Rangkuman Terkait
- Evaluasi Fiskal Triwulan I - Raker Komisi 11 dengan Menteri Keuangan
- Evaluasi Kinerja OJK Tahun 2023, Pengantar Pembahasan RKA OJK Tahun 2024, dan lain-lain - Raker Komisi 11 dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
- Pengambilan Keputusan atas Anggaran Operasional Rancangan Anggaran Tahunan Bank Indonesia (RATBI) Tahun 2024 dan Rencana Penggunaan Cadangan Tujuan (RPTC) Bank Indonesia Tahun 2024 - Raker Komisi 11 dengan Gubernur Bank Indonesia
- Evaluasi Kinerja Bank Indonesia Tahun 2023, dan lain-lain — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Gubernur Bank Indonesia
- RKA Kementerian PPN/Bappenas dalam RUU APBN Tahun 2024 - Raker Komisi 11 dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas
- Pembahasan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Badan Pusat Statistik (BPS) dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dalam Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) Tahun 2024 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala BPS dan Kepala LKPP
- Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian Keuangan dalam RUU tentang APBN Tahun 2024 - Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Keuangan
- Laporan Keuangan Kementerian Keuangan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2022 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan
- Pengantar RKA dan RKP TA 2024 - RDP Komisi 11 dengan Kepala BPKP
- Pembahasan RKA dan RKP Kementerian PPN/Bappenas RI Tahun 2024 - Raker Komisi 11 dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas RI
- RKA K/L Tahun 2024 Eselon 1 Kementerian Keuangan - RDP Komisi 11 dengan Dirjen Pajak, Dirjen Bea Cukai, Dirjen Anggaran, Kepala Badan Kebijakan Fiskal, dan Kepala Lembaga Nasional Single Window Kementerian Keuangan
- Capaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
- Evaluasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dan Rencana Kerja Tahun 2023 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan
- Evaluasi Reformasi Birokrasi Kementerian Keuangan RI - Raker Komisi 11 dengan Menteri Keuangan
- Evaluasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dan Rencana Kerja Tahun 2023 - RDP Komisi 11 dengan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)
- Laporan Ketua Panja, Pendapat Akhir Mini Fraksi, Pendapat Akhir Pemerintah, Penandatanganan Naskah RUU, dan Pengambilan Keputusan atas RUU tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) - Raker Komisi 11 dengan Menteri Keuangan
- Rapat Tim Perumus (Timus) dan Tim Sinkronisasi (Timsin) Rancangan Undang Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU PPSK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Tim Pemerintah
- Perubahan Usulan Daftar Inventaris Masalah (DIM) terkait Rancangan Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU PPSK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Panitia Kerja (Panja) dengan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM)
- Masukan dan Pandangan terhadap Penyusunan RUU tentang Penguatan dan Pengembangan Sektor Keuangan (PPSK) terkait Perkoperasian - RDPU Komisi 11 dengan Koperasi Simpan Pinjam
- Pembahasan Rancangan Undang Undang (RUU) tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Panja dengan Tim Pemerintah
- Pengantar Rancangan Undang Undang (RUU) tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan RI
- Masukan/Pandangan terhadap RUU tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Asosiasi Modal Ventura, Dewan Koperasi Indonesia, dan Pakar
- Masukan terhadap RUU tentang PPSK - RDPU Komisi 11 dengan Pakar
- Masukan/Pandangan terhadap RUU tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Ketua Umum Indonesian Micro Finance Expert Associations (IMFEA)
- Masukan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pakar
Komisi / Alat Kelengkapan Dewan
Evaluasi Kinerja - Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT PII)
Tanggal Rapat: 17 Feb 2020, Ditulis Tanggal: 30 Apr 2020,Komisi/AKD: Komisi 11 , Mitra Kerja: Dirut PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia
Pada 17 Februari 2020, Komisi 11 DPR-RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT PII) mengenai Evaluasi Kinerja PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia. RDP ini dibuka dan dipimpin oleh Dito Ganinduto dari Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) dapil Jawa Tengah 8 pada pukul 11:00 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum.
Pemaparan Mitra
Berikut merupakan pemaparan mitra:
Dirut PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia
- Jejak penerimaan PMN PT PII
- Modal disetor Rp8 triliun
- Modal dasar Rp9 triliun
- Telah membuka saldo laba Rp3 triliun sampai tahun 2019
- 2017 (Rp 1 triliun)
- PP 57/2017 - Penyertaan Ketujuh
- 2016 (Rp1 triliun)
- PP 79/2016 - Penyertaan Keenam
- 2015 (Rp1,5 triliun)
- PP 95/2015 - Penyertaan Kelima
- 2012 (Rp1 triliun)
- PP 68/2012 - Penyertaan Keempat
- 2011 (Rp1,5 triliun)
- PP 55/2011 - Penyertaan Ketiga
- 2010 (Rp1 triliun)
- PP 88/2010 - Penyertaan Kedua
- 2009 (Rp1 triliun)
- PP 35/2009 - Penyertaan Pertama)
- Pilar bisnis PT PII
- Penjaminan KPBU
- 19 sektor (Perpres 38/2015)
- Single Window Processor
- Peningkatan Bankability
- Pemantauan risiko proyek
- Calim Assessor
- Penjaminan pinjaman langsung
- Penjaminan instrumen pembiayaan infrastruktur (penjaminan kredit, obilgasi, dsb)
- Pemantauan risiko gagal bayar korporasi
- Penyiapan proyek dan pendampingan transaksi
- Pelaksana Project Development Facility (PDF) Menteri Keuangan
- Penyiapan proyek
- Pendampingan transaksi
- Capacity building
- Knowledge centre pembangunan infrastruktur
- Dukungan standarisasi kompetensi KPBU
- Research
- Outreach
- Penjaminan KPBU
- Manfaat dan dampak ekonomi proyek yang dijamin PT PII
- Jalan tol
- Total panjang 11 ruas tol yang dijamin 688 km (68% target penyediaan jalan tol 2015-2019)
- Preservasi jalan Nasional 29,87 km ruas jalan Sumatera
- Dampak ekonomi dihitung pada salah satu ruas di Jawa Timur
- Lapangan kerja 7 juta orang/tahun
- Nilai tambah ekonomi Rp15 triliun
- Telekomunikasi (Palapa Ring & Satelit Multifungsi)
- Pemerataan konektivitas data layanan internet di Indonesia
- Palapa Ring 6,479 km kabel optic lintas pulau
- Satelit menghubungkan 149.000 titik layanan offline di Indonesia (kawasan 3T)
- Lapangan kerja 483 ribu orang/tahun
- Nilai tambah ekonomi Rp15 triliun
- Spam (Umbulan, Lampung, Semarang Barat)
- Total debit produksi 5.750 liter per detik
- Untuk melayani 1,95 juta jiwa (301 ribu sambungan)
- Lapangan kerja 138 ribu orang/tahun
- Nilai tambah ekonomi Rp3,5 triliun
- Kereta api (KA Makassar-Pare-pare)
- Penyediaan trase 142 km (tahap I jalur KA Trans-Sulawesi)
- Pemenuhan target pembangunan jalur KA 3.258 km pada tahun 2019
- Lapangan kerja 16 ribu orang/tahun
- Nilai tambah ekonomi Rp17,8 triliun
- Power (PLTU Batang)
- Penyediaan pasokan listrik 2x1000 MW untuk Pulau Jawa
- Peningkatan rasio elektrifikasi Nasional
- Dampak terhadap pertumbuhan ekonomi regional dan Nasional
- Lapangan kerja 380 ribu orang/tahun
- Nilai tambah ekonomi Rp120 triliun
- Jalan tol
- Manajemen risiko dan tata kelola perusahaan yang baik
- Pengawasan oleh Kementerian Keuangan
- Laporan pengelolaan pengendalian kewajiban kontijensi berdasarkan PMK95/2017
- Laporan pengelolaan risiko berdasarkan PMK95/2017
- Laporan manajemen
- Pengawasan internal
- Dewan Komisaris
- Komite Audit
- Komite Pemantau Risiko
- Audit Internal
- Pengawasan eksternal
- Audit laporan keuangan - auditor independen
- Audit kepatuhan peraturan perundangan
- Annual Credit rating
- Audit GCG-BPKP
- Manajemen risiko
- Divisi Risk Management
- Semi-annual risk assessment
- Mengacu pengelolaan risiko berstandar Internasional
- Risk based capital
- Kerangka appraisal dalam proyek
- Pengawasan oleh Kementerian Keuangan
- Kegiatan capacity building dan output penelitian IIGF Institute-PT PII
- Capacity building, workshop KPBU, skema pembiayaan alternatif dan penjaminan dan sertifikasi KPBU Internasional kepada jajaran Kementerian, Pemda, Akademisi
- Publikasi IIGF Institute-PT PII tentang referensi kebijakan, perencanaan, penyiapan, pelaksanaan dan monitoring proyek berskema KPBU bekerjasama dengan Universitas
Pemantauan Rapat
Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:
Untuk membaca rangkuman rapat ini selengkapnya (respon anggota DPR dan kesimpulan rapat), mohon hubungi team kami di konten.wikidpr@gmail.com
Rangkuman Terkait
- Evaluasi Fiskal Triwulan I - Raker Komisi 11 dengan Menteri Keuangan
- Evaluasi Kinerja OJK Tahun 2023, Pengantar Pembahasan RKA OJK Tahun 2024, dan lain-lain - Raker Komisi 11 dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
- Pengambilan Keputusan atas Anggaran Operasional Rancangan Anggaran Tahunan Bank Indonesia (RATBI) Tahun 2024 dan Rencana Penggunaan Cadangan Tujuan (RPTC) Bank Indonesia Tahun 2024 - Raker Komisi 11 dengan Gubernur Bank Indonesia
- Evaluasi Kinerja Bank Indonesia Tahun 2023, dan lain-lain — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Gubernur Bank Indonesia
- RKA Kementerian PPN/Bappenas dalam RUU APBN Tahun 2024 - Raker Komisi 11 dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas
- Pembahasan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Badan Pusat Statistik (BPS) dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dalam Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) Tahun 2024 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala BPS dan Kepala LKPP
- Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian Keuangan dalam RUU tentang APBN Tahun 2024 - Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Keuangan
- Laporan Keuangan Kementerian Keuangan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2022 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan
- Pengantar RKA dan RKP TA 2024 - RDP Komisi 11 dengan Kepala BPKP
- Pembahasan RKA dan RKP Kementerian PPN/Bappenas RI Tahun 2024 - Raker Komisi 11 dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas RI
- RKA K/L Tahun 2024 Eselon 1 Kementerian Keuangan - RDP Komisi 11 dengan Dirjen Pajak, Dirjen Bea Cukai, Dirjen Anggaran, Kepala Badan Kebijakan Fiskal, dan Kepala Lembaga Nasional Single Window Kementerian Keuangan
- Capaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
- Evaluasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dan Rencana Kerja Tahun 2023 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan
- Evaluasi Reformasi Birokrasi Kementerian Keuangan RI - Raker Komisi 11 dengan Menteri Keuangan
- Evaluasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dan Rencana Kerja Tahun 2023 - RDP Komisi 11 dengan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)
- Laporan Ketua Panja, Pendapat Akhir Mini Fraksi, Pendapat Akhir Pemerintah, Penandatanganan Naskah RUU, dan Pengambilan Keputusan atas RUU tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) - Raker Komisi 11 dengan Menteri Keuangan
- Rapat Tim Perumus (Timus) dan Tim Sinkronisasi (Timsin) Rancangan Undang Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU PPSK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Tim Pemerintah
- Perubahan Usulan Daftar Inventaris Masalah (DIM) terkait Rancangan Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU PPSK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Panitia Kerja (Panja) dengan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM)
- Masukan dan Pandangan terhadap Penyusunan RUU tentang Penguatan dan Pengembangan Sektor Keuangan (PPSK) terkait Perkoperasian - RDPU Komisi 11 dengan Koperasi Simpan Pinjam
- Pembahasan Rancangan Undang Undang (RUU) tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Panja dengan Tim Pemerintah
- Pengantar Rancangan Undang Undang (RUU) tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan RI
- Masukan/Pandangan terhadap RUU tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Asosiasi Modal Ventura, Dewan Koperasi Indonesia, dan Pakar
- Masukan terhadap RUU tentang PPSK - RDPU Komisi 11 dengan Pakar
- Masukan/Pandangan terhadap RUU tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Ketua Umum Indonesian Micro Finance Expert Associations (IMFEA)
- Masukan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pakar