Rangkuman Terkait
- Penyesuaian Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) Tahun Anggaran 2024 — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbud Ristek)
- RKA K/L TA 2024 Kementerian Pemuda dan Olahraga - Raker Komisi 10 dengan Menteri Pemuda dan Olahraga
- Kondisi Literasi Digital di Indonesia dan Masukan terkait Kebijakan Peningkatan Literasi - RDPU Komisi 10 dengan APJII dan JAPELIDI
- Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun Anggaran 2024, dan lain-lain — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbud Ristek)
- Penjelasan Pendahuluan terkait Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2024 — Komisi 10 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pemuda dan Olahraga
- Pengelolaan Wisata Daerah Aliran Sungai, Wisata Bahari, Wisata Budaya, dan Wisata Alam — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) Panja Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kepariwisataan dengan Perwakilan Pemerintah Daerah (Pemda), dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab)
- Tata Kelola Industri Kepariwisataan mengenai Industri Usaha Pariwisata dan Destinasi Pariwisata — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pakar
- Pendalaman Naskah Akademik dan Draf RUU Kepariwisataan - RDP Komisi 10 dengan Eselon 1 Kemenparekraf
- Masukan terhadap RUU Sisdiknas - RDPU Komisi 10 dengan BEM FH UNDIP dan Kepala Dikpora Kabupaten Temanggung
- Evaluasi Proker Tahun 2022 dan Monitoring terkait Sosialisasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan dan Peraturan Perundang-undangan terkait Sepak Bola — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) RI
- Pendalaman Naskah Akademik dan Draft RUU tentang Kepariwisataan — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Eselon I Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) RI
- Permasalahan Dualisme Kubu Tenis Meja Indonesia dalam kaitannya antara Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) dan Komite Olimpiade Indonesia (KOI) dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Sistem Keolahragaan Nasional (SKN) — Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi 10 DPR-RI dengan Ketua Persatuan Tenis Meja Ancol Barat
- Masukan terhadap Peraturan Menteri (Permen) Aparatur Sipil Negara Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (ASNP3K) — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Ketua Forum Guru Belum Passing Grade Dan Belum Ikut Tes 2021 (FGBPGDBT) dan Ketua DPD Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia Kabupaten Bogor
- Penyampaian Aspirasi terkait RUU tentang Sisdiknas dan Permasalahan Pendidikan di Kota Samarinda — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Ketua DPRD Kota Samarinda, Ketua Pengurus Besar Perkumpulan Guru Madrasah Nasional Indonesia (PGMNI), dan Ketua Forum Dewan Pendidikan Indonesia
- Pembahasan Rencana Penyusunan RUU tentang Kepariwisataan dan Pembahasan RKA-K/L Tahun Anggaran 2023 - Raker Komisi 10 dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
- Masukan dan Pandangan terhadap Revisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), Pengurus Pusat Ikatan Guru Indonesia (IGI), DPP Forum Pengelola Lembaga Kursus, dan Pelatihan (DPP PLKP), dan Poros Pelajar Nasional
- Permohonan Penundaan Pembahasan Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) — Komisi 10 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Aliansi Penyelenggaran Pendidikan Indonesia (APPI), Konsorsium Pendidikan Indonesia (KOPI), Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI), Himpunan Sekolah dan Madrasah Islam Nusantara (HISMINU), dan Pendidikan Non Formal dan Informal (PNFI)
- Laporan Ketua Panja, Pandangan Pemerintah tentang Pengaturan Sarana Prasarana Olahraga, Pendapat Mini Fraksi, dan Pembicaraan Tingkat I RUU tentang Sistem Keolahragaan Nasional - Raker Komisi 10 dengan Menteri Pemuda dan Olahraga
- Laporan Ketua Panja, Pandangan Pemerintah tentang Pengaturan Sarpras Olahraga, Pendapat Mini Fraksi, dan Pembicaraan Tingkat II RUU tentang Sistem Keolahragaan Nasional - Raker Komisi 10 dengan Menteri Pemuda dan Olahraga
- Evaluasi Program Kerja Tahun Anggaran 2021, Persiapan Program Kerja Tahun Anggaran 2022, dan Tindak Lanjut Panja GTK Honorer menjadi ASN — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) RI
- Masukan Kebijakan dan Program Pendidikan terkait Dampak Pandemi Covid-19 — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Ketua Rumah Belajar, CEO Zenius, Co-Founder Ruangguru, CEO Kelas Pintar, CEO Quipper School, dan CEO Sekolahmu (secara virtual)
- Revitalisasi Taman Ismail Marzuki - Komisi 10 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Gubernur DKI Jakarta, Ketua DPRD DKI Jakarta dan Direktur PT Jakpro
- Program dan Pergeseran Serta Perubahan Anggaran Tahun 2020 – Komisi 10 DPR RI mengadakan Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
- Kebijakan dan Peraturan Pendidikan - Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) se-Sumatera Utara
- Permasalahan Mahasiswa yang terancam Drop Out - Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan L2Dikti, Perwakilan Mahasiswa dan Rektor Universitas Kristen Indonesia Paulus Makasar
Komisi / Alat Kelengkapan Dewan
Program Prioritas dan Anggaran 2020 - Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pemuda dan Olahraga dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Tanggal Rapat: 16 Dec 2019, Ditulis Tanggal: 17 Apr 2020,Komisi/AKD: Komisi 10 , Mitra Kerja: Wishnutama. Menparekraf
Pada 16 Desember 2019, Komisi 10 DPR-RI mengadakan Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pemuda dan Olahraga dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mengenai Program Priotitas dan Anggaran 2020. Raker ini dibuka dan dipimpin oleh Syaiful Huda dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dapil Jawa Barat 7 pada pukul 19:49 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum.
Pengantar Rapat
Sebagai pengantar rapat, Syaiful Huda mengatakan anggaran tahun 2020 menjadi salah satu hal krusial karena sedang menyiapkan pelaksanaan PON 20 di Papua. Ada 10 cabang olahraga yang masih pending dan Komisi 10 berharap hal itu tetap harus dilaksanakan walaupun dilaksanakannya di luar Papua. Pelatihan selama pra-PON perlu dicermati secara bersama-sama. Kemenpora di 2020 juga
Pemaparan Mitra
Berikut merupakan pemaparan mitra:
- Tahun 2019 Kementerian Pemuda dan Olahraga menganggarkan target perolehan medali emas Sea Games di Filipina sebanyak 45 medali emas dengan 200 juta, tetapi hasilnya meleset. Setelah Kemenpora menaikan target menjadi 54 medali, ternyata meleset menjadi 72 medali emas. Pada tahun 2017, Indonesia hanya mendapatkan 38 medali emas.
- Pagu Anggaran Kemenpora tahun 2020 adalah Rp1.738.476.155.000
- Exercise anggaran Kemenpora tahun 2020 per program
- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemenpora (Rp285.859.045.000)
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kemenpora (Rp7.280.938.000)
- Program Kepemudaan dan Keolahragaan (Rp633.078.066.000)
- Program Pembinaan Prestasi Olahraga (812.258.106.000)
- Masalah internal organisasi menyebabkan Indonesia tidak ikut dalam beberapa cabang olahraga dan tertinggal.
- Program prioritas Kemenpora tahun 2020-2024
- Perbaikan tata kelola, penyederhanaan regulasi, dan peningkatan kecepatan layanan publik.
- Pemberdayaan pemuda menjadi inovatif, mandiri, dan berdaya saing serta menumbuhkan semangat kewirausahaan
- Penguatan ideologi Pancasila dan karakter serta budaya bangsa di kalangan pemuda
- Permasalahan dan permasyarakatan olahraga yang menimbulkan kegemaran untuk hidup lebih sehat di kalangan masyarakat
- Pembinaan usia dini dan peningkatan prestasi atlet yang terencana dan berkesinambungan
- Kemenpora berkonsentrasi pada peningkatan kecepatan layanan publik dan menjadikan hal ini sebagai prioritas utama serta tidak mau ada pelayanan publik yang terhambat.
- Dalam kegiatan kepemudaan terdapat penguatan ideologi Pancasila, Indonesia sudah punya ideologi Pancasila namun belum dikuatkan secara maksimal. Penguatan ideologi Pancasila didorong menjadi lifestyle, porsinya dibesarkan dengan mengajak masyarakat berolahraga.
- Anggaran Rp1,7 triliun juga dialokasikan untuk PON sehingga tersisa hanya Rp1,2 triliun.
- Anggaran Kemenpora Tahun 2020 per satker
- Kewenangan pusat sebesar Rp1.623.876.155.000
- Dekonsentrasi sebesar Rp114.600.000.000 (34 Satker Dinas)
- Anggaran Kemenpora thaun 2020 per belanja
- Belanja Pegawai sebesar Rp116.757.377.000
- Belanja Barang sebesar Rp1.614.437.840.000
- Belanja Modal sebesar Rp7.280.938.000.
- Regulasi pariwisata (UU Kepariwisataan No.10 Tahun 2009)
- PP No. 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010-2025
- PP No. 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata
- 40 Permen Standar Usaha Pariwisata
- Permen No. 11 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata
- Perpres No. 69 Tahun 2015 tentang Bebas Visa Kunjungan
- UU Kepariwisataan No.10/2009 sudah berjalan dengan baik, UU Ekonomi Kreatif No. 24/2019 akan ditindaklanjuti.
- Isu strategis pariwisata yang sedang digemari oleh masyarakat
- Wisata alam, wisata bahari, petualangan, dll.
- Wisata budaya, wisata kuliner kota tua, dll.
- Wisata budaya, events MICE festival.
- PP No. 50 Tahun 2011 sudah membahas mengenai RIPPARNAS, namun PP tersebut sifatnya masih normatif dan belum sampai ke tingkat implementatif dan elaksanaannyapun masih di level teknis, sehingga National Integrated Tourism Masterplan bisa menjadi panduan untuk semua stakeholders dalam menyusun rencana kerja yang lebih sesuai dengan perkembangan waktu dan zaman.
- Dalam Inbound Malaysia 2018, Indonesia menduduki urutan ke-2 top pasar setelah Singapura, dengan kunjungan wisman di 2018 sebanyak 3.277.689 dan ASPA perday 162 USD.
- Strategi peningkatkan devisa (ASPA/length of stay)
- Peningkatan kualitas dan diversifikasi produk
- Pariwisata/destinasi wisata/produk kreatif dan layanan kepada wisman.
- Peningkatan SDM (sementara infrastruktur dibangun)
- Pilot project dengan pengembangan creatif hub untuk industri kreatif, pelatihan vokasi, inkubasi/pendampingan.
- Partisipasi masyarakat
- Untuk melestarikan lingkungan pengelolaan limbah, pengelolaan air, pengelolaan energi, kesetaraan gender, dll.
- Pengembangan ekonomi kreatif
- Di lokasi pariwisata, contoh lokasi Nusa Dua, wedding photographer dan videographer dikembangkan.
- Peningkatan kualitas dan diversifikasi produk
- Kemampuan para pelaku ekonomi kreatif sedang dipersiapkan sehingga mereka dapat memanfaatkan wisatawan yang datang ke daerahnya.
- Fokus pasar Indonesia
- Negara target Wisman; Amerika Serikat, Australia, India, Inggris, Jepang, Korea Selatan, Malaysia, Perancis, Singapura dan Tiongkok.
- Upaya promosi
- Upaya publikasi; Media digital (fokus utama), Media konvensional, dan Media ruang.
- Upaya aktivasi; Pameran, Misi Penjualan, festival, wisata pengenalan (Familiartzation Trip), dan kerjasama terpadu (Joint promotion).
- Tujuan wisata harus dapat menciptakan dampak terhadap masyarakat sekitar daerah wisata, sehingga dapat menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan di sekitar wilayah pariwisata yang ada.
- Strategi pemasaran ke depan harus menyesuaikan perkembangan zaman dan teknologi
- Digital micro targeting
- Optimalkan pengaruh
- Kerjasama dengan pembuat film Internasional dan Nasional
- 11 destinasi pariwisata prioritas
- Destinasi super priorita : Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo, dan Likupang.
- Destinasi prioritas lainnya : Tanjung Lesung, Kepulauan Seribu dan Kota Tua, Tanjung Kelayang, Bromo Tengger Semeru, Wakatobi, dan Morotai.
- influencer dunia ditargetkan yaitu yang mampu berbahasa Inggris, Rusia adalah salah satu potensi besar.
- Pengembangan terhadap destinasi pariwisata prioritas tidak berarti destinasi di lokasi lain tidak diperhatikan, Kemenparekraf akan tetap mendukung pengembangan sektor pariwisata di setiap wilayah di Indonesia sesuai potensi masing-masing wilayah untuk diberdayakan dan dikembangkan agar menarik kunjungan wisatawan mancanegara dan wistawan nusantara.
- Kemenparekraf juga membangun destinasi pariwisata yang selaras dengan pembangunan kluster ekonomi kreatif dan lokasi regenerasi warisan budaya, serta melibatkan pelaku ekonomi kreatif dan masyarakat serta memperhatikan keterlibatan lingkungan.
- Penggabungan program Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif TA 2020 dengan anggaran Rp5.366.861.663
- Proses penggabungan anggaran bersifat sementara untuk kepentingan pembayaran gaji sampai dengan Struktur Organisasi dan Tata Kelola Kerja Kemenparekraf selesai ditetapkan.
- Anggaran sebesar Rp100 miliar untuk Badan Otorita Pariwisata Danau Toba masih diblokir karena belum dapat persetujuan DPR.
Pemantauan Rapat
Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:
Untuk membaca rangkuman rapat ini selengkapnya (respon anggota DPR dan kesimpulan rapat), mohon hubungi team kami di konten.wikidpr@gmail.com
Rangkuman Terkait
- Penyesuaian Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) Tahun Anggaran 2024 — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbud Ristek)
- RKA K/L TA 2024 Kementerian Pemuda dan Olahraga - Raker Komisi 10 dengan Menteri Pemuda dan Olahraga
- Kondisi Literasi Digital di Indonesia dan Masukan terkait Kebijakan Peningkatan Literasi - RDPU Komisi 10 dengan APJII dan JAPELIDI
- Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun Anggaran 2024, dan lain-lain — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbud Ristek)
- Penjelasan Pendahuluan terkait Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2024 — Komisi 10 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pemuda dan Olahraga
- Pengelolaan Wisata Daerah Aliran Sungai, Wisata Bahari, Wisata Budaya, dan Wisata Alam — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) Panja Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kepariwisataan dengan Perwakilan Pemerintah Daerah (Pemda), dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab)
- Tata Kelola Industri Kepariwisataan mengenai Industri Usaha Pariwisata dan Destinasi Pariwisata — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pakar
- Pendalaman Naskah Akademik dan Draf RUU Kepariwisataan - RDP Komisi 10 dengan Eselon 1 Kemenparekraf
- Masukan terhadap RUU Sisdiknas - RDPU Komisi 10 dengan BEM FH UNDIP dan Kepala Dikpora Kabupaten Temanggung
- Evaluasi Proker Tahun 2022 dan Monitoring terkait Sosialisasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan dan Peraturan Perundang-undangan terkait Sepak Bola — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) RI
- Pendalaman Naskah Akademik dan Draft RUU tentang Kepariwisataan — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Eselon I Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) RI
- Permasalahan Dualisme Kubu Tenis Meja Indonesia dalam kaitannya antara Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) dan Komite Olimpiade Indonesia (KOI) dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Sistem Keolahragaan Nasional (SKN) — Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi 10 DPR-RI dengan Ketua Persatuan Tenis Meja Ancol Barat
- Masukan terhadap Peraturan Menteri (Permen) Aparatur Sipil Negara Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (ASNP3K) — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Ketua Forum Guru Belum Passing Grade Dan Belum Ikut Tes 2021 (FGBPGDBT) dan Ketua DPD Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia Kabupaten Bogor
- Penyampaian Aspirasi terkait RUU tentang Sisdiknas dan Permasalahan Pendidikan di Kota Samarinda — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Ketua DPRD Kota Samarinda, Ketua Pengurus Besar Perkumpulan Guru Madrasah Nasional Indonesia (PGMNI), dan Ketua Forum Dewan Pendidikan Indonesia
- Pembahasan Rencana Penyusunan RUU tentang Kepariwisataan dan Pembahasan RKA-K/L Tahun Anggaran 2023 - Raker Komisi 10 dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
- Masukan dan Pandangan terhadap Revisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), Pengurus Pusat Ikatan Guru Indonesia (IGI), DPP Forum Pengelola Lembaga Kursus, dan Pelatihan (DPP PLKP), dan Poros Pelajar Nasional
- Permohonan Penundaan Pembahasan Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) — Komisi 10 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Aliansi Penyelenggaran Pendidikan Indonesia (APPI), Konsorsium Pendidikan Indonesia (KOPI), Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI), Himpunan Sekolah dan Madrasah Islam Nusantara (HISMINU), dan Pendidikan Non Formal dan Informal (PNFI)
- Laporan Ketua Panja, Pandangan Pemerintah tentang Pengaturan Sarana Prasarana Olahraga, Pendapat Mini Fraksi, dan Pembicaraan Tingkat I RUU tentang Sistem Keolahragaan Nasional - Raker Komisi 10 dengan Menteri Pemuda dan Olahraga
- Laporan Ketua Panja, Pandangan Pemerintah tentang Pengaturan Sarpras Olahraga, Pendapat Mini Fraksi, dan Pembicaraan Tingkat II RUU tentang Sistem Keolahragaan Nasional - Raker Komisi 10 dengan Menteri Pemuda dan Olahraga
- Evaluasi Program Kerja Tahun Anggaran 2021, Persiapan Program Kerja Tahun Anggaran 2022, dan Tindak Lanjut Panja GTK Honorer menjadi ASN — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) RI
- Masukan Kebijakan dan Program Pendidikan terkait Dampak Pandemi Covid-19 — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Ketua Rumah Belajar, CEO Zenius, Co-Founder Ruangguru, CEO Kelas Pintar, CEO Quipper School, dan CEO Sekolahmu (secara virtual)
- Revitalisasi Taman Ismail Marzuki - Komisi 10 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Gubernur DKI Jakarta, Ketua DPRD DKI Jakarta dan Direktur PT Jakpro
- Program dan Pergeseran Serta Perubahan Anggaran Tahun 2020 – Komisi 10 DPR RI mengadakan Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
- Kebijakan dan Peraturan Pendidikan - Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) se-Sumatera Utara
- Permasalahan Mahasiswa yang terancam Drop Out - Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan L2Dikti, Perwakilan Mahasiswa dan Rektor Universitas Kristen Indonesia Paulus Makasar