Rangkuman Terkait
- Tata Kelola Industri Kepariwisataan mengenai Industri Usaha Pariwisata dan Destinasi Pariwisata — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pakar
- Pendalaman Naskah Akademik dan Draf RUU Kepariwisataan - RDP Komisi 10 dengan Eselon 1 Kemenparekraf
- Masukan terhadap RUU Sisdiknas - RDPU Komisi 10 dengan BEM FH UNDIP dan Kepala Dikpora Kabupaten Temanggung
- Evaluasi Proker Tahun 2022 dan Monitoring terkait Sosialisasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan dan Peraturan Perundang-undangan terkait Sepak Bola — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) RI
- Pendalaman Naskah Akademik dan Draft RUU tentang Kepariwisataan — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Eselon I Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) RI
- Permasalahan Dualisme Kubu Tenis Meja Indonesia dalam kaitannya antara Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) dan Komite Olimpiade Indonesia (KOI) dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Sistem Keolahragaan Nasional (SKN) — Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi 10 DPR-RI dengan Ketua Persatuan Tenis Meja Ancol Barat
- Masukan terhadap Peraturan Menteri (Permen) Aparatur Sipil Negara Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (ASNP3K) — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Ketua Forum Guru Belum Passing Grade Dan Belum Ikut Tes 2021 (FGBPGDBT) dan Ketua DPD Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia Kabupaten Bogor
- Penyampaian Aspirasi terkait RUU tentang Sisdiknas dan Permasalahan Pendidikan di Kota Samarinda — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Ketua DPRD Kota Samarinda, Ketua Pengurus Besar Perkumpulan Guru Madrasah Nasional Indonesia (PGMNI), dan Ketua Forum Dewan Pendidikan Indonesia
- Pembahasan Rencana Penyusunan RUU tentang Kepariwisataan dan Pembahasan RKA-K/L Tahun Anggaran 2023 - Raker Komisi 10 dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
- Masukan dan Pandangan terhadap Revisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), Pengurus Pusat Ikatan Guru Indonesia (IGI), DPP Forum Pengelola Lembaga Kursus, dan Pelatihan (DPP PLKP), dan Poros Pelajar Nasional
- Permohonan Penundaan Pembahasan Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) — Komisi 10 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Aliansi Penyelenggaran Pendidikan Indonesia (APPI), Konsorsium Pendidikan Indonesia (KOPI), Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI), Himpunan Sekolah dan Madrasah Islam Nusantara (HISMINU), dan Pendidikan Non Formal dan Informal (PNFI)
- Laporan Ketua Panja, Pandangan Pemerintah tentang Pengaturan Sarana Prasarana Olahraga, Pendapat Mini Fraksi, dan Pembicaraan Tingkat I RUU tentang Sistem Keolahragaan Nasional - Raker Komisi 10 dengan Menteri Pemuda dan Olahraga
- Laporan Ketua Panja, Pandangan Pemerintah tentang Pengaturan Sarpras Olahraga, Pendapat Mini Fraksi, dan Pembicaraan Tingkat II RUU tentang Sistem Keolahragaan Nasional - Raker Komisi 10 dengan Menteri Pemuda dan Olahraga
- Evaluasi Program Kerja Tahun Anggaran 2021, Persiapan Program Kerja Tahun Anggaran 2022, dan Tindak Lanjut Panja GTK Honorer menjadi ASN — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) RI
- Masukan Kebijakan dan Program Pendidikan terkait Dampak Pandemi Covid-19 — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Ketua Rumah Belajar, CEO Zenius, Co-Founder Ruangguru, CEO Kelas Pintar, CEO Quipper School, dan CEO Sekolahmu (secara virtual)
- Revitalisasi Taman Ismail Marzuki - Komisi 10 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Gubernur DKI Jakarta, Ketua DPRD DKI Jakarta dan Direktur PT Jakpro
- Program dan Pergeseran Serta Perubahan Anggaran Tahun 2020 – Komisi 10 DPR RI mengadakan Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
- Kebijakan dan Peraturan Pendidikan - Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) se-Sumatera Utara
- Permasalahan Mahasiswa yang terancam Drop Out - Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan L2Dikti, Perwakilan Mahasiswa dan Rektor Universitas Kristen Indonesia Paulus Makasar
- Relokasi Cagar Budaya - RDPU Komisi 10 dengan Walikota Ambon
- Perubahan Anggaran Program Kegiatan dan lain-lain – Komisi 10 Raker dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
- Persiapan pelaksanaan DAK 2020 dll – Komisi 10 Raker dengan Menteri Pemuda dan Olahraga
- Masalah Revitalisasi terhadap Lingkungan Taman Ismail Marzuki - Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Forum Seniman Peduli Taman Ismail Marzuki (TIM)
- Anggaran Masing – Masing Eselon 1 – Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Eselon 1 Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
- Pendalaman Program dan Anggaran Tahun 2020 – Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Pejabat Eselon 1 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud)
Komisi / Alat Kelengkapan Dewan
Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2019 — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Pejabat Eselon 1 Kementerian Pariwisata
Tanggal Rapat: 25 Sep 2018, Ditulis Tanggal: 14 Jul 2020,Komisi/AKD: Komisi 10 , Mitra Kerja: Eselon 1 Kementerian Pariwisata
Pada 25 September 2018, Komisi 10 DPR-RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Pejabat Eselon 1 Kementerian Pariwisata mengenai Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2019. RDP ini dibuka dan dipimpin oleh Djoko Udjianto dari Fraksi Partai Demokrat dapil Jawa Tengah 3 pada pukul 10:43 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum. (Ilustrasi : travel.kompas.com)
Pemaparan Mitra
Berikut merupakan pemaparan mitra:
Eselon 1 Kementerian Pariwisata
- Indeks reformasi birokrasi
- Tahun 2015 68%
- Tahun 2016 74%
- Tahun 2017 76%
- Kementerian Pariwisata mendapat penghargaan nomor 1 pemenang media dalam Anugerah Humas di Palembang.
- Realisasi anggaran Sekretariat Kementerian Pariwisata adalah Rp270 M atau 61,12%. Sekretariat Kemenpar mempunyai 3 layanan, yaitu informasi dan krisis center, layanan keuangan, layanan hukum dan organisasi.
- Proporsi anggaran Sekretariat Kementerian per jenis belanja tahun 2019
- Belanja Pegawai 47%
- Belanja Barang 51%
- Belanja Modal 2%
- Tahun 2018, Wonderful Indonesia menerima 46 penghargaan dari luar negeri
- Strategi percepatan daya serap anggaran tahun 2018
- Mengingatkan waktu-waktu jatuh temponya pembayaran berdasarkan termin pada para penyedia jasa terkait
- Menyarankan termin pembayaran bagi para penyedia jasa yang kontraknya baru akan dimulai/ditandatangani
- Mempercepat proses pembuatan berkas-berkas penagihan dengan menyiapkan berkas-berkas tersebut 1-2 minggu sebelum jatuh temponya tanggal pembayaran
- Pagu anggaran Deputi bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata II
- Anggaran ideal untuk promosi sebesar Rp3,3 T
- Tahun 2018, 17 Juta Wisman sebesar Rp1,2 T
- Tahun 2019, target 20 Juta Wisman sebesar Rp1 T
- Ruang lingkup kerja pemasaran II mencakup luar negeri, kecuali Asean, Ocenia dan Australia
- Tugas marketing di luar negeri
- Intelegensi pasar
- Memfasilitasi promosi
- Bekerja sama dengan konsumen
- Kemenpar sedang melakukan branding di Prancis karena Indonesia menjadi tamu dari salah satu pemeran pariwisata di Prancis
- Strategi pencapaian target tahun 2019 adalah Incremental Growth, dengan 3 program unggulan
- Kerjasama Airlines & Wholesalers
- Paket Hot Deals
- Competing Destination Model
- Indonesia mendapatkan peringkat 2 (naik 1 peringkat dibanding tahun sebelumnya) dalam Global Muslim Travel Index tahun 2018
- Target Wisnus mengalami kenaikan tren dari tahun ke tahun
- Reformasi kunjungan wisman secara garis besar didominasi oleh China
- Realisasi komitmen per 21 September 2018 telah mencapai target 91,4% dari hasil komitmen, realisasi pembayaran baru 21,4%, ini terjadi karena nature pekerjaan.
- Target Kementerian Pariwisata Tahun 2019
- Kontribusi pada PDB nasional 5,50%
- Devisa Rp230 T
- Jumlah tenaga kerja 13 juta orang
- Indeks data saing 830 WEF
- Wisatawan Mancanegara 20 juta kunjungan
- Wisatawan Nusantara 275 juta perjalanan
- Program Prioritas Kementerian Pariwisata
- Digital dan Millenial Tourism
- Homestay Desa Wisata
- Aksesibilitas Udara/Laut
- Branding/PR-ing
- Top-10 Originasi
- Top-3 Destinasi Utama (10 Destination branding)
- Pengembangan 10 Destinasi Pariwisata Prioritas
- Sertifikasi Kompetensi SDM & Gerakan sadar wisata
- Peningkatan Investasi Pariwisata
- Pengelolaan Crisis Center
- Strategi pemasaran DOT
- Strategi promosi BAS (Branding, Advertising, Selling)
- Strategi media POSE
- Waktu promosi POP
- Capaian Kinerja per September 2018
- Branding
- Pemasangan branding PI dan WI : 23 media (17 di luar negeri dan 6 di dalam negeri)
- Promosi event daerah : 168 Event
- Famtrip 157 orang
- Advertising
- Promosi event melalui media/luar negeri : 62 media (58 di luar negeri dan 4 di dalam negeri)
- Publikasi event daerah : 45 media
- Selling
- Partisipasi pada pameran luar negeri : 19 pameran
- Misi penjualan di luar negeri : 30 misi penjualan
- Festival di luar negeri : 17 festival
- Hot Deals Kepri : 312.105 paket dari 500.000 paket
- Event Crossborder : 31 event
- Destinasi digital : 25 event
- Branding
- Pagu anggaran Deputi bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata I tahun 2019 sebesar Rp862 M. Ruang lingkup kerja pemasaran I mencakup dalam negeri, Asean, Ocenia dan Australia.
- 10 Destinasi Prioritas Pariwisata (DPP) Kemenpar
- Danau Toba, pengusulan Danau Toba untuk ditetapkan oleh UNESCO sebagai Global Geopark dan pengembangan akses udara
- Tanjung Kelayang, penambahan penerbangan nasional dan internasional
- Tanjung Lesung, peresmian diving dalam waktu dekat dan wisata bahari
- Kepulauan Seribu & Kota Tua, masalah air bersih dan di Kota Tua sedang maping kuliner
- Borobudur, rencana tata ruang sekiatr kawasan dan pembuatan masterplan lahan otorita Borobudur
- Bromo, Tengger, Semeru, pembangunan jalan tol Pasuruan-Probolinggo
- Mandalika, bandara Lombok sedang penambahan lahan parkir dan penambahan kios UMKM yang akan diresmikan bulan Oktober 2018
- Labuan Bajo, pembangunan homestay dan peningkatan kapasitas bandara Komodo
- Wakatobi, peningkatan dalam aksesibilitas bagi pengunjung
- Morotai, perluasan jalan
- Persandingan APBN 2018 dan RAPBN 2019 menurun Rp6,2 M atau menurun 3% dari APBN sebelumnya
- Pagu rencana kerja Asdep pengembangan infrastruktur dan ekosistem tahun 2019 sebesar Rp48,2 M
- Pagu anggaran untuk rencana kerja Asdep investasi pariwisata tahun 2019 sebesar Rp16,1 M
- Rencana kerja Asdep pengembangan destinasi tahun 2019, wilayah barat Rp14,6 M, wilayah tengah Rp21,4 M dan wilayah timur Rp20,5 M
- Pagu rencana kerja Sekretariat Deputi tahun 2019 Rp26,4 M
- Pagu rencana kerja pengelolaan kawasan pariwisata (Badan Otorita) Rp37,4 M
- DAK bidang pariwisata adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah tertentu dengan rujukan untuk membantu mendanai kegiatan bidang pariwisata yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas.
- Kriteria penentuan daerah penerimaan dana DAK fisik bidang pariwisata TA 2019 adalah daerah yang memiliki Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan nomenklatur pariwisata dan telah ditetapkan melalui Perda, sertifikat lahan/surat izin perjanjian pelepasan tanah/MoU dengan instansi terkait.
- Menu kegiatan DAK penugasan bidang pariwisata tahun 2019
- Pembangunan kawasan dermaga wisata
- Pembangunan track wisata alam
- Pembanguanan fasilitas pendukung kawasan pondok/rumah wisata
- Deputi bidang pengembangan industri dan kelembagaan, terdiri dari
- Sekretariat Deputi
- Manajemen Strategis
- Pengembangan SDM pariwisata dan hubungan antar lembaga
- Industri dan regulasi pariwisata
- Destinasi utama adalah Great Bali, Great Jakarta, Great Batam
- Program Prioritas Deputi bidang Pengembangan industri dan kelembagaan kepariwisataan (BPKK)
- Sertifikasi kompetensi SDM kepariwisataan
- Penelitian dan pengkajian di 10 destinasi prioritas
- Gerakan Sadar Wisata dan aksi Sapta Pesona
- Asdep pengembangan wisata budaya utamanya adalah meningkatnya diversifikasi produk wisata budaya nasional seperti perkotaan nasional, dan pengembangan diversifikasi produk wisata kuliner dan belanja nasional.
Pemantauan Rapat
Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:
Untuk membaca rangkuman rapat ini selengkapnya (respon anggota DPR dan kesimpulan rapat), mohon hubungi team kami di konten.wikidpr@gmail.com
Rangkuman Terkait
- Tata Kelola Industri Kepariwisataan mengenai Industri Usaha Pariwisata dan Destinasi Pariwisata — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pakar
- Pendalaman Naskah Akademik dan Draf RUU Kepariwisataan - RDP Komisi 10 dengan Eselon 1 Kemenparekraf
- Masukan terhadap RUU Sisdiknas - RDPU Komisi 10 dengan BEM FH UNDIP dan Kepala Dikpora Kabupaten Temanggung
- Evaluasi Proker Tahun 2022 dan Monitoring terkait Sosialisasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan dan Peraturan Perundang-undangan terkait Sepak Bola — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) RI
- Pendalaman Naskah Akademik dan Draft RUU tentang Kepariwisataan — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Eselon I Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) RI
- Permasalahan Dualisme Kubu Tenis Meja Indonesia dalam kaitannya antara Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) dan Komite Olimpiade Indonesia (KOI) dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Sistem Keolahragaan Nasional (SKN) — Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi 10 DPR-RI dengan Ketua Persatuan Tenis Meja Ancol Barat
- Masukan terhadap Peraturan Menteri (Permen) Aparatur Sipil Negara Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (ASNP3K) — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Ketua Forum Guru Belum Passing Grade Dan Belum Ikut Tes 2021 (FGBPGDBT) dan Ketua DPD Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia Kabupaten Bogor
- Penyampaian Aspirasi terkait RUU tentang Sisdiknas dan Permasalahan Pendidikan di Kota Samarinda — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Ketua DPRD Kota Samarinda, Ketua Pengurus Besar Perkumpulan Guru Madrasah Nasional Indonesia (PGMNI), dan Ketua Forum Dewan Pendidikan Indonesia
- Pembahasan Rencana Penyusunan RUU tentang Kepariwisataan dan Pembahasan RKA-K/L Tahun Anggaran 2023 - Raker Komisi 10 dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
- Masukan dan Pandangan terhadap Revisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), Pengurus Pusat Ikatan Guru Indonesia (IGI), DPP Forum Pengelola Lembaga Kursus, dan Pelatihan (DPP PLKP), dan Poros Pelajar Nasional
- Permohonan Penundaan Pembahasan Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) — Komisi 10 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Aliansi Penyelenggaran Pendidikan Indonesia (APPI), Konsorsium Pendidikan Indonesia (KOPI), Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI), Himpunan Sekolah dan Madrasah Islam Nusantara (HISMINU), dan Pendidikan Non Formal dan Informal (PNFI)
- Laporan Ketua Panja, Pandangan Pemerintah tentang Pengaturan Sarana Prasarana Olahraga, Pendapat Mini Fraksi, dan Pembicaraan Tingkat I RUU tentang Sistem Keolahragaan Nasional - Raker Komisi 10 dengan Menteri Pemuda dan Olahraga
- Laporan Ketua Panja, Pandangan Pemerintah tentang Pengaturan Sarpras Olahraga, Pendapat Mini Fraksi, dan Pembicaraan Tingkat II RUU tentang Sistem Keolahragaan Nasional - Raker Komisi 10 dengan Menteri Pemuda dan Olahraga
- Evaluasi Program Kerja Tahun Anggaran 2021, Persiapan Program Kerja Tahun Anggaran 2022, dan Tindak Lanjut Panja GTK Honorer menjadi ASN — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) RI
- Masukan Kebijakan dan Program Pendidikan terkait Dampak Pandemi Covid-19 — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Ketua Rumah Belajar, CEO Zenius, Co-Founder Ruangguru, CEO Kelas Pintar, CEO Quipper School, dan CEO Sekolahmu (secara virtual)
- Revitalisasi Taman Ismail Marzuki - Komisi 10 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Gubernur DKI Jakarta, Ketua DPRD DKI Jakarta dan Direktur PT Jakpro
- Program dan Pergeseran Serta Perubahan Anggaran Tahun 2020 – Komisi 10 DPR RI mengadakan Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
- Kebijakan dan Peraturan Pendidikan - Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) se-Sumatera Utara
- Permasalahan Mahasiswa yang terancam Drop Out - Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan L2Dikti, Perwakilan Mahasiswa dan Rektor Universitas Kristen Indonesia Paulus Makasar
- Relokasi Cagar Budaya - RDPU Komisi 10 dengan Walikota Ambon
- Perubahan Anggaran Program Kegiatan dan lain-lain – Komisi 10 Raker dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
- Persiapan pelaksanaan DAK 2020 dll – Komisi 10 Raker dengan Menteri Pemuda dan Olahraga
- Masalah Revitalisasi terhadap Lingkungan Taman Ismail Marzuki - Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Forum Seniman Peduli Taman Ismail Marzuki (TIM)
- Anggaran Masing – Masing Eselon 1 – Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Eselon 1 Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
- Pendalaman Program dan Anggaran Tahun 2020 – Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Pejabat Eselon 1 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud)