Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan

Evaluasi Program dan Anggaran Tahun 2019 Serta Rencana Program Tahun 2020 dan Isu-Isu Aktual – Komisi 8 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Kepala BNPB

Tanggal Rapat: 13 Nov 2019, Ditulis Tanggal: 27 Mar 2020,
Komisi/AKD: Komisi 8 , Mitra Kerja: Kepala BNPB

Pada 13 November 2019, Komisi 8 DPR RI mengadakan Rapat Kerja (Raker) dengan Kepala BNPB mengenai Evaluasi Program dan Anggaran Tahun 2019 Serta Rencana Program Tahun 2020 dan Isu-Isu Aktual. Raker ini dibuka dan dipimpin oleh Yandri Susanto dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) dapil Banten 2 pada pukul 15:11 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum.

Pemaparan Mitra

Berikut merupakan pemaparan mitra:

Kepala BNPB
  • Realisasi anggaran BNPB tahun 2019 ada 3 program, yaitu:
    • Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya BNPB dengan Pagu Awal Rp212.232.237.000, Pagu Akhir Rp212.232.237.000, Realisasi 79,84% yaitu sebesar anggaran Rp169.444.823.292, dengan sisa anggaran Rp40.315.579.556.
    • Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntablitas Aparatur BNPB dengan Pagu Awal Rp10.800.000.000, Pagu Akhir Rp10.800.000.000, Realisasi 60,52% yaitu sebesar anggaran Rp6.536.772.348, dengan sisa anggaran Rp5.709.045.402.
    • Program Penanggulangan Bencana dengan Pagu Awal sekitar Rp626 Miliar, DSP sekitar Rp4 Triliun, Hibah Luar Negeri Rp235.536.000, Pagu Akhir Rp4.635.043.363.000, Realisasi 66,32% yaitu sebesar anggaran sekitar Rp3 Triliun, dengan sisa anggaran Rp1,605.641.965.323.
  • penyebab realisasi anggaran belum maksimal adalah keterlambatan proses lelang dan gagal lelang, dan prioritas pada penangan darurat bencana.
  • Pagu anggaran BNPB tahun 2020:, yaitu: Pagu Indikatif sebesar Rp450.646.614.000, Pagu Anggaran Rp700.646.814.000, dan Pagu Alokasi Anggaran Rp.700.646.814.000
  • Pagu berdasarkan program tahun anggaran 2020 yang dimana 68% untuk program penanggulangan bencana sebesar Rp478.113.700.000, 31% untuk program dukungan manajemen dan pelasanaan tugas teknis lainnya sebesar Rp213.608.214.000, dan 1% untuk program pengawasan dan peningkatan akuntabilitas sebesar Rp8.124.900.000
  • pagu berdasarkan jenis belanja tahun anggaran 2020 yaitu: 53% untuk belanja barang, 36% untuk belanja sosial, 10% untuk belanja pegawai dan 1% untuk belanja modal.
  • Korban jiwa akibat bencana per 2018 sebanayak 4.814 jiwa. Gempa di Maluku saat ini hampir 2.000 kali per 2 bulan, yang dimana gempa yang terjadi di Maluku dan NTB sangatlah berbeda. Di Maluku BNPB bersama BMKG memasang alat seismograf untuk memprediksi apa yang akan terjadi selanjutnya.
  • Gempa dan tsunami adalah peristiwa yang berulang, BNPB mengirim tim ke Belanda untuk meneliti gempa pada masa lalu. Bencana yang terjadi di Aceh itu bukan tsunami pada awalnya. Untuk gempa adalah potensi yang berulang, yang dimana pernah disampaikan oleh Prof Katili bahwa Palu jangan dijadikan sebagai pusat pemerintahan karena sering seklai terjadinya gempa disana.
  • Untuk saat ini BNPB dalam pembangunaan berorientasi pada standar terjadinya bencana, BNPB membangun kemitraan dengan berbagai macam pihak. Yang dimaa kolaborasi penta helix dengan akademis, media, lembaga usaha dan komunitas.
  • Terkait dengan Sukun yang berasal dari Ambon yang secara ekonomis memiliki nilai tambah, yang dimana dalam 1 Kg sukun harganya mencapai 15 Dolar Singapura. Sukun bisa mengikat tanah, untuk pencegahan bencana longsor dan pohon sukun bisa menjadi mitigasi tsunami.
  • Pada tahun 2019 adalah tahun terpanas sejak 140 tahun terakhir menurut kajian Amerika. Yang dimana lebih dari 800 Ha lahan terbakar, Gambut adalah menjadi bahan bakar pada perang dunia kedua. BNPB sudah melakukan pemeriksaan terhadap gambut, dan sudah mencoba dengan berbagai macam upaya tetapi apinya susah sekali padam. Asap inilah yang menjadi masalah kita, bahkan
    berpengaruh kepada Negara tetangga.
  • Tim BNPB berkeliling ke setiap daerah agar gambut tidak kering, karena penyebab kebakaran lahan adalah 99% dari ulah manusia dan 8% lahan yang terbakar jadi kebun. Kita harus mengubah perilaku masyarakat untuk tidak membakar lahan gambut karena ada yang disengaja dan tidak disengaja.
  • Dalam pendekatan kesejahteraan dalam menghadapi karhutla yaitu:
    • dengan mengembangkan pengetahuan, pemahaman dan kepastian dalam mengelola lahan gambut.
    • Mengembangkan potensi-potensi ekonomi lokal.
    • Mengelola hasil-hasil produksi hutan dan lahan menjadi nilai tambah.
  • BNPB mengatakan bahwa saat ini sudah terbangun 175.000 unit rumah yang terbangun di NTB. Pembangunan di Sulawesi Tengah sedikit agak terlambat karena Pemerintah baru bisa membangun setelah dokumen yg terkumpul valid. Dana sepenuhnya sudah disalurkan kepada daerah.
  • Pemerintah pusat akan menambah jumlah TNI untuk membantu Daerah terdampak bencana. Kemudian ketika Kepala Daerah memiliki kepedulian penanggulangan bencana yang kuat, maka korban yang terdampaknya minim.
  • BNPB hanya punya dua unit Rumah Sakit lapangan, kalau setiap Kodam/Polda memiliki alat perlengkapan. Maka, rakyat bisa diberikan dukungan yang maksimal dari Pemerintah.
  • Kearifan lokal dan kesiapsiagaan masyarakat tidak bisa dihilangkan, perlu dibantu oleh TNI dan Polri. Kami menyarankan TNI diberikan alokasi anggaran mengenai penanggulangan bencana agar mereka tidak ragu ketika adanya bencana.


Pemantauan Rapat

Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan