinggi. Menko Polhukam meminta agar pemotongannya jangan terlalu besar.

Pemantauan Rapat

Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan