Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org

JejakParlemen

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan

Kondisi dan Permasalahan Pendidikan Dasar dan Menengah di Indonesia — Panja Evaluasi Pendidikan Dasar dan Menengah Komisi 10 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Universitas Negeri Yogyakarta, Universitas Pendidikan Indonesia, Universitas Negeri Jambi, dan Universitas Negeri Medan

Tanggal Rapat: 19 Sep 2017, Ditulis Tanggal: 2 Nov 2020,
Komisi/AKD: Komisi 10 , Mitra Kerja: Wakil Rektor Universitas Negeri Medan (UNIMED)

Pada 19 September 2017, Panja Evaluasi Pendidikan Dasar dan Menengah Komisi 10 DPR RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Universitas Negeri Yogyakarta, Universitas Pendidikan Indonesia, Universitas Negeri Jambi, dan Universitas Negeri Medan mengenai Kondisi dan Permasalahan Pendidikan Dasar dan Menengah di Indonesia. RDP ini dibuka dan dipimpin oleh Sutan Adil dari Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dapil Jambi pada pukul 13:54 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum. (Ilustrasi: ilmu-pendidikan.net)

Pemaparan Mitra

Berikut merupakan pemaparan mitra:

Rektor Universitas Negeri Yogyakarta
  • Pelaksanaan wajib belajar 9 tahun perlu diperhatikan
  • Anak-anak pintar cenderung mengelompok, yang kurang pintar juga mengelompok, jadi tidak ada kompetisi
  • Penerimaan siswa baru SMP dengan rayonisasi bisa mengatasi gap siswa pintar dan tidak, penerimaan siswa hendaknya tidak hanya dari nilai UN tapi protofolio siswa
  • Pendanaan optimalisasi wajib belajar masih kesulitan dalam penggunaan dana BOS (Bantuan Operasional Siswa), apa yang menjadi kebutuhan sekolah belum bisa diatasi dengan dana BOS
  • Infrastruktur gedung-gedung sekolah di daerah terpencil kurang layak, sehingga interaksi belajarnya terganggu
  • Untuk menjamin akses pendidikan minimal 12 tahun, perlu dijalin kerjasama dengan universitas dengan cara pengiriman mahasiswa KKN
  • Ada beberapa lulusan program profesi guru di daerah terpencil belum diangkat dan masih berstatus guru kontrak  
  • Komitmen DPR dan DPD untuk memelihara profesi guru belum maksimal, sekolah di daerah 3T hanya memiliki guru yang PNS sebanyak 3
  • Penguatan profesional guru melalui training dilihat melalui uji kompetensi dan MGMP harus di revitalisasi
  • Perluasan akses Sekolah Luar Biasa memerlukan kesinambungan sekolah dengan pihak lembaga luar  
  • Di UNY, ada pusat studi berkebutuhan khusus dengan memberikan pelayanan khusus bagi anak-anak yang berkebutuhan khusus. Diperlukan pengintegrasian bagi pendidikan berkebutuhan khusus  
  • Nilai-nilai kearifan lokal perlu dimasukkan dalam pendidikan kurikulum sekolah
  • Lulusan D4 Politeknik sebaiknya menjadi tenaga pendidik bagi SMK, namun ketersediaan sedikit sehingga Kemendikbud melakukan rekrutmen hingga 3 gelombang
  • Sekolah keunggulan lokal harus mengembangkan kemampuan siswa secara komprehensif dalam pencapaian belajar dengan kerangka kualifikasi nas/internas
  • Harus ada penguatan pendidikan karakter sejak dini, tingkat SMA/SMK dengan penanaman pendidikan pancasila untuk mengurangi tawuran
  • Penataan kembali pendidikan agar tidak terjadi tumpang tindih
  • Pengenalan pendidikan vokasi harus ditanamkan sejak SD, proses belajar kelas di bawah SD harus menekankan pada penguasaan life skill
  • MULOK (Muatan Lokal) dikukuhkan untuk penguatan karakter yang memuat tatanan nilai masyarakat daerah, gotong royong, kesopanan, hormat, dsb
  • Program tes kesegaran jasmani perlu dilakukan setiap tahun, jasmani dan rohani perlu seimbang dan dijadikan prioritas
  • Kurikulum pendidikan kewirausahaan dalam SMK perlu direvisi karena praktek kewirausahaan belum selesai

Wakil Rektor Universitas Pendidikan Indonesia (UPI)
  • Berkenaan isu renstra disdakmen 2017-2019
    • Kebijakan belum signifikan dan belum banyak berwawasan satuan daerah
    • Belum menyentuh isu mendasar yaitu perwujudan pendidikan yang merata dan berkeadilan (peningkatan hanya dalam akses, belum menunjukkan mutu)
    • Biaya pendidikan tidak efesien, ada perlakuan yang sifatnya multistandar desentralisasi pendidikan belum didukung kapasitas daerah, kesenjangan mutu antar daerah semakin senjang
  • Perluasan SMK bisa menjadi penyebab pengangguran, bukan mengatasi pengangguran
  • SMK bukan hanya sekolah yang mampu mengeluarkan ijazah, tetapi juga sertifikasi keahlian, jika hanya mengeluarkan ijazah maka akan sama dengan lulusan SMA
  • Perlu upaya pemberdayaan daerah untuk pendidikan yang bertumpu tidak hanya pada kebijakan makro
  • Relevansi pendidikan adalah tidak terlena dengan kejuaraan dan pencitraan, fokusnya harus kepada kapasitas yang bermanfaat
  • Standar Nasional Pendidikan (SNP) belum dikembangkan atas dasar riset, standarnya tidak komparabel dengan internasional padahal sudah berjalan selama 5 tahun   
  • Anggaran pendidikan 20% tersedot hanya untuk gaji saja
  • Kondisi dikdasmen saat ini, pengelolaan pendidikan masih birokratis sehingga peran pendidikan secara profesional terhambat
  • Perlu peningkatan guru, jumlah LPTK terlalu besar sehingga menjadi beban pemerintah
  • Pada dikdasmen, peranan pemerintah pusat lebih terlihat daripada pemerintah daerah, kurikulum PPKN dan pendidikan karakter melalui pusat
  • Diperlukan kajian tentang Kepala Sekolah yang masih diposisikan sebagai tugas tambahan, sehingga profesionalismenya dipertanyakan

Dekan FKIP Universitas Jambi (UNJA)
  • Strategi peningkatan kualitas lulusan bagi calon mahasiswa adalah dengan seleksi akademik, minat bakat dan ranking. Seharusnya calon mahasiswa yang diterima adalah siswa yang saat SMA sudah bagus
  • Diperlukan standar yang jelas terkait kualitas lulusan pulau Jawa dan luar pulau Jawa
  • Perlu pembinaan kurikulum sehingga LPTK tidak berjalan sendiri-sendiri yang berakibat kepada kurikulum yang tidak sama
  • Semua pembelajaran di LPTK harus berbasis riset sesuai dengan daerah masing-masing  
  • Penguatan pedadogi pembelajaran adalah strategi pembelajaran pada satu kajian dari berbagai arah dan variasi
  • Kebijakan pemda masih seputar kuantitas, termasuk penyelenggaraan kurikulum
  • Salah satu tujuan sertifikasi guru adalah pemerataan guru. Faktanya, guru masih berkumpul di perkotaan, sehingga sekolah-sekolah di daerah masih tertinggal  
  • Pendidikan yang dikelola oleh yayasan meningkatkan mutu pendidikan, bahkan melebihi sekolah-sekolah negeri  
  • Pengukuran standar UN perlu dievaluasi karena bertolak belakang dengan pendidikan karakter. UN perlu diserahkan kepada pihak ketiga, karena sekolah selalu memiliki tim sukses

Wakil Rektor Universitas Negeri Medan (UNIMED)
  • Pengembangan karir guru yang berkaitan dengan peningkatan diklat guru-guru masih belum jelas
  • Permasalahan dalam leadership guru tidak jelas, sehingga Unimed memiliki mata kuliah wajib yaitu leadership
  • Kompetensi guru masih lemah karena masih cenderung kognitif
  • Standar lulusan masih belum jelas kemana dalam pelaksanaannya
  • Tes kepribadian sudah harus ada dalam pelaksanaan seleksi rekrutmen
  • LPTK tidak membangun guru, tetapi sarjana pendidik, berharap karakter guru terbangun dari mata kuliah
  • Nilai bisa naik-turun, sehingga standar tidak jelas, semua dikaitkan dengan HAM
  • Perlu menetapkan calon guru dari segi fisik dan pengetahuan
  • LPTK mampu bersaing dengan perguruan tinggi besar, maka perlu pendanaan
  • Rasio guru dan siswa dihitung dengan guru-guru kontrak, diperlukan langkah konkrit

Pemantauan Rapat

Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan