• Bappenas akan menjelaskan RKP tentang prioritas 1 sampai 5. Tema RKP kita pemerataan pembangunan untuk pertumbuhan berkualitas.
• prioritas nasional 1: Isu strategis: (1) lambatnya penurunan angka kemiskinan, (2) rendahnya IPM, (3) belum semua penduduk miskin dan rentan mendapatkan pelayanan dasar. 69 juta jiwa masih termasuk golongan rentan, diantara itu hampir 8 juta diantara masuk kelompok miskin.
• Target 2019, Ipm: 71,98
• Program prioritas 2019 percepatan pengurangan kemiskinan, percepatan layanan gizi masyarakat, tata kelola pelayanan dasar, dll.
• Isu strategis: lambatnya penurunan angka kemiskinan, rendahnya indeks pembangunan manusia, belum semua penduduk terutama kelompok miskin dan rentan dll. Perluasan bantuan pangan non tunai kita tingkatkan menjadi 15,6 juta keluarga penerima manfaat.

Garis Kebijakan Prioritas Nasional 1

• percepatan pengurangan kemiskinan
• peningkatan pelayanan kesehatan & gizi makamiarakat
• peningkatan akses perumahan & pemukiman layak
• pemerataan layanan pendidikan berkualitas
• peningkatan tata kelola layanan dasar
• Program prioritas dukung dasar, ASI eksklusif dan penambah darah bagi ibu hamil.
• Kita akan memperluas kawasan tidak merokok dan akan meningkatkan kualitas pendidik melalui sertifikasi guru. Penambahan akses pemukiman dan penghunian layak. Untuk tata kelola dasar lebih kepada kewenangan pemerintah untuk verifikasi penduduk miskin.
• Untuk prioritas nasional kedua, terkait konektivitas nasional yang belum merata, ini untuk menunjang sektor unggulan. Selanjutnya tingginya harga logistik, ini juga karena akses ke daerah yang masih timpang. Terkait masalah konektivitas dan logistik yang blm merata untuk menunjang sektor unggulan, tingginya harga logistik pada daerah - daerah dengan akseabilitas sulit termasuk Papua dan Papua
  Barat dll.
• Kemiskinan di pedesaan masih tertinggal dengan kota, bahkan antar provinsi pun masih ada.
  kemiskinan di pedesaan masih sangat tertinggal dibandingkan perkotaan. Kemiskinan antar provinsi juga mashi signifikan c/ di Riau.
• Di Indonesia tidak ada daerah yang bebas bencana, kemampuan aparat masih timpang, terutama di timur.
• Di wilayah Sumatera, Jawa, Bali dan Kalimantan fasilitas 60% ada disana padahal potensi banyak di Kawasan Indonesia Timur

Program prioritas nasional 2

• penanggulangan bencana dan percepatan pembangunan daerah tertinggal dan desa
• Ada 5 program prioritas untuk program yang kedua ini, yaitu: peningkatan konektivitas, percepatan pembangunan Papua dan Papua Barat, percepatan pembangunan daerah tertinggal, penanggulangan bencana, peningkatan logistik. anpa teknologi dan komunikasi yang baik, peningkatan pelayan kesehatan akan sulit.
• Untuk mempercepat pembangunan daerah tertinggal ada 2 langkah: mempercepat pembangunan dasar, adalah salah satunya.
• Untuk menanggulangi bencana dengan :
• Meningkatnya kesiapsiagaan dan ketangguhan pemerintah
• penurunan tingkat kerentanan bencana
• pengurangan risiko bencana
• Mewujudkan sistem logistik perikanan dan pertanian yang terintegrasi dengan sistem logistik nasional.
• Prioritas nasional 3 peningkatan nilai tambah ekonomi dan penciptaan lap kerja melalui pertanian dan lainnya. Indonesia saat ini produktivitas pekerjanya masih dibawah Thailand dan Malaysia, juga rendahnya daya saing produk industri.
• Isu strategis prioritas nasional 3 : belum optimal produktivitas Tenaker, rendahnya nilai tambah & daya saing produk industri dan rendahnya nilai tambah ekonomi de hasil pertanian, dll
• Pertumbuhan PADAB perdagangan ada di kisaran 5,3-5,7%. Diharapkan 2019 nanti ekspor barang
  & jasa sebesar 5,5-6%. Penciptaan lapangan kerja di 2019 sebesar 2,6-2,9 juta orang. sasaran umum, meningkatnya nilai tambah ekonomi dan lapangan kerja pertanian industru pariwisata dan jasa produktivitas lainnya.

Program prioritas nasional 3

• percepatan ekspor dan nilai tambah industri pengelolaan
• peningkatan nilai tambah pariwisata & jasa lainnya
• peningkatan keahlian tenaker
• peningkatan iptek dan inovasi
• Program prioritas diantara peningkatan ekspor dan nilai tambah produk petani, percepatan peningkatan keahlian tenaga kerja, pengembangan Iptek dan inovasi.
• Garis besar kebijakan prioritas nasional 3, peningkatan nilai tambah pariwisata akan dititikberatkan 10 destinasi prioritas, perkataan struktur ekonomi pun akan didorong.
• Prioritas nasional 4 Pemantapan ketahanan energi, pangan, dan sumber daya air. terkait air terjadi penurunan kualitas, kuantitas. Kalau dilihat secara nasional ketahanan air cukup tp di pulau jawa mulai kurang. Sasaran umum RKP 2019, produksi sumber daya energi target 1950. tercapainya produksi sumber daya energi, meningkatnya rasio elektrifikasi, meningkatnya pertumbuhan produksi pangan.

Program prioritas nasional 4

• peningkatan produksi dan pemenuhan energi
• peningkatan kuantitas kualitas dan aksesibiltas sumber daya air
• Prioritas nasional 5 Stabilitas keamanan nasional dan kesuksesan pemilu.
• Isu strategis prioritas nasional 5 : tingginya angka kejahatan siber, narkoba, dan konvensional. Struktur pasar narkoba menarik karena harganya tinggi.
• Kerawanan pelaksanaan pemilu dan netralitas ASN, alhamdulillah Pilkada lalu kita lalui dengan
  baik sekali. Tetapi harus ada antisipasi untuk pilpres 2019. Komposisi ASN belum menjawab kebutuhan nasional, tidak meratanya penyebaran keahlian.
• Pemanfaatan TIK oleh pemerintah belum maksimal.
• Dinamika lingkungan yang dapat mengganggu kedaulatan bangsa dan negara yaitu: pencapaian mef , sengketa laut Tiongkok Selatan dan perlunya penguatan diplomasi yang efektif.
• Berkenaan dengan terselenggaranya pemilu yang demokratis, partisipasi pemilih ditargetkan 77%.

Program prioritas nasional 5

kamtibmas dan keamanan siber

- kesuksesan pemilu

- kepastian hukum & reformasi birokrasi

- efektivitas diplomasi

- pertahanan wilayah nasional

· Kita sudah melihat 3 tahun pertama kabinet kerja kita sudah beri prioritas pada
pertumbuhan ekonomi sehingga pembangunan infrastruktur menjadi tinggi. Kami
setuju usulan bapak untuk berdialog dengan dirjen terkait untuk membahas hal
ini. Setelah pembangunan infrastruktur sudah mulai dirasakan manfaatnya maka sekarang
fokusnya pada pemerataan. Membangun luar Jawa juga kita dorong, elemen
pertumbuhan sudah kita fokus dalam beberapa tahun pertama. Kenyataan, berbagai
program untuk ketimpangan dan kemiskinan, mengalami penurunan program riil.

· Arena rasa guyub makamiarakat kita, mereka membagi ke tetangga yang tidak menerima
sehingga yang dia terima hanya sekitar 60%. Kita berikan beras non tunai,
sehingga dapat 100%. untuk beras rastra umumnya pada pembagian dari 10 kg yang
dibagikan karena rasa guyub makami membagikan ke makami yang tidak menerima. Dengan
gunakan kartu kita coba beri beras melalui tunai sehingga mereka terima 100%

· Kami juga perbaiki tata kelola energi dan SDA lainnya. Apabila pemerataan kita dorong,
akan meningkatkan daya beli, meningkatkan konsumsi, dan memberikan kontribusi
pada ekonomi yang lebih baik. Kami mencoba beri kewenangan dan dipandu secara
sudapattansi agar dapat perbaiki data c/ data pkh untuk verifikasi

· Data BPI ada proses validasi reguler dan mengganti yang tidak tepat oleh karena itu pola
– pola dalam memperbaiki data diperbaiki. Pola memperbaiki terus kita lakukan, sekarang
mengunci akuntabilitas dan ketepatan oleh daerah. Kita dari pusat lakukan
monitoring.

· Kami sepakat bahwa pendidikan harus dilakukan secara komprehensif. Pendidikan merupakan satu
program prioritas nasional pertama, dalam RKP ada 5 prioritas nasionalis, yaitu
menyediakan pendidik yang berkualitas, penyediaan bukan hanya keluarga yang tidak
mampu saja tapi juga untuk daerah tertinggal. pendidikan itu 1 program
prioritas nasional pertama. Di dalam RKP ada 5 prioritas untuk pendidikan:

-kami akan menyediakan pendidikan berkualitas dan merata -penyediaan afirmasi pendidikan

- penguatan Lembaga satuan pendidikan

-peningkatan kualitas akademik.

Sekolah dan madariasah harus ditingkatkan
kualitasnya. Peningkatan pembelajaran dan akademik, ini concern Bu Menteri
keuangan juga. Disamping KIP (kartu Indonesia pintar) ada juga program bidik
misi untuk anak - anak pandai dari keluarga tidak mampu. Hasil prestasi anak -
anak bidik misi luar biasa.

· Penguatan literasi untuk kesejahteraan. Terakhir penguatan literasi untuk kesejahteraan.
Bagi yang terpaksa tidak melanjuntukan sekolah, maka sekolah non formal perlu
ditingkatkan. Karena kita dalam RPJMN berkomitmen untuk melaksanakan wajib
belajar 12 tahun.

· Bukan hanya untuk gizi saja, ada 5 prioritas yang akan dilaksanakan di 2019. Kesehatan ibu,
anak dan reproduksi, karena angka kematian ibu itu masih cukup tinggi.

Ada 5 prioritas kesehatan :

-meningkakan kesehatan ibu, anak dan kesehatan
reproduksi

-mempercepat penurunan stunting

- penguatan germas dan pengendalian penyakit

- peningkatan akses & mutu pelayanan kesehatan

-peningkatan pengawasan obat & makanan

· Sejak maret 2013 angka kemiskinan secara statistik menurun. Kalau sejak krisis 97 sudah
turun lebih dari 50%. Secara berkala memperbaiki metodologi pengukuran
kemiskinan. Sekarang sudah dihitung dengan 250rb sampel. Sekarang perhitungan 2
periode Maret dan Oktober. Angka 1 dolar itu untuk mdgs lalu. Kita sepakat
angka kemiskinan kita meningkat 1,25 menjadi 1,9 ppp. Terkait kemiskinan, yang
perlu dilakukan pertama Itu benar harus kenyang. Beras rastra banyak bocor, dengan
non tunai akan mereka dapatkan 100%. Kami setuju bahwa harus kenyang maka kami
beri beras rastra. Kita juga memberikan perlindungan melalui jaminan kesehatan
nasional.

· Perumahan kita juga berikan kepada makamiarakat berpenghasilan rendah. Yang patut
diperhatikan adalah fasilitas air minum dan sanitasi, karena ini sumber
penyakit jika tidak ditanggapi dengan benar. untuk perumahan kita beri bantuan untuk
makami berpenghasilan rendah. Yang patut diperhatikan itu fasilitas air minum
dan sanitasi karena ini sumber penyakit kalau tidak diperhatikan dengan bnr.

· Kami terima saran pak sungkono. Terkait saran PN 2 mengenai kebencanaan kami pikir kemen tentang
kebencanaan kami tampung tapi kami ingin mengoptimalisasi BNPB dan BPBD selalu
kordinasi dagri.

· Untuk
optimalkan BNPADA kami koordinasi dengan kemendagri. Terkait pendanaan
penanggulangan bencana terus fasilitasi BNPB, BNPADA dan Bappeda.

· Pentingnya
infrastruktur untuk fokus pada skala prioritas, kami sepakat dengan itu. karena
infrastruktur berjangka menengah panjang. Kita perlu berkesinambungan. kalau
PNBP akan dibahas di panja asumsi. Karena panja RKP tidak bahas teknis.

· Mengenai
angggaran tentang BUMN dan swasta, sumber infrastruktur itu dibagi 3 APBN 41%,
bumn sekitar 22%, dan swasta 37%.

· Terkait
pembangunan jalan kereta api yang tidak berlanjut di Aceh. Kalau tingkat
kesiapan belum c/ aspek lahan tidak akan ditingkatkan. Terkait pembangunan
jalan kereta api yang tidak berlanjut di Aceh. Kalau tingkat kesiapan belum c/
aspek lahan tidak akan ditingkatkan. mengenai jalan tol, ini juga berlaku pada
setiap proyek, kita bicara dulu apakah demand memadai, dan pasti isu pertama
kemanfaatannya dulu. terkait 1 jalan yang jd kewenangan daerah. Saran kami kita
dapat gunakan dana alokasi khusus. Kita dapat bicarakan setiap daerah dapat
infrastruktur yang sangat diperlukan dan sesuai kebutuhan. Kita akan lakukan
review.

· Pemerintah
sebenarnya menyeimbangkan antara pemerataan dan pertumbuhan. Kami melalui
prioritas nasional 3 mendorong dari sisi pengeluaran dan produksi. Pemerintah
menyeratakan untuk pembangunan dan pendidikan. Dalam RKP melalui prioritas 3,
melalui ekspor dan investasi. ekspor 2019 akn didorong pada ekspor hasil barang
olahan terutama olahan pertanian, ikan, perhutanan, elektronik, farmasi. Ekspor
bukan lagi barang mentah. untuk memastikan peningkatan output kita harus
mendorong peningkatan produktivitas melalui aspek peningkatan tenaker &
adopsi teknologi.

· Hasil pembahasan tadi pagi target PNBL dari 1,9% jd 1,8% dari PADAB.

· Kami mencoba menjawab terkait ketahanan pangan. Kami akan meningkatkan produksi dan
kesejahteraan petani. tujuan peningkatan produksi pangan, yaitu meningkatkan
produksinya sendiri dan kesejahteraan petani, ada penguatan kelembagaan layanan
pertanian dan perikanan, dengan fasilitasi kredit, bantuan gagal panen, dan
sudapatidi. kami akan fasilitasi kredit, asuransi, sudapatidi pertanian dan
perikanan. Untuk sudapatidi benih kalau dulu kontrak BUMN sekarang program
benih bersertifikat langsung ke petani. Kami sepakat bagaimana mempertajam agar
tepat sasaran. Sekarang diutamakan petani yang lahan kurang dari setengah
hektar yang dapat bantuan sudapatidi benih. Tentunya dengan verifikasi lapangan
kita harap dengan akurasi data itu proyeksi akan lebih jelas lagi. Kita
harapkan akurasi data maka produksi pangan lebih akurat sehingga pengaruh
kebijakan untuk impor.