Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan

Persiapan dan Kesiapan Pelaksanaan Pileg dan Pilpres 2019 – Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 2 dengan Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri RI, Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri RI, Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri RI, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu)

Tanggal Rapat: 13 Mar 2019, Ditulis Tanggal: 6 May 2019,
Komisi/AKD: Komisi 2 , Mitra Kerja: Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri RI, Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri RI, Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri RI, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu)

Pada 13 Maret 2019, Komisi 2 DPR-RI melaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri RI, Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri RI, Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri RI, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) tentang Persiapan dan Kesiapan Pelaksanaan Pileg dan Pilpres 2019.

Rapat dibuka dan dipimpin oleh Nihayatul Wafiroh Fraksi PKB dari Dapil Jawa Timur 3 pada pukul 13.46 WIB. Rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

Pemaparan Mitra

Berikut merupakan pemaparan mitra:

Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri RI, Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri RI, Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri RI, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu)

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU):

  • Ketua Komisi Pemillihan Umum (KPU) menghimbau agar semuanya menghormati putusan yang telah dibuat oleh MA, MK dan Bawaslu.
  • Berdasarkan Pleno tanggal 15 Desember 2018, Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP-2) dalam negeri dengan jumlah pemilih laki-laki sebanyak 95.368.749 atau sebanyak 49,99% dan perempuan sebanyak 95.401.580 atau sebanyak 50,01% dengan total 190.770.329 pemilih. Sedangkan DPTHP-2 luar negeri dengan jumlah pemilih laki-laki sebanyak 902.727 atau sebanyak 56,14% dan perempuan sebanyak 1.155.464 atau sebanyak 56,86% dengan total keseluruh pemilih di Luar Negeri sebanyak 2.058.191 orang.
  • Persiapan pemilu 2019 di Luar Negeri dibantu dengan Kelompok Kerja (Pokja) Pemlihan Luar Negeri dengan tugas antara lain sebagai berikut:
  1. Seleksi pembentukan Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN)
  2. Bimbingan teknis (bimtek) dan supervise terhadap PPLN
  3. Monitoring pelaksanaan pemutakhiran data pemilih WNI di Luar Negeri
  4. Koordinasi dengan Sekretariat Jenderal KPU dalam rangka pengadaan dan distribusi logistik pemilu di Luar Negeri.
  • Metode yang digunakan dalam pemungutan suara di Luar Negeri adalah tempat pemungutan suara yang terdiri 934 TPS, 2.219 Kotak Suara Keliling, dan 396 POS.
  • Pelaksanaan Pemilu 2019 di Luar Neger pada hari Kamis, 11 April 2019 Negara Taskhent, Tehran, Vientiane. Pada hari Jum’at 12 April 2019 di Negara Abu Dhabi, Alger, Amman, Baghdad, Dhaka, Doha, Dubai, Jeddah, Kabul, Khartoum, Kuwait City, Manama, Muscat, dan Riyadh. Pada hari Sabtu, 13 April 2019 di Negara Abuja, Ankara, Astana, Berlin, Bem, Bogota, Bratislava, Brussel, Budapest, Canberra, Cape Town, Chicago, Damaskus, Dar Es Salaam, Darwin, Den Haag, Dili, Frankurt, Hamburg, Havana, Houston, Islamabad, Istanbul, Kairo, Kolombo, Lima, Lisabon, London, Los Angeles, Maputo, Melbourne, Mexico City, New York, Oslo, Ottawa, Paris, Perth, Phnom Penh, Praha, Prelona, San Fransisco, Sydney, Toronto, Tripoli, Vatikan, dan Washington DC. Pada Minggu, 14 April 2019 di Negara Bandar Seri Begawan, Beijing, Berut, Brasilia, Buenos Aires, Ho Chi Minh City, Kuala Lumpur, Manila, Moscow, New Delhi, Osaka, Roma, Seoul, Shanghai, Singapore, Taipe, Tokyo, dan Vancouver. Sebelumnya, pada 8 April 2019 sudah dilakukan di Negara Sana’a. selasa, 9 April 2019 di Panama City dan Quito. Pada Rabu 10 April 2019 Bangkok dan Songkhla.
  • Progress pengadaan logistik pemilu 2019 melalui katalog Nasional TA 2018 dengan total 473.226.533.321 terdiri dari Kotak suara (kotak) sebanyak 4.060.079 buah, bilik pemungutan suara (Bilik) sebanyak 2.114.583 buah, segel (keping) sebanyak 75.116.829 keping, tinta sidik jari (botol) sebanyak 1.603.676 botol, sampul (lembar) sebanyak 51.251.851 lembar dengan status semuanya sudah di Gudang KPU Kabupaten atau Kota. Sedangkan hologram plano (keping) banyak 62.263.014 keping dengan status sudah dikirim ke penyedia dan penempelan formulir dilakukan di pabrik security printing.
  • Progress pengadanaan logistic pemmilu 2019 melalui katalog nasional TA 2019 dengan suara suara sebanyak 939.879.651, formulir C1 Hologram sebanyak 77.297.799 lembar, formulir Salinan sebanyak 483.800.021 lembar, template sebanyak 1.610.148 lembar, DPC 803.827 dan DCT 3.271.048 lembar dengan status perkembangan dalam proses produksi.
  • Efesiensi pengadaan logistik pada tahun 2018 sebanyak 50,52% dan pada tahun 2019 sebanyak 30,91%.
  • Ada 122 Perwakilan/PPLN yang sudah menerima distribusi logistic dari total Perwakilan/PPLN Luar Negeri yaitu sebanyak 130 Perwakilan/PPLN menurut data per tanggal 12 Maret 2019.
  • Pelantikan anggota KPU Periode 2018 – 2023 dan periode 2019 – 2024 sebanyak 30 KPU Provinsi dengan sebanyak 168 anggota dan 395 KPU Kab/Kota dengan sebanyak 1.975 anggota.
  • Debat Ke 1 di Hotel Bidakara Jakarta Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dengan tema hukum, HAM, korupsi, dan terorisme. Debat ke 2 di Hotel Sultan Jakarta dengan Calon Presiden dengan tema energi dan pangan, SDM, lingkungan hidup, dan infrastruktur. Debat ke 3 di Hotel Sultan Jakarta dengan Calon Wakil Presiden dengan tema Pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, dan sosial budaya. Debat ke 4 di Hotel Shangrilla Jakarta dengan kandidat Calon Presiden dengan tema ideologi, pemerintahan, pertahanan dan keamanan, dan hubungan internasional. Debat ke 5 di Hotel Sultan Jakarta dengan kandidat pasangan calon presiden dan wakil presiden dengan tema ekonomi dan kesejahteraan sosial, keuangan dan investasi, dan perdagangan dan industri.
  • Berikut ini daftar calon yang pernah terlibat kasus korupsi dari PAN sebanyak 6 calon, PKS sebanyak 2 calon, PKB sebanyak 2 calon, PPP sebanyak 3 calon, Hanura sebanyak 3 calon, Golkar sebanyak 10 calon, Berkarya sebanyak 7 calon, Demokrat sebanyak 10 calon, Gerindra sebanyak 6 calon, Hanura sebanyak 11 calon, PDI Perjuangan sebanyak 2 calon, Partai Garuda 2 calon, Perindo sebanyak 4 calon, dan PKP sebanyak 4 calon.
  • Total Pagu Alokasi KPU TA 2019 dengan total sebanyak 18.104.139.070 (dalam ribuan rupiah). Sebaran anggaran per-satuan kerja adalah 75% Kabupaten/Kota, 19% Pusat, dan 6% Provinsi.
  • KPU meminta izin untuk menyampaikan perubahanPKPU No. 7 dan 3 tentang tahapan pemungutan dan perhitungan suara. Perubahan terjadi karena masukan pemangku kepentingan dan simmulasi. PKPU No. 7 mengalami perubahan jadwal rekap ditingkat kecamatan yang tadinya 10 hari ditambah menjadi 17 hari.

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu):

  • Bawaslu menyampaikan kesiapan untuk penyelenggaraan pilpres dan pileg 2019
  • Terdapat beberapa anggota Bawaslu yang tersebar di Provinsi dengan sebanyak 189 anggota dan Bawaslu Kabupaten/Kota sebanyak 1915 anggota
  • Bawaslu sedang melakukan proses rekrutmen pengawas TPS. Nantinya tanggal 23 Maret, Bawaslu akan melantik pengawas TPS. Terjadi kendala karena adanya Batasan usia minimal 25 tahun dan Pendidikan minimal SMA. Dari 34 Provinsi, ada 16 Provinsi yang belum lengkap.
  • Bawaslu juga sedang membentuk pengawas TPS di Luar Negeri karena anggota pengawas hanya 3 maka TPS luar negeri lebih dari 3 maka Bawaslu membentuk pengawas TPS untuk di Luar Negeri.
  • Bawaslu hanya mengadakan biaya tempat dan konsumsi untuk pelatihan saksi peserta pemilu. Data pelanggaran kampanye terbanyak terkait Alat Peraga Kampanye (APK). Pada 3 hari masa tenang, Bawaslu akan lakukan program patroli pengawasan. Terdapat 34 putusan pelanggaran sudah yang sudah memiliki kekuatan hukum yang tetap.

Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri RI:

  • Isu yang perlu dilaporkan adalah maranknya e-KTP bagi WNA. Menurut UU sudah ada sejak 2006. KTP sudah ada sejak 1977 dan sebanyak 1680 orang yang memegang KTP WNA. Yang wajib merekam sebanyak 192, yang sudah merekam sebanyak 188 juta sudah 97,8%. Sisa terbanyak yang belum merekam berada di Papua.
  • Terkait dengan pencetakan KTP-el bagi pemilih disamping pencetakan regular yang berjalan, disiapkan juga melalui DAK 2019 anggaran untuk pencetakan KTP-el cepat dengan kapasitas 100.000/hari dan bekerjasama dengan PNRI.
  • Jumlah Penduduk Indonesia per 31 Desember 2018 berjumlah 265.185.520 jiwa dengan penduduk wajib KTB sejumlah 192.676.843 jiwa dengan perekaman sebanyak 188.445.040. jadi, ada 4.231.823 penduduk yang belum merekam KTP-el.
  • Langkah-langka penyelesaian perekaman bagi wajib KTP-el adalah sebagai berikut;
  1. Pelayanan dihari libur termasuk hari minggu.
  2. Pelayanan jemput bola )pelayanan keliling)
  3. Inovasi/pelayanan terintegrasi (three in 1, semedi, aplikasi pengecekan
    status KTP-el, dan lain-lain)
  4. Kerja sama dengan instansi lain.
  5. Melakukan perekaman lebih awal bagi penduduk
    yang pada saat Pemilu (17 Aprili 2019) berusia 17 tahun)
  6. Tersedianya lisensi biometric
  • Bekerja sama dengan PNRI, Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota melakukan percepatan pencetakan KTP-el di Pusat dengan total data 1,2 juta dari 51 kabupaten/kota. Telah diselesaikan sebanyak 400 ribu KTP-el selesai sebelum 31 Maret 2019.
  • Anggaran dialokasikan melalui dana DAK 2019 dan proses pencetakan didampingi oleh Operator PNRI dan Administrator Database Kabupaten/Kota.

Pemantauan Rapat

Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan