Rangkuman Terkait
- Masukan Terhadap Substansi Pengaturan RUU tentang Kepariwisataan - RDP Komisi 10 dengan Direktur Politeknik Pariwisata di Indonesia
- Penyesuaian RKA K/L TA 2024 Sesuai Hasil Pembahasan Badan Anggaran DPR-RI - Raker Komisi 10 dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
- RKA Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran 2024 - Raker Komisi 10 dengan Menteri Pemuda dan Olahraga
- Pembahasan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) Tahun Anggaran 2024 — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek)
- RKA K/L TA 2024 Kementerian Pemuda dan Olahraga - Raker Komisi 10 dengan Menteri Pemuda dan Olahraga
- Kondisi Literasi Digital di Indonesia dan Masukan terkait Kebijakan Peningkatan Literasi - RDPU Komisi 10 dengan APJII dan JAPELIDI
- Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun Anggaran 2024, dan lain-lain — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbud Ristek)
- Penjelasan Pendahuluan terkait Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2024 — Komisi 10 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pemuda dan Olahraga
- Pengelolaan Wisata Daerah Aliran Sungai, Wisata Bahari, Wisata Budaya, dan Wisata Alam — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) Panja Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kepariwisataan dengan Perwakilan Pemerintah Daerah (Pemda), dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab)
- Tata Kelola Industri Kepariwisataan mengenai Industri Usaha Pariwisata dan Destinasi Pariwisata — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pakar
- Pendalaman Naskah Akademik dan Draf RUU Kepariwisataan - RDP Komisi 10 dengan Eselon 1 Kemenparekraf
- Masukan terhadap RUU Sisdiknas - RDPU Komisi 10 dengan BEM FH UNDIP dan Kepala Dikpora Kabupaten Temanggung
- Evaluasi Proker Tahun 2022 dan Monitoring terkait Sosialisasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan dan Peraturan Perundang-undangan terkait Sepak Bola — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) RI
- Pendalaman Naskah Akademik dan Draft RUU tentang Kepariwisataan — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Eselon I Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) RI
- Permasalahan Dualisme Kubu Tenis Meja Indonesia dalam kaitannya antara Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) dan Komite Olimpiade Indonesia (KOI) dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Sistem Keolahragaan Nasional (SKN) — Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi 10 DPR-RI dengan Ketua Persatuan Tenis Meja Ancol Barat
- Masukan terhadap Peraturan Menteri (Permen) Aparatur Sipil Negara Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (ASNP3K) — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Ketua Forum Guru Belum Passing Grade Dan Belum Ikut Tes 2021 (FGBPGDBT) dan Ketua DPD Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia Kabupaten Bogor
- Penyampaian Aspirasi terkait RUU tentang Sisdiknas dan Permasalahan Pendidikan di Kota Samarinda — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Ketua DPRD Kota Samarinda, Ketua Pengurus Besar Perkumpulan Guru Madrasah Nasional Indonesia (PGMNI), dan Ketua Forum Dewan Pendidikan Indonesia
- Pembahasan Rencana Penyusunan RUU tentang Kepariwisataan dan Pembahasan RKA-K/L Tahun Anggaran 2023 - Raker Komisi 10 dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
- Masukan dan Pandangan terhadap Revisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), Pengurus Pusat Ikatan Guru Indonesia (IGI), DPP Forum Pengelola Lembaga Kursus, dan Pelatihan (DPP PLKP), dan Poros Pelajar Nasional
- Permohonan Penundaan Pembahasan Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) — Komisi 10 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Aliansi Penyelenggaran Pendidikan Indonesia (APPI), Konsorsium Pendidikan Indonesia (KOPI), Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI), Himpunan Sekolah dan Madrasah Islam Nusantara (HISMINU), dan Pendidikan Non Formal dan Informal (PNFI)
- Laporan Ketua Panja, Pandangan Pemerintah tentang Pengaturan Sarana Prasarana Olahraga, Pendapat Mini Fraksi, dan Pembicaraan Tingkat I RUU tentang Sistem Keolahragaan Nasional - Raker Komisi 10 dengan Menteri Pemuda dan Olahraga
- Laporan Ketua Panja, Pandangan Pemerintah tentang Pengaturan Sarpras Olahraga, Pendapat Mini Fraksi, dan Pembicaraan Tingkat II RUU tentang Sistem Keolahragaan Nasional - Raker Komisi 10 dengan Menteri Pemuda dan Olahraga
- Evaluasi Program Kerja Tahun Anggaran 2021, Persiapan Program Kerja Tahun Anggaran 2022, dan Tindak Lanjut Panja GTK Honorer menjadi ASN — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) RI
- Masukan Kebijakan dan Program Pendidikan terkait Dampak Pandemi Covid-19 — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Ketua Rumah Belajar, CEO Zenius, Co-Founder Ruangguru, CEO Kelas Pintar, CEO Quipper School, dan CEO Sekolahmu (secara virtual)
- Revitalisasi Taman Ismail Marzuki - Komisi 10 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Gubernur DKI Jakarta, Ketua DPRD DKI Jakarta dan Direktur PT Jakpro
Komisi / Alat Kelengkapan Dewan
Kesiapan Pelaksanaan Program Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2018 — Komisi 10 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Pemuda dan Olahraga
Tanggal Rapat: 28 Mar 2018, Ditulis Tanggal: 21 Aug 2020,Komisi/AKD: Komisi 10 , Mitra Kerja: Menteri Pemuda dan Olahraga →Imam Nahrawi
Pada 28 Maret 2018, Komisi 10 DPR RI mengadakan Rapat Kerja dengan Menteri Pemuda dan Olahraga mengenai Kesiapan Pelaksanaan Program Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2018. Raker ini dibuka dan dipimpin oleh Djoko Udjianto dari Fraksi Partai Demokrat dapil Jawa Tengah 3 pada pukul 17:28 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum. (Ilustrasi : perpustakaan.id)
Pemaparan Mitra
Berikut merupakan pemaparan mitra:
Menteri Pemuda dan Olahraga → Imam Nahrawi
- Persiapan Pelaksanaan 2018
- DIPA telah diserahkan pada tanggal 18 Desember 2017 kepada masing-masing Satker di lingkungan Kemenpora
- Menjaga good governance dan akuntabilitas anggaran, kegiatan pun harus bisa dipertanggungjawabkan
- Penetapan Pejabat Perbendaharaan dan Pengelola Keuangan di masing-masing satker sudah selesai
- Penetapan Juknis, petunjuk operasional dan SOP di masing-masing unit kerja sudah selesai
- Peningkatan kualitas belanja senantiasa dilakukan
- Kesatuan mekanisme
- Perencanaan (alokasi) diikuti dengan pelaksanaan (eksekusi) yang baik
- Mekanisme feedback antar tahapan APBN dalam rangka penyempurnaan mekanisme APBN di periode selanjutnya
- Kinerja pelaksanaan
- Pelaksanaan anggaran perlu tepat waktu, tepat salur, ekonomis, efektif dan efesiensi. Beberapa aspek yang perlu diperhatikan antara lain
- Kepatuhan terhadap regulasi
- Kesesuaian atas perencanaan dan penganggaran dengan pelaksanaan anggaran
- Efesiensi pelaksanaan kegiatan
- Efektifitas pelaksanaan kegiatan
- Orientasi pada kinerja
- Orientasi perlu diarahkan pada pencapaian output dan outcome
- Output adalah hasil performa baik berupa barang yang dihasilkan/jasa layanan
- Outcome adalah dampak/tujuan yang tercapai
- Kesatuan mekanisme
- Langkah persiapan pelaksanaan anggaran tahun 2018
- Percepatan eksekusi anggaran
- Lelang dini paket pekerjaan/kegiatan anggaran 2018 dimasa lelang dimulai sejak bulan November 2017 sehingga di awal 2018 kegiatan sudah dapat berjalan
- Reviu perencanaan penyerapan-penyerapan dan capaian kinerja secara triwulan
- Ketepatan waktu pencapaian output
- Monitoring capaian output kegiatan setiap triwulan
- Triwulan I-II, memastikan pelaksanaan kegiatan sudah dimulai
- Triwulan III-IV, memastikan ketersediaan anggaran untuk penyelesaian kegiatan
- Simplifikasi regulasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran
- Simplifikasi dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran
- Penggunaan sistem pembayaran elektronik dalam pelaksanaan APBN
- Simplifikasi regulasi pengelolaan keuangan
- Monitoring capaian output kegiatan setiap triwulan
- Percepatan eksekusi anggaran
- Postur Anggaran Kemenpora Tahun 2018
- Pagu Anggaran sebesar Rp5.037,5 M
- Alokasi Belanja
- Belanja Barang sebesar Rp4.920,3 M
- Belanja Modal sebesar Rp32,7 M
- Belanja Pegawai sebesar Rp84,5 M
- Satuan Kerja
- Kesekretariatan sebesar Rp300.099.760.000
- Pemberdayaan Pemuda sebesar Rp175.381.337.000
- Pengembangan Pemuda sebesar Rp186.600.000.000
- Pembudayaan Olahraga sebesar Rp310.324.300.000
- Peningkatan Prestasi Olahraga sebesar Rp2.105.864.664.000
- UPT sebesar Rp15.000.000.000
- INASGOC sebesar Rp1.790.000.000.000
- LPDUK sebesar Rp10.000.000.000
- 34 Satker Dekonsentrasi sebesar Rp144.200.000.0000
- Kontribusi Pemuda dan Olahraga dalam Prioritas Nasional RKP 2018
- Pendidikan
- Peningkatan kualitas guru
- Peningkatan kualitas relevansi pendidikan vokasi
- Kesehatan
- Politik, hukum, dan pertahanan keamanan
- Pendidikan
- Branding bidang pemuda dan olahraga tahun 2018
- Gowes Nusantara, dilakukan untuk membudayakan hidup sehat dan kampanye hemat energi melalui bersepeda. Akan dilakukan start dari Aceh hingga Papua, melintasi obyek wisata sekaligus mempromosikan kebudayaan setempat dan pemassalan olahraga tradisional khas Indonesia.
- Kirab Pemuda, memperkokoh rasa ke-Indonesiaan ras persatuan dan kesatuan diantara pemuda dari beberapa suku, agama, provinsi yang berbeda, yang berlandaskan bhineka tunggal ika. Dilakukan dari Aceh hingga Papua.
- Gala Desa, sebuah implementasi gerakan AYO OLAHRAGA guna terciptanya pembudayaan olahraga di masyarakat Desa/Kelurahan, untuk membangun kekuatan dan ketahanan sosial masyarakat desa/kelurahan, dan memberikan ruang yang luas lahirnya masyarakat yang unggul berpotensi olahraga. Cabang olahraga yang dipertandingkan mengikuti cabang olahraga potensial di desa/kelurahan, diantaranya: Bola Voli, Sepak Takraw, Bulutangkis, Tenis Meja, Sepakbola, Atletik.
- Perpres 66 Tahun 2017 tentang Koordinasi Lintas Sektor Pelayanan Kepemudaan, koordinasi tingkat nasional dilaksanakan melalui Rencana Aksi Nasional (RAN) pelayanan kepemudaa, dan pada tingkat daerah dilaksanakan melalui Rencana Aksi Daerah (RAD) pelayanan kepemudaan. Kemenpora sebagai leading sector untuk melakukan koordinasi.
- Program Sejuta Bola, program yang digagas untuk meningkatkan pembudayaan olahraga, meningkatkan kebugaran dan mengajak masyarakat untuk bermain dan berolahraga dengan bola berstandar nasional.
- Pelatihan 100.000 pelatih dan tenaga keolahragaan lainnya, diperuntukkan bagi pelatih dan tenaga keolahragaan di 34 provinsi untuk 40 cabang olahraga dengan program peningkatan kompetensi, coaching clinic dari praktisi olahraga, akademisi, mantan atlet berprestasi.
- Perpres 95 Tahun 2017 tentang Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional, adalah sebuah implementasi akan sinergi pencapaian sukses prestasi dalam ajang olahraga multievent internasional. Sehingga ada kesinambungan antara tugas masing-masing stakeholder keolahragaan dalam pembinaan prestasi atlet mulai dari usia dini hingga tingkat elite dunia.
- Penyelenggaraan Asian Games dan Asian Para Games, tanggal 18 Agustus 2018 Indonesia akan menjadi tuan rumah Asian Games di Jakarta dan Palembang dan pada Oktober 2018 Asian Para Games, yang akan melibatkan 45 negara dari seluruh Asia. Diharapkan Sukses Penyelenggaraan, Sukses Prestasi, Sukses Administrasi dan Sukses Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.
- Kelendar Kegiatan Kemenpora Tahun 2018
- Jakarta Minggu ke-4 April 2018
- Rakornas Pemuda dan Olahraga mengundang Gubernur, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi hingga kabupaten/kota
- Jakarta, Minggu ke-4 April 2018
- Prioritas : Gowes Nusantara, Gala Desa
- Pendukung : Gerakan Supporting Atlet Indonesia, Pemuda Mandiri Membangun Desa
- NTB/ Minggu ke-3 April 2018
- Prioritas : Kegiatan Kick Off Liga Santri
- Pendukung : FGD Kirab Pemuda
- Jakarta, 1 Juli 2018
- Prioritas : Kegiatan Test Event Asian Para Games 2018 (Torch Relay Asian Games dan Torch Relay Asian Para Games)
- Pekanbaru/ 20 Juli 2018 dan Jakarta/ Minggu ke-3 Juli 2018
- Pendukung : Pornas SOINA, Pembekalan Kirab Pemuda
- Jawa Timur, Minggu ke-1 Juli 2018
- Prioritas : kegiatan pekan olahraga perempuan
- Pendukung : Gowes Nusantara, Gala Desa, Konferensi Wisata Muslim, Peresmian GOR
- PP PON Cibubur, Jakarta/ Minggu ke-4 Juli 2018
- Prioritas : Kegiatan Pembukaan Paskibraka
- Pendukung : Pemuda Anti Narkoba, Gowes Nusantara
- Jakarta/ Minggu ke-1 Agustus 2018
- Prioritas : Apel Kebangsaan PPI
- Pulau Nias dan Papua/ Minggu ke-3 Agustus 2018
- Prioritas : Starting Kirab Pemuda
- Ternate/ 9 September 2018
- Prioritas : Hari Olahraga Nasional (Haornas)
- Bali/ Minggu ke-4 Oktober 2018
- Prioritas : Kegiatan Jambore Pemuda Indonesia, peringatan Hari Sumpah Pemuda, Acara Puncak Kirab Pemuda
- Pendukung : Penghargaan WMP dan Pemuda Berprestasi serta Pemuda Pelopor, Gala Desa, Gowes Nusantara, Kota Layak Pemuda
- Jakarta Minggu ke-4 April 2018
- Koordinasi lintas Sektor Asian Games dan Asian Para Games
- Satker Penyelenggara
- Penyiapan vendor pertandingan, Wisma Atlet, dan infrastruktur pendukung
- Kemen PUPR, Setneg, Kemenpora, Pemda Jakarta, Sumsel, Jabar, dan Banten
- Promosi, penghargaan dan dukungan industri olahraga
- Kemenperin, Kemenpora, Kominfo, BUMN
- Penyiapan vendor pertandingan, Wisma Atlet, dan infrastruktur pendukung
- Satker Penyelenggara
- Perbedaan PRIMA (Program Indonesia Emas) dan PPON (Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional)
- PRIMA
- Atlet dikelola PB/ PP dikoordinasikan oleh Satlak PRIMA
- Tenaga sport science disediakan dan dialokasikan oleh Satlak PRIMA ke PB/PP
- Pengawasan langsung ke PB/ PP
- Anggaran Swakelola di Kemenpora berdasarkan event
- PPON
- Pembinaan atlet langsung dikelola oleh PB/ PP
- PB/ PP wajib menunjukkan tenaga sport science
- Pemerintah dibantu oleh KONI dalam rangka pengawasan PB/ PP
- Anggaran dikelola langsung ke PB/ PP dan NPC melalui mekanisme bantuan
- PRIMA
- Penghargaan bagi atlet berprestasi dalam kejuaraan level internasional
- Pemberian Jaminan Hari Tua (tunjangan) selama setahun untuk prestasi tingkat Olimpiade sebesar
- 20 juta perbulan bagi peraih emas
- 15 juta perbulan bagi peraih perak
- 10 juta perbulan bagi peraih perunggu
- Penghargaan dan bonus bagi atlet berprestasi
- 5 miliar emas olimpiade dan paralimpiade
- 1,5 miliar emas Asian Games dan Asian Para Games
- 300 juta emas SEA Games dan ASEAN Para Games
- Jaminan Aparatir Sipil Negara (ASN) bagi para atlet yang pernah meraih medali di level SEA Games, ASEAN Para Games, Asian Games, Asian Para Games, Olimpiade dan Paralimpiade dan event lainnya yang setara
- Pemerintah telah dan terus menggali potensi swasta untuk mendukung pembinaan para atlet
- Pemerintah akan memfasilitasi pemberian rumah bagi peraih medal emas dalam ajang Asian Games dan Asian Para Games 2018
- Pemberian Jaminan Hari Tua (tunjangan) selama setahun untuk prestasi tingkat Olimpiade sebesar
Pemantauan Rapat
Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:
Untuk membaca rangkuman rapat ini selengkapnya (respon anggota DPR dan kesimpulan rapat), mohon hubungi team kami di konten.wikidpr@gmail.com
Rangkuman Terkait
- Masukan Terhadap Substansi Pengaturan RUU tentang Kepariwisataan - RDP Komisi 10 dengan Direktur Politeknik Pariwisata di Indonesia
- Penyesuaian RKA K/L TA 2024 Sesuai Hasil Pembahasan Badan Anggaran DPR-RI - Raker Komisi 10 dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
- RKA Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran 2024 - Raker Komisi 10 dengan Menteri Pemuda dan Olahraga
- Pembahasan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) Tahun Anggaran 2024 — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek)
- RKA K/L TA 2024 Kementerian Pemuda dan Olahraga - Raker Komisi 10 dengan Menteri Pemuda dan Olahraga
- Kondisi Literasi Digital di Indonesia dan Masukan terkait Kebijakan Peningkatan Literasi - RDPU Komisi 10 dengan APJII dan JAPELIDI
- Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun Anggaran 2024, dan lain-lain — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbud Ristek)
- Penjelasan Pendahuluan terkait Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2024 — Komisi 10 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pemuda dan Olahraga
- Pengelolaan Wisata Daerah Aliran Sungai, Wisata Bahari, Wisata Budaya, dan Wisata Alam — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) Panja Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kepariwisataan dengan Perwakilan Pemerintah Daerah (Pemda), dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab)
- Tata Kelola Industri Kepariwisataan mengenai Industri Usaha Pariwisata dan Destinasi Pariwisata — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pakar
- Pendalaman Naskah Akademik dan Draf RUU Kepariwisataan - RDP Komisi 10 dengan Eselon 1 Kemenparekraf
- Masukan terhadap RUU Sisdiknas - RDPU Komisi 10 dengan BEM FH UNDIP dan Kepala Dikpora Kabupaten Temanggung
- Evaluasi Proker Tahun 2022 dan Monitoring terkait Sosialisasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan dan Peraturan Perundang-undangan terkait Sepak Bola — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) RI
- Pendalaman Naskah Akademik dan Draft RUU tentang Kepariwisataan — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Eselon I Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) RI
- Permasalahan Dualisme Kubu Tenis Meja Indonesia dalam kaitannya antara Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) dan Komite Olimpiade Indonesia (KOI) dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Sistem Keolahragaan Nasional (SKN) — Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi 10 DPR-RI dengan Ketua Persatuan Tenis Meja Ancol Barat
- Masukan terhadap Peraturan Menteri (Permen) Aparatur Sipil Negara Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (ASNP3K) — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Ketua Forum Guru Belum Passing Grade Dan Belum Ikut Tes 2021 (FGBPGDBT) dan Ketua DPD Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia Kabupaten Bogor
- Penyampaian Aspirasi terkait RUU tentang Sisdiknas dan Permasalahan Pendidikan di Kota Samarinda — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Ketua DPRD Kota Samarinda, Ketua Pengurus Besar Perkumpulan Guru Madrasah Nasional Indonesia (PGMNI), dan Ketua Forum Dewan Pendidikan Indonesia
- Pembahasan Rencana Penyusunan RUU tentang Kepariwisataan dan Pembahasan RKA-K/L Tahun Anggaran 2023 - Raker Komisi 10 dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
- Masukan dan Pandangan terhadap Revisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), Pengurus Pusat Ikatan Guru Indonesia (IGI), DPP Forum Pengelola Lembaga Kursus, dan Pelatihan (DPP PLKP), dan Poros Pelajar Nasional
- Permohonan Penundaan Pembahasan Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) — Komisi 10 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Aliansi Penyelenggaran Pendidikan Indonesia (APPI), Konsorsium Pendidikan Indonesia (KOPI), Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI), Himpunan Sekolah dan Madrasah Islam Nusantara (HISMINU), dan Pendidikan Non Formal dan Informal (PNFI)
- Laporan Ketua Panja, Pandangan Pemerintah tentang Pengaturan Sarana Prasarana Olahraga, Pendapat Mini Fraksi, dan Pembicaraan Tingkat I RUU tentang Sistem Keolahragaan Nasional - Raker Komisi 10 dengan Menteri Pemuda dan Olahraga
- Laporan Ketua Panja, Pandangan Pemerintah tentang Pengaturan Sarpras Olahraga, Pendapat Mini Fraksi, dan Pembicaraan Tingkat II RUU tentang Sistem Keolahragaan Nasional - Raker Komisi 10 dengan Menteri Pemuda dan Olahraga
- Evaluasi Program Kerja Tahun Anggaran 2021, Persiapan Program Kerja Tahun Anggaran 2022, dan Tindak Lanjut Panja GTK Honorer menjadi ASN — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) RI
- Masukan Kebijakan dan Program Pendidikan terkait Dampak Pandemi Covid-19 — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Ketua Rumah Belajar, CEO Zenius, Co-Founder Ruangguru, CEO Kelas Pintar, CEO Quipper School, dan CEO Sekolahmu (secara virtual)
- Revitalisasi Taman Ismail Marzuki - Komisi 10 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Gubernur DKI Jakarta, Ketua DPRD DKI Jakarta dan Direktur PT Jakpro