Koordinator Panitia Kerja (Panja) Pemerintah

• Realisasi pajak per Agustus:
  • 2016: Rp709,5 Triliun.
  • 2017: Rp780 Triliun.
  • Naik 9,9% dari tahun lalu.
• Realisasi Pajak Pertambangan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) per Agustus 2017 mencapai Rp268,2 Triliun.
• Outlook penerimaan perpajakan tahun 2017 sebesar Rp1.4727 Triliun atau pertumbuhan 14,6%.
• Pemerintah berharap dari pajak bisa melakukan kapitalisasi data perpajakan dari program tax amnesty.
• Total perpajakan diharapkan tumbuh 9,3%. Angka ini cukup kredibel.
• Penerimaan perpajakan tahun 2018 diperkirakan Rp1609,4 Triliun.
• Pemerintah berharap arah kebijakan perpajakan dapat menjaga iklim investasi dan redistribusi.
• Pemerintah berharap ke depan, pajak tidak hanya mengambil. Namun, memberikan insentif seperti tax holiday, dan lain-lain.
• Indikator penerimaan migas. ICP rata-rata USD48,7.
• Penerimaan migas 2012-2018 trennya menurun tajam. Era harga migas tinggi telah berakhir. Total penerimaan migas realisasi per Agustus 2017 Rp93 Triliun dan target 2-18 Rp118,951 Triliun.
• Volume Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi (dalam juta kiloliter):
  • Minyak tanah:
    • 2017:
      • APBN-P: 0,61.
      • Realisasi sampai dengan Agustus: 0,348.
    • 2018:
      • APBN-P: 0,61.
      • Realisasi sampai dengan Agustus: 0,61.
  • Minyak solar:
    • 2017:
      • APBN-P: 15,50.
      • Realisasi sampai dengan Agustus: 9,457.
    • 2018:
      • APBN-P: 16,16.
      • Realisasi sampai dengan Agustus: 15,62.
  • Total:
    • 2017:
      • APBN-P: 26,11.
      • Realisasi sampai dengan Agustus: 9,805.
    • 2018:
      • APBN-P: 16,77.
      • Realisasi sampai dengan Agustus: 16,23.
  • Minyak tanah masih membutuhkan subsidi untuk daerah-daerah yang belum terkonversi oleh LPG 3 kg.
  • Masih diperlukan subsidi mengingat bahwa solar digunakan untuk kegiatan yang produktif dan masyarakat yang kurang mampu.
  • Pemberian subsidi untuk minyak solar diberikan tetap meneruskan kebijakan tahun sebelumnya.

Dirjen Pajak

• Dirjen Pajak akan melakukan perbaikan UU Perpajakan dan Perppu No. 1.
• Strategi perpajakan 2018:
  • Peningkatan tax coverage.
  • Peningkatan tax ratio dan buoyancy.
  • Pengawasan pasca tax amnesty.
  • Penggalian sumber penerimaan baru, termasuk pola bisnis baru.
  • Program bertutur yang mulai dilakukan dengan pendidikan pajak sejak dini dari Sekolah Dasar (SD).
  • Pengawasan Wajib Pajak (WP) ikut dan tidak ikut tax amnesty.
  • Pengawasan dana repatriasi.
• PPn ini yang memungut Pengusaha Kena Pajak (PKP).

Dirjen Bea Cukai

• Bea masuk per 31 Agustus 2017 sebesar Rp1,78 Triliun atau tumbuh 1,49%.
• Kenaikan tarif devisa 16,50% tapi 94,5% pertumbuhan devisa terjadi pada tarif bea masuk 0%.
• Realisasi per 31 Agustus 2017:
  • Cukai Rp68,39 Triliun atau 44,7% dari target.
  • Bea keluar Rp2,25 Triliun atau 83% dari target.
• Sampai akhir tahun, khusus CPO tidak akan sampai USD750.
• RAPBN 2018 - Kepabeanan dan Cukai:
  • Bea masuk:
    • APBN-P 2017 33,28.
    • RAPBN 2018 35,70.
    • Pertumbuhan:
      • Nilai 2,42.
      • Persentase: 7,3%.
  • Bea keluar:
    • APBN-P 2017 2,70.
    • RAPBN 2018 3,00.
    • Pertumbuhan:
      • Nilai 0,30.
      • Persentase: 11,1%.
  • Cukai:
    • APBN-P 2017 158,16.
    • RAPBN 2018 155,40.
    • Pertumbuhan:
      • Nilai 2,24.
      • Persentase: 1,5%.
  • Hasil tembakau:
    • APBN-P 2017 147,49.
    • RAPBN 2018 148,23.
    • Pertumbuhan:
      • Nilai 0,74.
      • Persentase: 0,5%.
  • Hasil alkohol:
    • APBN-P 2017 0,15.
    • RAPBN 2018 0,17.
    • Pertumbuhan:
      • Nilai 0,02.
      • Persentase: 13,3%.
  • Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA):
    • APBN-P 2017 5,53.
    • RAPBN 2018 6,50.
    • Pertumbuhan:
      • Nilai 0,97.
      • Persentase: 17,5%.
  • Kemasan plastik:
    • APBN-P 2017 0.
    • RAPBN 2018 0,50.
    • Pertumbuhan:
      • Nilai 0,50.
      • Persentase: 0%.
  • Total:
    • APBN-P 2017 189,14.
    • RAPBN 2018 194,10.
    • Pertumbuhan:
      • Nilai 4,96.
      • Persentase: 2,6%.
  • Penerimaan rutin Rp186,7 Triliun.
  • Extra effort Rp7,4 Triliun.

Dirjen Migas

• Subsidi minyak tanah:
  • Realisasi per Agustus 2017: 0,348 juta kiloliter.
  • 2018: 0,61 juta kiloliter.
• Subsidi solar:
  • Realisasi per Agustus 2017: 9,457 juta kiloliter.
  • 2018: 15,63 juta kiloliter.
• Subsidi LPG 3 kg:
  • Realisasi per Agustus 2017: 4,167.
  • 2018: 6,952.
• Kebijakan pengendalian volume LPG 3 kg:
  • Himbauan dari Pemda-pemda agar PNS tidak menggunakan LPG 3 kg.
  • Penjualan LPG 3 kg oleh Pangkalan agar langsung ke konsumen pengguna.
  • Monitoring ke agen dan pangkalan LPG 3 kg.
  • Diversifikasi produk non PSO oleh Pertamina dengan mengeluarkan LPG tabung 5.5 kg dan perluasan daerah pendistribusiannya.
  • Mengurangi penggunaan LPG 3 kg melalui peningkatan pembangunan jaringan gas kota.

Dirjen Listrik

• Kebijakan subsidi listrik 2018:
  • Meningkatkan rasio elektrifikasi.
  • Mengembangkan Energi Baru dan Terbarukan (EBTKE).
  • Melanjutkan pemberian subsidi yang tepat sasaran.
  • Meningkatkan efisiensi penyediaan tenaga listrik.
• EBTKE mencapai 700 MW. Total EBTKE dengan panas bumi 1200 MW.
• Total anggaran subsidi listrik pada RAPBN 2018 Rp52,66 Triliun.
• Total subsidi BBM dan LPG 3 kg tahun 2018 Rp58 Triliun.